Garuda - Garba Rujukan Digital

Kehadiran Kyai sebagai Penceramah dalam Acara Walimah Al- Ursy Kalamiah, Moh. Jeweherul; Ash Shiddiqi, Hasbi; Safithri, Awaliya
Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Kompilasi Hukum Islam dan Fikih
Publisher : UNIVERSITAS BONDOWOSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61595/aladillah.v3i2.931

This study aims to explore the urgency of the presence of kyai as a speaker in the walimah al-‘ursy (wedding reception) and its impact on the formation of a sakinah family. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach. Primary data were obtained through interviews with kyai, religious figures, and the bride and groom, as well as secondary data from literature studies and fiqh books. Data analysis was carried out qualitatively to identify the role of kyai in providing advice and guidance during the wedding walimah. The results of the study indicate that the presence of kyai in the walimah al-‘ursy plays a significant role in strengthening the spiritual dimension of marriage. Kyai provides valuable advice on the nature of marriage according to Islamic teachings, such as the importance of loyalty, mutual respect, and responsibility in the family. This advice is not only beneficial for the bride and groom, but also provides guidance for guests about household life according to sharia. Kyai also helps create a peaceful and harmonious atmosphere, and strengthens social ties among family members and the community. The significance of this study lies in the understanding that the presence of a kyai not only enriches the spiritual meaning of marriage but also serves as a link between customs and religious teachings, and strengthens social solidarity. Although not explicitly required in the Shari'a, this tradition is considered to provide great benefits for the bride and groom, their families, and society as a whole, making it an important element in wedding celebrations in Muslim communities.

MEMBANGUN KESADARAN PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL PELAKU UMKM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH Hendra Rofiullah, Ahmad; Ash Shiddiqi, Hasbi; Safithri, Awaliya
ESA : JURNAL KAJIAN EKONOMI SYARIAH Vol 6 No 1 (2024): FEBRUARI
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH ABU ZAIRI BONDOWOSO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/esa.v6i1.91

Syariat Islam membawa misi kemaslahatan bagi segenap ummat manusia. Adanya Labeling Halal pada suatu produk makanan dan minuman yang digagas oleh pemerintah dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama lewat BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) telah memberikan kepastian hukum terkait kehalalan produk makanan bagi pembeli atau konsumen. Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, mendapat mandat untuk menerbitkan produk sertifikat halal. Sebagai negara mayoritas penduduk muslim, jaminan halal terhadap suatu produk barang dan jasa menjadi hal penting di Indonesia. Untuk memenuhi jaminan halal tersebut, terdapat proses pemeriksaan sesuai dengan standar halal yang ditandai dengan penerbitan label sertifikasi halal.Penerbitan label halal tersebut saat ini diamanahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Kemenag) sesuai dengan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang sebelumnya dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan adanya aturan UU 33/2014 dan aturan turunannya maka konsekuensinya semua produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Kewajiban sertifikasi halal tersebut harus dipatuhi pelaku usaha secara bertahap hingga 2024 untuk produk makanan dan 2029 untuk barang gunaan. Kesimpulan dari tulisan adalah bahwa pendampingan sertifikasi halal bagi pekalu usaha UMKM terutama sektor makanan dan minuman sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah bahwa barang yang diperjual belikan tidak mengandung unsur yang haram baik secara Zatnya (Haram Lidzatihi), atau karena faktor lain misal barang didapat dengan cara yang haram( Haram li Ghoirihi). Disinilah pentingnya pendampingan bagi para pelaku usaha UMKM yang akan berdampak terhadap meningkatnya daya beli masyarakat.

HIPER SEX SEBAGAI DASAR PEMBERIAN IZIN POLIGAMI: Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jember Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA Jr Ash Shiddiqi, Hasbi; El Amin, Faris
Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2024): Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/jipm.v4i3.1097

This study aims to analyze hypersexuality as the basis for granting polygamy permits in the decision of the Jember Regency Religious Court No. 1775/Pdt.G/2023/PA Jr. and understand the legal and social implications of the decision in the context of Islamic law in Indonesia. The research method uses a qualitative approach with case studies, collecting data through analysis of verdict documents, interviews with related parties, and literature reviews on polygamy law in Islam and the medical condition of hypersexuality. The results of the study showed that the court recognized hypersexuality as a legitimate medical condition for granting a polygamy permit, taking into account medical evidence and expert testimony and ensuring the conditions of justice for all wives. This decision shows the flexibility of Islamic law in responding to sexual health issues while still paying attention to the principle of justice. The implications of this decision are significant in the practice of Islamic law in Indonesia, could set a precedent for similar cases in the future, and demand strict scrutiny to avoid abuse. Socially, this decision sparked a discussion about the balance between individual needs and justice for all parties in polygamous marriages.

PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Kajian terhadap Perlindungan Hak Sipil dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah) Awaliya Safithri; Ash Shiddiqi, Hasbi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i2.3802

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia terhadap perlindungan hak sipil pasangan dan anak, serta keutuhan keluarga dari perspektif maqasid syariah. Dalam sistem hukum nasional, perkawinan beda agama sering mengalami kesulitan untuk dicatat secara resmi, yang berdampak pada status hukum pasangan dan hak-hak sipil mereka, seperti hak waris, hak asuh anak, dan akses terhadap layanan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis maqasid syariah yang terangkum dalam kullilyatul-khomsah .Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para ahli hukum Islam dan praktisi hukum, serta analisis literatur yang relevan terkait peraturan perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakmampuan pasangan beda agama untuk mencatat perkawinan mereka menyebabkan hilangnya beberapa hak sipil yang penting, dan ini berdampak pada keutuhan keluarga mereka. Dari perspektif maqasid syariah, pencatatan perkawinan adalah langkah penting untuk melindungi hak sipil dan keturunan yang sah, memastikan stabilitas keluarga, dan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak. Signifikansi penelitian ini terletak pada rekomendasinya bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan regulasi yang lebih inklusif terhadap pencatatan perkawinan beda agama, yang tidak hanya mengedepankan nilai-nilai agama, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak sipil dalam kerangka maqasid syariah Kata kunci: Pencatatatan, Perkawinan, Beda Agama, Maqasid Syariah. ABSTRACT This study aims to analyze the impact of interfaith marriage registration in Indonesia on the protection of civil rights of couples and children, as well as family integrity from the perspective of maqasid sharia. In the national legal system, interfaith marriages often have difficulty being officially registered, which has an impact on the legal status of couples and their civil rights, such as inheritance rights, child custody rights, and access to public services. This study uses a descriptive qualitative method with a maqasid sharia analysis approach summarized in kullilyatul-khomsah. Data were collected through in-depth interviews with Islamic legal experts and legal practitioners, as well as analysis of relevant literature related to marriage regulations in Indonesia. The results of the study indicate that the inability of interfaith couples to register their marriages results in the loss of several important civil rights, and this has an impact on the integrity of their families. From the perspective of maqasid sharia, marriage registration is an important step to protect civil rights and legitimate descendants, ensure family stability, and provide legal protection for couples and children. The significance of this study lies in its recommendation for policy makers to create more inclusive regulations for the registration of interfaith marriages, which not only prioritize religious values, but also fulfill the principles of justice and protection of civil rights within the framework of maqasid sharia Keywords: Registration, Marriage, Interfaith, Maqasid Sharia.

Transforming Indonesia's Zakat in the Digital Era: Opportunities and Challenges Halili, Halili; Ash Shiddiqi, Hasbi
Al Barakat Vol 4 No 02 (2024): Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/jab.v4i02.202

In the ever-changing digital age, the transition of zakat is becoming more important and urgent. Zakat institutions may boost community involvement in the practice of blessing sharing and achieve increased efficiency in the zakat collection, management, and distribution processes by making prudent use of digital technology. But in order for it to realize its full potential, everyone involved must work together to overcome the obstacles that come with utilizing technology in social and religious contexts. His research employs a qualitative descriptive technique in conjunction with document analysis. The goal of this qualitative descriptive method is to provide an explanation for the events and facts that were noted throughout the Zakat research.Transformation in the Digital Age. Possibilities and Difficulties. The findings of this study indicate that the digital transformation of zakat represents a substantial shift in how zakat is handled and distributed through the use of information and communication technologies. It is important for zakat institutions to be ready for the five opportunities and four obstacles of the digital era's zakat transition. This will ensure that the shift in zakat will benefit both zakat institutions and society at large.

Implementasi Nilai-Nilai Moderasi dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Menciptakan Kerukunan Masyarakat di Kota Pontianak Kalimantan Barat Safithri, Awaliya; Kawakib; Ash Shiddiqi, Hasbi
Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 1 (2022): Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Nurul Qarnain College of Sharia Studies, Jember

