Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.42
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Dialectics Jurnal Legalitas Lentera Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Bina Mulia Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Awang Long Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Acara Perdata Ganesha Law Review Legal Spirit Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Innovative: Journal Of Social Science Research
Pupung Faisal
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
STANDAR NASIONAL INDONESIA DALAM MELINDUNGI DAN MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK DALAM IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Faisal, Pupung; Trisnamansyah, Purnama
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.603 KB)

Abstract

ABSTRAKKenyataan di lapangan menunjukkan seringkali barang impor yang masuk tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) sebagai persyaratan minimal bagi produk tertentu untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Peran penting SNI dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (disingkat MEA) baik SNI wajib maupun SNI sukarela dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan produsen dalam negeri. SNI mencegah beredarnya barang yang tidak bermutu di pasar domestik khususnya terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain itu, SNI akan mencegah masuknya produk impor bermutu rendah yang merusak pasar dalam negeri karena berharga rendah yang merugikan pengusaha dalam negeri. Secara yuridis regulasi mengenai SNI terhadap barang impor sudah diatur melalui regulasi teknis kementerian terkait, baik dalam undang-undang maupun regulasi teknis pelaksanaanya, yang mencakup penerapan dan pengawasan SNI meskipun belum spesifik diarahkan dalam menghadapi MEA, untuk itu  pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asia Nations dan Strategi Standardisasi Nasional 2015-2015 yang berisi visi, misi, arah, tahapan dan strategi Standardisasi Nasional di Indonesia pada Tahun 2015-2025.      Kata Kunci : MEA, Daya Saing, Konsumen, Perlindungan, SNI            AbstractReality on the ground shows the entry of imported goods are often not in accordance with the Indonesian National Standard (SNI abbreviated) as a minimum requirement for a product to be marketed in the territory of Indonesia. SNI important role in the framework of the ASEAN Economic Community (abbreviated MEA) SNI either mandatory or voluntary SNI can protect the interests of consumers nationwide and domestic manufacturers. SNI prevent the circulation of goods which are not qualified in the domestic market, especially related to health, safety, security and environment conservation. In addition, SNI will prevent the entry of low-quality imported products are damaging the domestic market due to lower precious adverse domestic entrepreneurs. Juridical regulation on SNI on imported goods already regulated through technical regulations related ministries, both in legislation and technical regulations implementation, which includes the implementation and monitoring of SNI, although not specifically directed in the face of the MEA, to the government issued Presidential Instruction No. 6 of 2014 on Enhancing Competitiveness in the Context of the Economic Community Facing the Association of Southeast Asian Nations and the National Standardization strategy 2015-2015 which contains the vision, mission, direction, stage and strategies National Standardization in Indonesia in the year 2015 to 2025. Keywords: MEA, Competitiveness, Consumer, Protection, SNI
HUKUM PERUSAHAAN MULTINASIONAL Faisal, Pupung
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.427 KB)

Abstract

Buku ini membahas mengenai aspek hukum dari Perusahaan Multinasional dalam perdagangan internasional dan penanaman modal asing. Buku ini terdiri dari 4 bab, yang masing-masing pembahasan bab memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Bab I membahas mengenai perusahaan nasional dalam perdagangan internasional dan penanaman modal asing; Bab II menjelaskan mengenai organisasi dan bentuk hukum pelaksanaan bisnis perusahaan multinasional; Bab III menjelskan fungsi perusahaan multinasional dalam penanaman modal asing ; dan Bab IV  membahas perusahaan multinasional dalam liberalisasi perdagangan internasional dan penanaman modal asing di China, India, Thailand dan Indonesia. Buku ini menarik untuk dijadikan ulasan karena perusahaan multinasional berperan cukup besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia melalui penanaman modal asing dan perdagangan internasional. DOI: https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n1.10
CROSS-BORDER BUSINESS COMPETITION: KEABSAHAN DAN HAMBATAN PENERAPAN PRINSIP EKSTRATERITORIAL DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA Darmawan, Irma Ambarini; Ikhwansyah, Isis; Faisal, Pupung
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.15 KB)

