<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat pelecehan seksual pada kaum disabilitas jauh lebih complicated daripada pelecehan seksual pada non disabilitas. Selain itu melalui penelitian ini, dapat diketahui faktor-faktor kurang efektifnya kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam perlindungan dan penanganan kasus pelecehan seksual kaum disabilitas dan penanganan terhadap kendala yang ada. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak–pihak yang terkait dengan masalah yaitu informan kunci (Ketua & Sekjen Lembaga PPDI SUMUT), informan utama (Aktivis Disabilitas) dan informan tambahan (Kepala Sub Bagian Tata Usaha, UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual pada kaum disabilitas jauh lebih complicated daripada pelecehan seksual pada non disabilitas karena keterbatasan mereka untuk melakukan perlawanan, kesulitan dalam berkomunikasi, relasi kuasa antara korban dan pelaku yang diakibatkan oleh double burden yang dialami disabilitas sehingga menimbulkan penindasan hukum bagi disabilitas. Selain itu belum efektifnya kebijakan Pemerintah Kota Medan diakibatkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang disabilitas belum disahkan hingga saat ini sehingga menghambat kaum disabilitas dalam memperjuangkan haknya.]]>
Copyrights © 2023
