<![CDATA[Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini antara lain tentang konsep hukum pidana anak dari sudut pandang fiqh dan hukum positif di Indonesia, perbedaan konsep kejahatan anak dari sudut pandang fiqh dan hukum positif, korelasi konsep kejahatan anak dari sudut pandang hukum positif. perspektif fiqh dan hukum positif. Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan dalam skripsi ini digunakan pendekatan multidisiplin yaitu teologis normatif (syar'i), yuridis/legislatif (pendekatan patung), historis (pendekatan sejarah), sosiologis (pendekatan sosiologis), psikologi (pendekatan psikologis). Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengutip, mengadaptasi, mengkaji, dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi, pada literatur-literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dikaji dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi anak pelaku tindak pidana, dalam hukum positif diberikan sanksi yang bersifat dan tujuan utamanya adalah pembinaan. Ada beberapa undang-undang yang mengatur hal ini, yakni UU RI No.3 Tahun 1997, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Berbeda dengan hukum Islam (fiqh), persepsi dan bentuk pertanggungjawaban anak menjadikan kejahatan remaja tidak dikenakan uqubah (hukuman), melainkan takzir (peringatan) dan ta’dibiyyah (pembinaan) saja. Korelasi keduanya adalah: (1) Prinsip menghargai anak. (2) Proses penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum positif berbeda dengan proses penerapan pidana terhadap anak selain anak. Jika dilihat dari prinsip mashlahah, pemberian takzir dan ta’dibiyah kepada anak yang melakukan tindak pidana merupakan mas}lahah hajiyat (sekunder) dan mas}lahah mulgah.]]>
Copyrights © 2024