Abstract

ABSTRAKPeningkatan aktivitas perdagangan lintas batas negara mengantarkan Indonesia pada ekonomi internasional yang terintegrasi. Perkembangan tersebut menghadirkan tantangan bagi sistem hukum persaingan usaha sebab kegiatan usaha tidak lagi hanya melibatkan perorangan atau badan usaha yang berkedudukan di satu negara saja. Pendefinisan “Pelaku Usaha” dalam UU No. 5 Tahun 1999, sebagai perorangan atau badan usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Indonesia, belum memproyeksikan perkembangan demikian. Namun dalam beberapa perkara, KPPU telah menjatuhkan sanksi yang bersifat ekstrateritorial, yakni kepada pelaku usaha dan perbuatan di luar wilayah Indonesia. Sebagai bagian dari penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas mengenai keabsahan penerapan prinsip ekstrateritorial persaingan usaha di Indonesia serta hambatan hukum dan implikasinya terhadap pelaksanaan putusan persaingan usaha yang bersifat ekstrateritorial. Disimpulkan bahwa prinsip ekstrateritorial persaingan usaha tidak dapat diterapkan di Indonesia karena definisi Pelaku Usaha dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak dapat menjangkau aktor dan perbuatan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia sekalipun menimbulkan dampak persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Implikasi dari hambatan hukum yang muncul, antara lain: Pertama, tidak dapat dijatuhkannya sanksi kepada badan usaha asing yang melakukan kegiatan di luar wilayah Indonesia. Kedua, sulitnya pengeksekusian putusan di luar negeri karena tidak adanya kerjasama antar negara dalam hal tersebut.Kata kunci: ekstrateritorial; lintas batas; penegakan hukum; persaingan usaha. ABSTRACTThe increase of cross-border trade activities brings Indonesia to an integrated international economy. This development presents challenges to the business competition legal system because business activities no longer involve individuals or business entities domiciled in one country only. The definition of “Business Actors” in Law No. 5 of 1999, as individuals or business entities that are domiciled or carry out activities within the territory of Indonesia, has not projected such a development. However, in several cases, KPPU has imposed extraterritorial sanctions, namely on business actors and acts outside the territory of Indonesia. As part of normative juridical research, this article discusses the validity of extraterritorial principles application in business competition in Indonesia and the legal obstacles and its implications for the enforcement of extraterritorial business competition decisions. It was concluded that the extraterritorial principle cannot be applied in business competition in Indonesia because the definition of Business Actors in Law No. 5 of 1999 could not reach actors and actions outside the territory of Indonesia even though they had effect of unfair business competition in Indonesia. The implications of legal obstacles to the implementation of extraterritorial business competition decisions are: First, the sanction cannot be imposed on foreign business entities that carry out activities outside the territory of Indonesia. Second, the difficulty of executing decisions abroad because of the absence of cooperation between countries.Keywords: business competition; cross-border; extraterritorial; law enforcement. DOI :  https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.10 
KONSISTENSI PENGUKUHAN KEDUDUKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA MENURUT PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM KAITANNYA DENGAN DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE Lestari, Rani; Ikhwansyah, Isis; Faisal, Pupung
ACTA DIURNAL Vol 1, No 2 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.658 KB)

