<![CDATA[Desa wisata menunjukkan potensi desa untuk pariwisata. Memahami karakteristik, kekuatan, dan kelemahan desa sangat penting untuk mengembangkan desa wisata yang dapat dipasarkan. Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata sangat penting bagi pembangunan desa. Penelitian ini mengkaji pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Desa Wisata dan mengidentifikasi hambatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris untuk menarik kesimpulan secara deduktif dan membahas permasalahan yang ada. Pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara telah dimulai sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019, tetapi belum mencapai potensi maksimal karena berbagai kendala. Hambatan-hambatan tersebut sesuai dengan Teori Sistem Hukum yang meliputi substansi, struktur, dan kultur. Pengembangan desa wisata di Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 terhambat karena kurangnya musyawarah, pendekatan personal, transparansi sistem pengelolaan, dan pemaksaan. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara harus menegakkan hukum Pengelolaan Desa Wisata. Bekerja sama dengan para pelaku pariwisata dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata.]]>
Copyrights © 2024
