Khul' Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali: Mencari Relevansinya di Indonesia

Kurniawan, Edi
Fadhlan , Ulul Albab
Yanti, Illy

Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Vol. 10 No. 1 (2020): Juni

Khul' or divorce requested by a wife is one of the causes marital termination. According to Imam Syafi'i, khul' is a divorce (talak) with an  'iddah of three menstruat cycles. In contrast, for Imam Hanbali, khul' is fasakh in which its 'iddah is one menstrual cycle and its legality does not require a judge's decision. This difference has dissimilar legal implications when it is applied in Indonesia. Therefore, this article aims to seek the both relevancies in the context of Indonesian law, especially under the Compilation of Islamic Law and the nature of the religious practice of Indonesian Muslims. After examining the relevant literature sources, this article shows that, both Imam Syafi'i and Imam Hanbali agree that khul' is like a buy-sell contract, and hence a judge's decision is not required. However these both agremeents are not relevance under the Compilation of Islamic Laws, but the Imam Hanbali's fiqh in which khul' as fasakh would be difficult to seek its relevance. Thus, the fiqh of Imam Syafi'i is more appropriate, since beside it is used as a basis for the Compilation of Islamic Laws the majority of Indonesian Muslims embrace the Syafi’i mazhab. [Khulʻ atau tebus talak merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Menurut Imam Syafi’i, khulʻ adalah talak dengan ʻiddah tiga kali haid. Sebaliknya, menurut Imam Hanbali, kedudukan khulʻ adalah fasakh dengan ʻiddah satu kali haid serta ketetapannya tidak memerlukan keputusan hakim. Perbedaan ini memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda jika diterapkan di Indonesia. Karena itu, tulisan ini mencoba mencari relevansi keduanya dalam konteks hukum di Indonesia khususnya di bawah Kompilasi Hukum Islam dan watak pengamalan beragama umat Islam Indonesia. Setelah menelaah sumber-sumber pustaka yang relevan, tulisan ini menunjukkan bahwa, baik Imam Syafiʻi maupun Imam Hanbali bersepakat bahwa khulʻ layaknya seperti (akad) jual beli sehingga tidak membutuhkan hakim di pengadilan. Walaupun kedua kesepakatan ini tidak relevan ditinjau dari sisi kompilasi hukum Islam, fiqih Imam Hanbali yang menyatakan khulʻ sebagai fasakh sulit untuk menemukan keselarasannya. Karena itu, pendapat Imam Syafi’i lebih tepat, selain ia dijadikan sebagai dasar penyusunan Kompilasi Hukum Islam, juga karena umat Islam Indonesia mayoritas bermazhab Syafiʻi.]