cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurani Ajeng Tri Utami
Contact Email
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Phone
+62281-638339
Journal Mail Official
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Editorial Address
Gedung Yustisia IV , Law Journal Center Jalan Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Soedirman Law Review
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 2716408X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Soedirman Law Review merupakan jurnal ilmiah yang fokus pada bidang Hukum. Jurnal ini terbit sebanyak 4 (empat) nomor dalam setahun. Soedirman Law Review menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 269 Documents
 1   2   3   4   5 
Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Kurator Atas Pelaksanaan Lelang Objek Jaminan Kebendaan Dalam Putusan Nomor: 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/Pn.Niaga.Smg Giswa Arianto; Eti Purwiyantiningsih; Budiman Setyo Haryanto
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.35

Abstract

Penelitian ini bersumber pada Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN. Niaga Smg. perkara antara Kurator dari debitur PT. MSPI mengajukan gugatan actio pauliana terhadap PT. CIMB Niaga selaku kreditur separatis yang melakukan lelang eksekusi atas objek jaminan kebendaan berupa Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan. Gugatan kurator ditujukan untuk membatalkan eksekusi tersebut dengan dalih eksekusi tersebut tidak sah. Terkait pelaksanaannya, antara kurator dengan kreditur separatis sering terjadi miskomunikasi mengenai hak dan kewajiban mereka. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai kedudukan dan kewenangan kurator dan kreditur separatis dalam kepailitan, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait, yakni Undang-Undang Kepailitan, Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan PT. CIMB Niaga sebagai kreditur separatis yang melaksanakan lelang eksekusi melalui KPKNL telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 27 UUJF, Pasal 21 UUHT, dan Pasal 55, 56, 59 UUK. Oleh karena itu, meskipun Kurator berwenang mengajukan gugatan berdasarkan Actio Pauliana, namun, terhadap lelang eksekusi yang dilakukan oleh kreditur separatis harus dikecualikan, karena undang-undang memberikan hak dan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur separatis. Kata Kunci : Kurator, Kreditur Separatis, Actio Pauliana, Lelang Eksekusi, Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan.
PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KEGAWATDARURATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK SESUAI SURAT IJIN PRAKTIK Elmyliantika Maranantan; Muhammad Taufiq; Ulil Afwa
Soedirman Law Review Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.2.173

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum dokter dalam melakukan tindakan kegawatdaruratan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak sesuai Surat Ijin Praktik dan mengetahui bagaimana bentuk bentuk perlindungan hukum bagi dokter dalam melakukan tindakan kegawatdaruratan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak sesuai Surat Ijin Praktik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan Analitis (Analytical Approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi penelitian inventarisasi hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data diolah dengan reduksi data, display data.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum dokter dalam melakukan tindakan kegawatdaruratan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak sesuai Surat Ijin Praktik telah menunjukan adanya sinkronisasi vertikal yaitu antara peraturan yang derajatnya lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar dibentuknya peraturan yang lebih rendah serta adanya keserasian antara peraturan yang sederajat, dan bentuk perlindungan hukum bagi dokter dalam melakukan tindakan kegawatdaruratan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak sesuai Surat Ijin Praktik meliputi jaminan dalam memberikan pertolongan pertama dalam keadaan gawat darurat diluar kewenangannya sesuai dengan kebutuhan medis, jaminan dalam melakukan tindakan kegawatdaruratan diluar kewenangannya sesuai dengan kebutuhan medis sesuai standar profesi, jaminan pengaturan perlindungan hukum, jaminan pengaturan tentang informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan Kesehatan atau keluarganya, jaminan pengaturan imbalan jasa, dan jaminan pengaturan hak lainnya. Kata Kunci: Dokter, Perlindungan Hukum, Tindakan Kegawatdaruratan, Tidak sesuai Surat Ijin Praktik
KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI YANG BERIMPLIKASI PENATAAN JABATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Muhammad Fariz Gumay; Tedi Sudrajat; Sri Hartini
Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.121

Abstract

Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi adalah salah satu kebijakan prioritas dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diimplementasikan dengan cara memangkas jabatan administrasi dan di disetarakan menjadi jabatan fungsional. Mekanisme pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk kebijakan pemerintah terhadap penyederhanaan Birokrasi di instansi pemerintah dan implikasi hukum yang timbul dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi terhadap penataan jabatan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dianalisis dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis penelitian dilakukan dengan normative kualitatif dan menggunakan penafsiran hukum gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini berlaku bagi intansi pemerintah pusat dan daerah dengan cara menyetarakan jabatan administrator, pengawas dan pelaksana menjadi jabatan fungsional dan menimbulkan implikasi hukum terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apartur Sipil Negara yang termasuk didalamnya perubahan terhadap tunjangan kinerja, jabatan dan pengembangan karier PNS yang jabatannya disetarakan.Kata Kunci : Kebijakan, Birokrasi, Pegawai Negeri Sipil
PENJATUHAN PIDANA PENJARA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt) Yoga Pratama; Sanyoto Sanyoto; Dessi Perdani Yuris
Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.60

