<![CDATA[Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan pemerintah saat ini tidak menjamin akses listrik bagi masyarakat lokal di desa-desa terpencil dan tertinggal, karena ketergantungan pada PT. (Persero) PLN, infrastruktur konektivitas yang belum memadai, dan ketimpangan penduduk di desa-desa terpencil. Oleh karena itu, upaya dilakukan untuk memastikan perlakuan adil terhadap lingkungan dan masyarakat lokal dalam konteks proyek energi terbarukan di daerah pedesaan. RUU EBT diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi desa-desa yang belum memiliki listrik, dengan mengutamakan penggunaan energi lokal dan mengatasi permasalahan perizinan, akses, insentif investasi, perlindungan lingkungan, partisipasi masyarakat dan distribusi manfaat yang adil. Analisis untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mencapai keadilan lingkungan dalam pengembangan energi baru terbarukan di lingkungan pedesaan Indonesia dalam meningkatkan struktur sosial yang mendukung pembangkitan energi lokal berkelanjutan dengan manfaat sosial dan ekonomi bagi penduduk lokal.]]>
Copyrights © 2024
