<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis kewenangan Kepolisian dalam penegakan hukum pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di Polresta Mamuju Kabupaten Mamuju. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Mamuju tepatnya di Instansi Polresta Mamuju. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1. kewenangan Kepolisian dalam penegakan hukum pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di Polresta Mamuju Kabupaten Mamuju berjalan baik namun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya2. penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana oleh Kepolisian di Polresta Mamuju Kabupaten Mamuju, yakni disbebakan oleh Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana/Prasarana, Faktor Masyarakat dan faktor budaya. Rekomendasi penelitian: Diharapkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan sosialisasi secara umum kepada masyarakat terkait adanya Restorative Justice ini, sehingga kedepannya tidak terkendala dalam penerapannya, demi terwujudnya transparansi Polri dalam melaksanakan penegakan hukum. The research objective is to analyze the authority of the Police in enforcing criminal law using a restorative justice approach at the Mamuju Police, Mamuju Regency. The method used is empirical legal research and was carried out in the Mamuju Regency Legal Area, specifically at the Mamuju Police Agency. This research shows that: 1. Police authority in enforcing criminal law with a restorative justice approach at the Mamuju Police, Mamuju Regency is running well. However, there are still several obstacles in its implementation2. The implementation of restorative justice in enforcing criminal law by the Police at Mamuju Police, Mamuju Regency, is influenced by Legal Factors, Law Enforcement Factors, Facilities/Infrastructure Factors, Community Factors and cultural factors. Research recommendation: It is hoped that the National Police of the Republic of Indonesia will carry out general outreach to the public regarding the existence of Restorative Justice, so that in the future there will be no obstacles in its implementation, to realize Polri's transparency in carrying out law enforcement.]]>
Copyrights © 2023