Abstract

One of the criminal code products outside the codification that adheres to a special jurisdiction is constitution number 22 of 1997 concerning narcotics as amanded by contitution number 35 of 2009 concerning narcotics. The provision of special minimum criminal threats the judge may not impose imprisonment under the special minimum threat. In this criminal problem which is decided by the Purwokerto District Court on decision number: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt, the panel of judges has convicted the defendant under the provisions of the special minimum threat that has been determined by law. The aim of this research is determine the criminal prosecution below the special minimum in Decision Number: 220 / Pid.Sus / 2017 / PN Pwt in terms of proof theory, idling theory, the purpose of Law Number 35 Year 2009, the principle of legality (Nulla Poena SinaLege) , the purpose of legislation and to find out legal considerations in the Decision Number: 220 / Pid.Sus / 2017 / PN Pwt. In this legal research using the Law approach, and the case approach, with prescriptive research specifications. In this study the legal materials used consisted of primary legal materials and secondary legal materials. The analyzed legal material is presented in the form of a systematic, logical and rational description. Of the research on the results of the study, it can be concluded that the imprisonment below the specific minimum in Decision Number: 220 / Pid.Sus / 2017 / PN Pwt is contrary to the objectives of Law Number 35 Year 2009, the principle of legality (Nulla Poena Sina Lege), the purpose of legislation, and the panel of judges in imposing imprisonment below the specific minimum does not provide enough consideration so that legalconsiderations in Decision Number: 220 / Pid.Sus / 2017 / PN Pwt can be categorized as decisions that lack sufficient legal considerations (Onvoldoende Gemotiveerd ) Keywords : Imprisonment below the specific minimum, proof theory, and theobjectives of Law Number 35 Year 2009
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KECAMATAN PURWOKERTO BARAT Dita Dwi Lestari; Kadar Pamuji; Supriyanto Supriyanto
Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.166

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan objek pajak yang memiliki prosentase tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas khusunya Kecamatan Purwokerto Barat. Permasalahannya, bagaimana implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan apakah yang menjadi kendalanya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji permasalah tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer sebagai data pendukung, yang merupakan pengumpulan data yang berupa wawancara. Kemudian data dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif, yang menginterpretasikan bahan hasil penelitian, yang dijabarkan atau dijelaskan dalam bentuk kalimat atau penyertaan yang berlandaskan pada norma-norma, teori serta doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti, dan selanjutnya membuat kesimpulan. Implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Purwokerto Barat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2012. Dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terdapat kendala-kendala baik akibat faktor internal maupun eksternal yang kemudian diantisipasi dengan kebijakan atau strategi khusus yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, sehingga tetap meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemungutan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,  Pendapatan Asli Daerah.
EKSEKUSI BARANG SITAAN HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Di Kejaksaan Negeri Wonosobo) Amrullah Baru Ahnaf; Rahadi Wasi Bintoro; Dessi Perdani Yuris Puspita Sari
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.99

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui pelaksanaan eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kejaksaan negeri wonosobo dan Mengetahui hambatan dalam eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, serta solusinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode metode penelitian kualitatif menggunakan yuridis sosiologis. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan pengumpulan data melalui wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif. Adapun penyajian data ini disajikan dalam bentuk teks deskriptif naratif yang disusun secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang utuh. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor telah sesuai dengan sistematika pelaksanaan eksekusi menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER 036/A/JA/09/2011 BAB IX (EKSEKUSI) Pelaksanaan Putusan Pengadilan, dalam menjalankan Eksekusi terdapat beberapa hambatan yaitu dari faktor sarana dan prasarana yang tidak ada nya RUPBASAN di Wonosobo sehingga barang sitaan dititipkan di Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, sehingga memerlukan biaya untuk melakukan perawatan barang sitaan. Faktor masyarakat, masyarakat cenderung tidak ingin tahu tentang hukum itu sendiri, dan faktor kebudayaan, hukum yang baik adalah peranan penegak hukum dalam menegakkan hukum itu serta masyarakat yang paham mengerti tentang hukum itu. Masyarakat kurang mengerti terhadap hukum, merasa bahwa hukum itu prosesnya yang lama, dan memakan biaya yang besar. Jaksa di Kejaksaan Negeri Wonosobo, mengerti tata alur, dan prosedur eksekusi, sebenarnya eksekusi itu dijalankan sesuai dengan putusan hakim. Pengembalian barang sitaan, tinggal sesuai apa yang ada didalam putusan hakim, nama, alamat lengkap, sedangkan dirampas untuk negara, jaksa menjalankan eksekusi sebagai pemohon lelang.Kata Kunci : Eksekusi, Barang sitaan, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
PERANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENERAPAN UPAH MINIMUM DI JAWA BARAT Ilham Akbar Primadianto; Kadar Pamuji; Siti Kunarti
Soedirman Law Review Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.2.188