Abstract

ABSTRAKKedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara pada ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milk Negara dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terdapat pertentangan. Demi tercapainya kepastian hukum maka perlu peran pelaku kekusaan kehakiman untuk mengukuhkan kedudukan tersebut. Namun pada Praktiknya Mahkamah Agung dengan Fatwa Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 dan Mahkamah Konstitusi dengan kedua Putusannya dengan Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013 juga masih terdapat pertentangan. Artikel ini membahas kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara menurut pelaku kekuasaan kehakiman dan implikasi terhadap direksi Persero apabila melakukan keputusan  bisnis yang dapat merugikan perseroan dalam kaitannya dengan doktrin Business Judgement Rule. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, dengan simpulan pertama, Pengukuhan kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara oleh pelaku kekuasaan kehakiman adalah bertentangan. Secara formil dengan melihat sifat fatwa Mahkamah Agung yang tidak mengikat dan sifat Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat “erga omnes”, maka yang harus diterapkan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara adalah termasuk dalam lingkup keuangan negara. Kedua, Implikasi pengukuhan tersebut terhadap direksi Persero khususnya dalam hal melakukan pengambilan keputusan bisnis yang merugikan Persero maka direksi dianggap pula merugikan negara, namun dengan adanya doktrin Business Judgement Rule, Direksi dalam menjalankan segala tindakan dan kebijakan yang diambil tetap mendapat perlindungan hukum sepanjang direksi dapat membuktikan bahwa kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak mempunyai benturan kepentingan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.Kata kunci: bussines judgement rule keuangan negara, pelaku kekuasaan kehakiman, uji materil. ABSTRACTThere are discrepancies between the position of separated state assets in the State Owned Enterprise within the provisions in the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State Owned Enterprise and within the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2003 concerning State Finances. The role of judiciary authority is needed in order to attain legal certainty in such position. Nonetheless, the practice has shown that there are still discrepancies between the Supreme Court Opinion Number WKMA/Yud/20/VII/2006 and the Constitutional Court Decision Number 48/PUU-XI/2013 and Number 62/PUU-XI/2013. The purpose of this research is to find and obtain solution from the problem in relation to the discrepancies between the position of separated state assets in the State Owned Enterprises and its implication to the Company directors in case he made errors in business decisions, that might cause damages to the Company in relation with the ‘Business Judgment Rule’ doctrine. This research use descriptive-analytical method with juridical-normative approach based on the legal principle and the result is there are discrepancies throughout Confirmation on the position of the separated state assets in the State Owned Enterprises by the juridical authority. Seeing that the Supreme Court Opinion is naturally not binding, while the Constitutional Court Decision has a final and binding “erga omnes” character, then against the discrepancies, the latter shall formally be prevailed, which in principle affirms that the separated state assets in State Owned Enterprises shall be included within scope of state finances. Second, the said confirmation has an implication to the directors particularly in case of damages to the Companies occurred due to the error in taking business decision, in such case, then the directors shall also be deemed as putting damages to the state. Hence, all regulations related to the state finances gives layered supervision and regulation to the directors. However, the existence of ‘Business Judgment Rule’ doctrine that is universally applied in management of a company, has also give legal protection to the directors of the State Owned Enterprises in performing all of their acts and policies.Keywords: business judgment rule. judiciary authority, material examination, state finances.
EKSEKUSI HARTA DEBITOR PAILIT YANG TERDAPAT DI LUAR INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PEMENUHAN HAK-HAK KREDITOR Satrio, Adi; Kartikasari, R.; Faisal, Pupung
Ganesha Law Review Vol 2 No 1 (2020): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas mengenai aspek kepailitan lintas batas dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak Kreditor. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan Kurator apabila Debitor Pailit memiliki harta yang terdapat di luar Indonesia dengan dihubungkan terhadap pemenuhan hak-hak Kreditor seperti untuk mendapatkan pembayaran dari penjualan harta Debitor Pailit. Pedoman pelaksanaan eksekusi atas harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian, Indonesia tidak terikat dengan suatu perjanjian internasional terkait cross border insolvency, sehingga putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial di luar Indonesia. Oleh karena itu, hal ini akan menyebabkan tidak dapat dijualnya harta Debitor Pailit untuk digunakan sebagai pembayaran kepada para Kreditornya.
Surat Keterangan Waris Yang Memuat Keterangan Tidak Benar Dikaitkan Dengan Kekuatan Pembuktiannya Sebagai Akta Otentik Shafira Meidina Rafaldini; Anita Afriana; Pupung Faisal
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 6, No 1 (2020): Januari - Juni 2020
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.696 KB) | DOI: 10.36913/jhaper.v6i1.101

Abstract

In Indonesia the distribution of inheritance, there are often disputes between parties who have an interest in each other. This makes some people choose to make a Inher itance Certificate which aims to prove the parties entitled to inheritance from the testator. In practice, heirs are often found that contain incorrect statements and serve as evidence in court proceedings, as found in Supreme Court Decision Number 121/Pid/2017/PT.DKI. This article discusses the power of proof of authentic deeds which contain incorrect statements in terms of the perspective of the Civil Procedure Code and the validity of an agreement based on authentic deeds which contain incorrect statements based on the Civil Code. Normative juridical research methods are used in this study, namely in-depth analysis of the positive regulations concerned and also field research related to the process of making a Certificate of Inheritance in the Religious Courts, Notaries, and Village Offi ce. Based on the results showed the Inheritance Certificate containing incorrect information, still has the power of proof attached as long as no cancellation is submitted to the judge by the parties who feel disadvantaged, and as long as there is no decision from the court stating that the deed is invalid. However, if there has been a decision from a judge stating that a certain authentic deed is invalid, then the deed no longer has the perfect proof of strength as an authentic deed.
KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP PELAKSANAAN RENVOOI PROCEDURE DALAM PROSES KEPAILITAN Pupung Faisal
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 2, No 1 (2016): Januari – Juni 2016
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v2i1.28

Abstract

Prosedur renvooi merupakan salah satu mekanisme dalam proses kepailitan, namun UU No. 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004) sangat sedikit mengatur mekanisme tersebut. Pengaturan yang kurang jelas mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran di antara Hakim mengenai prosedur renvooi, terutama berkaitan dengan pemeriksaan singkat dan proses pembuktian. Praktik juga menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur renvooi telah sesuai dengan asas sederhana, namun masih belum memenuhi asas cepat dan biaya ringan.Kata Kunci: renvooi procedure, kepailitan, pemeriksaan singkat.  
POTENSI UMKM DI PANGANDARAN DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN An An Chandrawulan; Dandrivanto Budhijanto; Isis Ikhwansyah; Dewi Kania Sugiharti; Prita Amalia; Purnama Trisnamansyah; Pupung Faisal; Helitha Novianty Muchtar
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 2 (2020): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v3i2.24861

