<![CDATA[Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia yang berusaha menyesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi, maka Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas telah beberapa kali mengalami perubahan.Konsekuensi perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas terhadap eksistensi Perseroan Terbatas di Indonesia, serta syarat-syarat dan perijinan apakah yang harus dipenuhi suatu Perseroan Terbatas agar dapat diakui beroperasi di Indonesia. Bagaimanakah status harta kekayaan atau asset suatu Perseroan Terbatas , jika anggaran dasarnya tidak disesuaikan ?Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative. Berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah dikemukakan dimuka dan dari hasil analisis penelitian dapat di simpulkan bahwa perubahan UUPT memberikan beban kepada para pelaku usaha di Indonesia wajib menyesuaikan anggaran dasar perseroannya dalam batas waktu 1(satu) tahun terhitung sejak diundangkannya, sehingga dengan berlakunya UUPT, maka syarat-syarat atau perijinan yang diperlukan agar suatu Perseroan Terbatas dapat beroperasi di Indonesia, semakin dipermudah dan menuju ke arah pelayanan satu atap, Perseroan Terbatas yang mempunyai kekayaan/asset berupa tanah harus menyesuaiakan anggaran dasarnya guna menjaga eksistensi Perseroan tersebut selaku Badan Hukum yang berhak memiliki tanah, dan perlu adanya sosialisasi yang lebih gencar lagi tentang lahirnya atau diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, agar semua pelaku usaha atau pengusaha mengetahuinya. Dan apabila penerapan UUPT tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, diharapkan pelayanan terhadap para pelaku usaha di Indonesia dalam dunia investasi menjadi lebih cepat. Kata Kunci : Perubahan UUPT, dan eksistensi Perseroan Terbatas.]]>
Copyrights © 2014