Abstract

Dalam era perekonomian yang pesat menyebabkan banyaknya kasus ketenagakerjaan salah satunya tentang upah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan upah minimum dan menganalisis kendala serta hambatan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan upah minimum di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang mencakup peraturan tertulis, buku kiteratur hukum, jurnal penelitian hukum, sumber internet, media cetak serta wawancara. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peran pengawasan yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum maksimal. Dari total perusahaan yang dilakukan pengawasan hanya 20% perusahaan besar yang melakukan Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini disebabkan oleh faktor intern dari perusahaan yang terdaftar dan keterbatasan jumlah pengawas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.Kata Kunci: Pengawas Ketenagakerjaan; Upah Minimum Provinsi (UMP).
UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA KEPAILITAN TENTANG PEMBATALAN HOMOLOGASI (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby Jo Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019) Nurul Alfaruni Safitri; Rahadi Wasi Bintoro; Mr Sanyoto
Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.51

Abstract

Article 293 of the Bankruptcy and PKPU Law regulating open remedies for PKPUdecisions only applies to PKPU termination decisions. Decision Number 1/Pdt.Sus. Pembatalan Perdamaian /2018/PN.Niaga.Sby submitted by former employees of debtors in the form of BUMN. The petition was granted by the Surabaya Commercial Court Judge Panel. Based on the decision to cancel the homologation, the debtor submits a legal review to the Supreme Court, but the Supreme Court in its decision stated that the request for legal remedy was not acceptable. The purpose of this study was to determine the legal remedies submitted in accordance with the Bankruptcy and PKPU Law and to determine the ratio of decidendi of the Surabaya Commercial Court Judges in applying the legal standing of the applicant in the request to cancel the homologation. The method used is normative juridical. Based on data from the research results, it was found that the legal remedies submitted were not in accordance with the Bankruptcy and PKPU Law, because the court's decision regarding PKPU was not open to any legal remedies, unless otherwise stipulated in this Law. However, those exceptions do not include homologation cancellation decisions. The Panel of Judges for review was appropriate in applying the law because it was based on the provisions of Article 293 in conjunction with Article 290 of the Bankruptcy and PKPU Law which stipulates that no legal remedies are open to PKPU decisions. The decidendi ratio of the Surabaya Commercial Court Judge Panel is correct, the applicant has the capacity and legal standing to submit an application because the debtor is a BUMN in the form of a Persero. Therefore, advocates as attorneys should pay more attention to and understand the provisions in the Bankruptcy Law and PKPU, so there is no error in the submission of an application. Keywords: Legal Remedies, Bankruptcy, Homologation Cancellation.
Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) Yasinta Setiawati
Soedirman Law Review Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.1.16048

Abstract

Pemberantasan kekerasan seksual melalui sarana pidana telah mengalami pembaharuan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Artikel ini hendak mengungkap kriteria kekerasan seksual terhadap perempuan dan ruang lingkup perlindungan dalam  Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan berfokus pada data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (regulasi) dan bahan hukum sekunder (referensi). Kriteria kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Ruang lingkup perlindungan dalam undang-undangan tersebut sesuai dengan Konvensi CEDAW sebagai acuannya dengan tujuan mereduksi potensi diskriminasi terhadap perempuan.
TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASAR ILEGAL (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2019/PN Kbm) Fajar Triyantoro; Kuat Puji Prayitno; Dwi Hapsari Retnaningrum
Soedirman Law Review Vol 3, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.3.151

Abstract

Penelitian ini bersumber pada Putusan Perkara Register Nomor 150/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Kbm mengenai Penambangan Pasir Ilegal yang dilakukan oleh terdakwa Sukadi, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan buku-buku literatur. Penambangan yang dilakukan oleh manusia merupakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hanya saja, proses penambangan yang dilakukan selama ini, cenderung menjadi usaha eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan yang pada akhirnya berdampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana Terdakwa merupakan orang yang memanfaatkan pertambangan batu bara dan tidak mendapatkan hukuman sebagaimana mestinya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu dalam Register Perkara Nomor 150/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Kbm kurang tepat dikarenakan hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan keterangan yang ada didalam maupun diluar persidangan dengan begitu diharapkan penegak hukum lebih tepat dalam penerapan hukumnya.Kata Kunci : Penambangan ilegal,batu bara, penerapan hukum hakim.

Page 1 of 27 | Total Record : 269

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 4 (2024) Vol 6, No 3 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 4 (2023) Vol 5, No 3 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) More Issue