Abstract

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat menjadi salah satu sektor ekonomi dalam penggerak roda perekonomian nasional dengan kontribusi dan perannya dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding entitas bisnis lainny. Selain itu, UMKM yang terkhususnya berada di Kabupaten Pangandaran memiliki berbagai macam keunikan baik dari jenis kegiatan usaha, produk, maupun hal lainnya yang memiliki potensi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Namun, permasalahan yang umum dihadapi pelaku UMKM seperti keterbatasan permodalan, SDM yang kurang kompeten dibidangnya dan penggunaan teknologi perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam bentuk penguatan. Metodologi pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data dengan cara mengumpulkan dara melalui wawancara dan observasi. Selain itu, sumber data lainnya berasal dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan sebagainya. Tujuan penelian ini guna meningkatkan potensi UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) are expected to become one of the economic sectors in driving the national economy with their contribution and role in absorbing more labor compared to other business entities. In addition, SMEs, especially those in Pangandaran Regency, have a variety of uniqueness both from the types of business activities, products, and other things that have the potential to face the ASEAN Economic Community (MEA). However, common problems faced by MSMEs such as limited capital, human resources who are less competent in their fields and the use of technology need support from various parties in the form of strengthening. The methodology in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques by collecting data through interviews and observations. In addition, other data sources come from laws and regulations, scientific journals and so on. The purpose of this study is to increase the potential of MSMEs in facing the ASEAN Economic Community (MEA).
PELAKSANAAN RENVOOIPROCEDURE DALAM PERKARA KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA Pupung Faisal
Indonesian Journal of Dialectics Vol 1, No 3 (2011)
Publisher : Sekolah PascaSarjana Unpad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Renvooiprocedure is one of settlement mechanism on bankruptcy remonstrance. This settlement is limited written on law number 37 years 2004 (UUKPKPU), on article 127 UUKPKPU and article 194 UUKPKPU. This unclear Renvooiprocedure mechanism, result some difficulties among judges and make this procedure has various mechanism. In practice, Renvooiprocedure is used in several civil law procedures as it is stated on article 299 UUKPKPU.This research was using judicial normative method with analitycal descriptive. The data were taken from library research at Mochtar Kusumaatmadja library and field research at Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, analyze with qualitative method.It is summarized that the relationship between renvooiprocedure with civil law procedure has shown that this procedure is a part of the whole civil law procedure emphasizing on bankrupty. On its implementation, Renvooiprocedure has been used in  many part on civil law procedure.
Surat Keterangan Waris Yang Memuat Keterangan Tidak Benar Dikaitkan Dengan Kekuatan Pembuktiannya Sebagai Akta Otentik Shafira Meidina Rafaldini; Anita Afriana; Pupung Faisal
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 6, No 1 (2020): Januari - Juni 2020
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v6i1.101

Abstract

In Indonesia the distribution of inheritance, there are often disputes between parties who have an interest in each other. This makes some people choose to make a Inher itance Certificate which aims to prove the parties entitled to inheritance from the testator. In practice, heirs are often found that contain incorrect statements and serve as evidence in court proceedings, as found in Supreme Court Decision Number 121/Pid/2017/PT.DKI. This article discusses the power of proof of authentic deeds which contain incorrect statements in terms of the perspective of the Civil Procedure Code and the validity of an agreement based on authentic deeds which contain incorrect statements based on the Civil Code. Normative juridical research methods are used in this study, namely in-depth analysis of the positive regulations concerned and also field research related to the process of making a Certificate of Inheritance in the Religious Courts, Notaries, and Village Offi ce. Based on the results showed the Inheritance Certificate containing incorrect information, still has the power of proof attached as long as no cancellation is submitted to the judge by the parties who feel disadvantaged, and as long as there is no decision from the court stating that the deed is invalid. However, if there has been a decision from a judge stating that a certain authentic deed is invalid, then the deed no longer has the perfect proof of strength as an authentic deed.
Co-Authors Adi Satrio Adristi, Dhia Novita An An Chandrawulan Anita Afriana Anita Afriana Artaji, Artaji Dandrivanto Budhijanto Darmawan, Irma Ambarini Dewi Kania Sugiharti Dian Dwi Jayanti Elisatris Gultom Elvaretta, Alysia Hanif Hasyimawan Mubarak Helitha Novianty Muchtar Herda Mardiana Irma Ambarini Darmawan Isis Ikhwansyah Isis Ikhwansyah Isis Ikhwansyah Kartikasari, Luciana Asih Kartikasari, R. Kusmiati, Susi Lestari Sutanto, Pusphita Rahayu Moza Ramadhani Muhamad Amirulloh Muhamad Amirulloh Nyulistiowati Suryanti Prita Amalia Purnama Trisnamansyah Rani Lestari, Rani Rezkyna, Nabilah Salsabila Muharani Salsabila, Salma Satrio, Adi Shafira Meidina Rafaldini Singadimedja, Holyness N. Zakiar, Rafi Andriawan