<![CDATA[Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) dan Kepailitan merupakan suatu resiko yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan efek yang menjalankan usahanya sebagai manajer investasi yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”) telah mengatur bahwa hanya badan pengawas pasar modal yang berwenang yang dapat mengajukan permohonan PKPU dan pailit terhadap perusahaan efek. Realitanya masih terdapat putusan yang tidak mengacu pada ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara PKPU dan pailit PT Emco Asset Management (“PT EAM”). Penelitian ini bertujuan untuk memahami ketepatan pertimbangan majelis hakim dalam memutus pailit PT EAM berdasarkan permohonan PKPU oleh nasabahnya dan pelaksanaan putusan pailit PT EAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan diuraikan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan majelis hakim dalam memutus pailit jika dilihat dari segi materiil berdasarkan Pasal 230 ayat (1) jo. Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU telah sesuai dengan ketentuan dalam UUK-PKPU, namun sudah seharusnya permohonan PKPU oleh nasabah terhadap PT EAM yang mendasari diputusnya pailit tidak dapat dikabulkan oleh majelis hakim karena bertentangan dengan Pasal 223 UUK-PKPU dan pelaksanaan putusannya tidak bisa dilaksanakan dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.]]>
Copyrights © 2024
