<![CDATA[Penulisan ini membahas dan menganalisis faktor-faktor penyebab tidak Sempurnanya pelaksanaan eksekusi jaminan oleh kurator, serta berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode yang bersifat yuridis normatif yaitu menelusuri berabai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan putusan kepalitan dan penundaan pembayaran sejak pengadilan niaga dibentuk hingga saat ini tidak banyak penyelesaian keputusan Pengadilan Pernyataan Pailit secara tuntas yaitu, sampai diumumkannya daftar pembagian harta (obyek) benda yang akan di eksekusi tersebut. Kendala yang dijumpai kebanyakan dari debitur yang tidak Koperatif dan kurator kurang aktif serta kurang memahami ketentuan yang terkait dengan berbagai macam peraturan perundan-undangan yang dapat memperkuat alasan dalam eksekusi harta perusahaan yang dinyatakan Pailit atau penundaan pembayaran. Adanya perbedaan penafsiran tentang ketentuan undang-undang antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung atau antar Hakim Agung yang menambah panjang jangka waktu penyelesaian putusan pailit apalagi jika menghadapi masalah yang belum ada ketentuan yang mengatur penyelesaian Sengketa Kepailitan seperti insolvensi lintas batas. Kata Kunci : hambatan pelaksanaan putusan kepailitan]]>
Copyrights © 2013