The purpose of this study was to determine the religious life of the people of the city of Pontianak and to know the attitude of tolerance between religious communities in the Muslim minority environment in the people of the city of Pontianak and the views of Islamic morality on religious tolerance. Some of the objects in this study are: The living conditions of religious people in Pontianak City, West Kalimantan, Moderate forms of tolerance between religious communities in Pontinak City, West Kalimantan, Attitudes of moderation and tolerance values between religious communities in creating harmony in Pontianak City, West Kalimantan. This study aims to measure the level of understanding of the values of moderation and tolerance between religious communities in creating harmony in Pontianak City, West Kalimantan. The method chosen in this research is quantitative research methods, which can be interpreted as research methods based on the philosophy of positivism, used to examine certain populations or samples, sampling techniques are generally carried out randomly, data collection using research instruments, data analysis is quantitative. The operational definition of the variable in this study is the level of understanding of the population and leaders regarding the attitudes of values of moderation and tolerance between religious communities in creating harmony in Pontianak City. The level of understanding that is measured: First, the attitude of values of moderation and religious tolerance in the field of Aqidah including: not insulting or damaging other religious symbols, such as: holy books, places of worship, and symbols that are religious accessories; Second, the values of moderation and religious tolerance in the field of worship, including: allowing other people to worship in peace; Third, the attitude of values of moderation and religious tolerance in the field of Mu'amalah, including: Be fair in all worldly transactions, such as buying and selling, not discriminating in service when becoming a seller or not buying monopoly to fellow Muslims only when becoming a buyer with the intent to shutting down the efforts of non-Muslims and fourthly, religious moderation in the field of morals, including: being polite, such as if passing non-Muslims, excuse me, if there are non-Muslims who need help on the road, we will help, speak well when talking to non-Muslims

BU NYAI SEBAGAI WANITA KARIR PERSPEKTIF DHAW?BITH AL-MASLAHAH ROMADHAN AL-BÛTHI Ash Shiddiqi, Hasbi
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v6i3.24278

Bu nyai sebagai salah satu komponen utama dalam pesantren, selain sebagai pendamping kyai, ibu rumah tangga, bu nyai juga menjadi wanita karir yang berprofesi di berbagai bidang. Tentu hal ini layak untuk dikaji dalam berbagai perspektif. Penelitian ini dilakukan menggunakan Perspektif Dhaw?bith al-Maslahah Romadhan Al-Bûthi. Rumusan masalah pada penelitian ini, Pertama, Bagaimana standarisasi maslahat yang ajukan oleh al- buthi dalam Dhawabith al-Almaslahah Fi- al- Syariah al- Islamiya? Kedua, Bagaimana Maslahat al-Buthi menelaah terkait fenomena wanita karir dari kalangan Bu Nyai? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan Dhaw?bith al-Maslahah Romadhan Al-Bûthi terhadap peran Bu Nyai sebagai wanita karir. Dengan menggunakan analisis teks memungkinkan peneliti untuk menganalisis teks, pandangan, dan konteks budaya. Hasil dari penelitian ini: Pertama: dhawabith atau batasan-batasan maslahat tersebut masih dalam payung Maqasid Syariah, tidak bertentangan dengan Alquran, Hadis, qiyas, dan tidak menggugurkan maslahat yang lebih kuat atau setingkat dengannya. Kedua, terkait fenomena wanita karir dari kalangan Bu Nyai bila ditinjau dari standarisasi maslahah yang di ajukan oleh al-buthi, tidak ditemukan adanya pertentangan , justru sejalan, atau bahkan membawa misi dari maqashid syariah dalam hal ini teori maslahat yang standarisasinya sangat ketat dalam perspektif Al- Buthi.

Femisida Perspektif Kesetaraan Gender dan Hukum Islam Ash Shiddiqi, Hasbi
USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 9 No. 1 (2025): USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Prodi Ahwal al-Syakhsiyah STAI Darussalam Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65356/usratuna.v9i1.930

Femicide, or the murder of women due to gender, is a global phenomenon that requires special attention in the context of Islamic family law. This article aims to analyze femicides through a normative and sociological approach, focusing on women's rights as stipulated in Islamic family law. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach, utilizing literature studies on primary sources such as the Qur'an, hadith, and fiqh books, and secondary data in the form of contemporary research related to the issue of femicides. The results of the study show that Islamic family law fundamentally emphasizes the protection of women through the principles of justice, protection of life (Hifz al-Nafs), and respect for human rights. However, challenges arise in the implementation of these laws, especially due to patriarchal cultural bias that is still dominant in some Muslim communities. From a sociological point of view, femicides often occur due to gender power imbalances, weak understanding of Islamic legal principles, and lack of fair law enforcement. The significance of this research lies in its efforts to reconstruct the perspective of Islamic family law in preventing and dealing with femicides. This article offers recommendations to improve public understanding of women's rights in Islam, strengthening regulations that are in line with maqasid syariah, and encourage legal reform to bring about gender justice. Thus, this research makes an academic as well as practical contribution in the development of Islamic family law that is responsive to contemporary issues.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search