<![CDATA[Syariat Islam membawa misi kemaslahatan bagi segenap ummat manusia. Adanya Labeling Halal pada suatu produk makanan dan minuman yang digagas oleh pemerintah dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama lewat BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) telah memberikan kepastian hukum terkait kehalalan produk makanan bagi pembeli atau konsumen. Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, mendapat mandat untuk menerbitkan produk sertifikat halal. Sebagai negara mayoritas penduduk muslim, jaminan halal terhadap suatu produk barang dan jasa menjadi hal penting di Indonesia. Untuk memenuhi jaminan halal tersebut, terdapat proses pemeriksaan sesuai dengan standar halal yang ditandai dengan penerbitan label sertifikasi halal.Penerbitan label halal tersebut saat ini diamanahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Kemenag) sesuai dengan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang sebelumnya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan adanya aturan UU 33/2014 dan aturan turunannya maka konsekuensinya semua produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Kewajiban sertifikasi halal tersebut harus dipatuhi pelaku usaha secara bertahap hingga 2024 untuk produk makanan dan 2029 untuk barang gunaan. Kesimpulan dari tulisan adalah bahwa pendampingan sertifikasi halal bagi pekalu usaha UMKM terutama sektor makanan dan minuman sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah bahwa barang yang diperjual belikan tidak mengandung unsur yang haram baik secara Zatnya (Haram Lidzatihi), atau karena faktor lain misal barang didapat dengan cara yang haram( Haram li Ghoirihi). Disinilah pentingnya pendampingan bagi para pelaku usaha UMKM yang akan berdampak terhadap meningkatnya daya beli masyarakat.]]>
Copyrights © 2024
