Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal de jure Indonesian Comparative Law Review Risalah Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Doh Gisin Variable Research Journal
Abdul Kadir Sabaruddin
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Environmental Justice in Intra Generations: An Overview of Aristotle's Distributive Justice to Coal Mining Endyka, Yovi Cajapa; Muhdar, Muhamad; Sabaruddin, Abdul Kadir
Indonesian Comparative Law Review Vol 3, No 1: December 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/iclr.v3i1.11234

Abstract

Indonesia is a country with abundant natural resources, ranging from sand. Tin, copper, coal, iron ore to gold. Therefore, the State should provide environmental justice to create reserves with wise and sustainable management of natural resources. This study uses a doctrinal method in order to answer the problem under study. This study will examine how Aristotle's distributive justice can sharpen the concept of justice for coal mining management. This study will focus on environmental justice in intra-generational terms in terms of Aristotle's distributive justice to coal mining. Protection of access (conservation of access) reflects the allocation of rights and access to natural resources balanced between different generations and fellow members of the current generation. Thus, access to protection provides fair and non-discriminatory rights for every citizen of the current generation to use environmental resources. However, in using these resources, each member of the current generation has an obligation (equitable duties) to ensure that his actions will not reduce future generations' access to these resources. The state through mining or environmental policies has not provided justice for the community, where the community accepts more risks such as social injustice, environmental and health harm from coal mining activities than receiving the benefits.
Pembuktian Hukum Adat Sebagai Solusi Alternatif Penyelesaian Kasus di Masyarakat Abdul Kadir Sabaruddin
Jurnal Risalah Hukum Volume 6, Nomor 1, Juni 2010
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The verification through custom law may be found in the community where they determine the defendant as guilty or not through “Shroud Pledge”. This pledge is often conducted when the crime committed by the defendant is difficult to be verified. The verification through custom law, especially through “Shroud Pledge”, is an alternative solution which is more effective to solve any cases in the community.
Penyeludupan Hukum Ijin Overlaping Melalui Perjanjian Penggunaan Lahan Bersama Yang Mengabaikan Putusan Pengadilan Supardi Supardi; Abdul Kadir Sabaruddin
Jurnal de jure Vol 15, No 1 (2023): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v15i1.796

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya investasi yang dilakukan diantaranya dalam bidang pertambangan batubara dan perkebunan, Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi yang cukup tinggi dan merupakan kepentingan bagi investor. sehingga Kutai Kartanegara memiliki izin yang cukup banyak terutama di bidang pertambangan dan perkebunan, akibat dari banyaknya izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah menjadi hal yang biasa terjadi tumpang tindih, salah satunya tumpang tindih izin di Kutai Kartanegara antara IUP dan HGU dalam satu tanah yang sama sehingga memicu konflik antara pemegang izin dengan dasar hukumnya masing-masing sehingga konflik antar perusahaan tidak dapat diselesaikan, jalur pengadilan merupakan alternatif penyelesaian terakhir sehingga siapapun wajib mematuhi putusan Pengadilan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) bagi semua pihak, dalam proses peradilan yang sampai dengan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung telah dimenangkan oleh pemegang izin HGU, IUP secara tidak langsung dicabut dan dibatalkan, namun seiring berjalannya waktu terjadi perundingan antara pemegang izin dan setuju untuk mengabaikan keputusan PK dan melakukan Perjanjian Penggunaan Lahan Bersama/PPLB (MoU) dihadapan Notaris sehingga dasar PPLB menjadi dasar hukum bagi kedua belah pihak untuk mengabaikan Putusan MK dan mendukung pemegang IUP untuk dapat kembali melakukan proses kegiatan pertambangan, di satu sisi masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah yang belum lepas mengalami kerugian karena masing-masing pihak tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat. tanah yang telah dikelola sehingga tidak ada kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat itu sendiri sebagai pemegang hak atas tanah yang telah dikuasai
Environmental Justice in Intra Generations: An Overview of Aristotle's Distributive Justice to Coal Mining Endyka, Yovi Cajapa; Muhdar, Muhamad; Sabaruddin, Abdul Kadir
Indonesian Comparative Law Review Vol 3, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/iclr.v3i1.11234

Abstract

Indonesia is a country with abundant natural resources, ranging from sand. Tin, copper, coal, iron ore to gold. Therefore, the State should provide environmental justice to create reserves with wise and sustainable management of natural resources. This study uses a doctrinal method in order to answer the problem under study. This study will examine how Aristotle's distributive justice can sharpen the concept of justice for coal mining management. This study will focus on environmental justice in intra-generational terms in terms of Aristotle's distributive justice to coal mining. Protection of access (conservation of access) reflects the allocation of rights and access to natural resources balanced between different generations and fellow members of the current generation. Thus, access to protection provides fair and non-discriminatory rights for every citizen of the current generation to use environmental resources. However, in using these resources, each member of the current generation has an obligation (equitable duties) to ensure that his actions will not reduce future generations' access to these resources. The state through mining or environmental policies has not provided justice for the community, where the community accepts more risks such as social injustice, environmental and health harm from coal mining activities than receiving the benefits.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perbuatan Penelantaran Anak oleh Orang Tua di Kota Samarinda Noor, M. Syahdian; Sabaruddin, Abdul Kadir; Wati, Agustina
Doh Gisin Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/dohgisin.v1i1.2240

Abstract

Setiap anak memiliki hak-hak asasi yang telah dilindungi dan diberikan oleh Negara Hak anak tersebut diatur dalam UUD pada Pasal 28 B ayat (2) dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan perlindungan hukum terhadap anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang. Akan tetapi pada saat ini masih banyak anak yang tidak terpenuhi haknya terutama masih maraknya penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, penanganan terhadap penelantaran anak belumlah berjalan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan penelantaran anak oleh orang tua di Kota Samarinda dan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya sendiri di Kota Samarinda. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial legal riset yang bertujuan untuk mengkaji dua pokok pembahasan: pertama untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua di Kota Samarinda. Kedua untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya sendiri. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya di mana orang tua yang melakukan perbuatan penelantaran dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana selaku pihak yang bertanggungjawab atas anak tersebut, dan perlindungan bagi anak yang menjadi korban penelantaran telah diatur secara khusus pada Pasal 59 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, namun perlindungan hukum terhadap penelantaran anak ini di Kota Samarinda belum berjalan secara optimal baik secara preventif maupun represif.
Aspects of Environmental Justice in Construction Regulations for New Renewable Energy Development in Remote Villages in Indonesia Sipayung, Baren; Muhdar, Muhamad; Sabaruddin, Abdul Kadir
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10227

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan pemerintah saat ini tidak menjamin akses listrik bagi masyarakat lokal di desa-desa terpencil dan tertinggal, karena ketergantungan pada PT. (Persero) PLN, infrastruktur konektivitas yang belum memadai, dan ketimpangan penduduk di desa-desa terpencil. Oleh karena itu, upaya dilakukan untuk memastikan perlakuan adil terhadap lingkungan dan masyarakat lokal dalam konteks proyek energi terbarukan di daerah pedesaan. RUU EBT diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi desa-desa yang belum memiliki listrik, dengan mengutamakan penggunaan energi lokal dan mengatasi permasalahan perizinan, akses, insentif investasi, perlindungan lingkungan, partisipasi masyarakat dan distribusi manfaat yang adil. Analisis untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mencapai keadilan lingkungan dalam pengembangan energi baru terbarukan di lingkungan pedesaan Indonesia dalam meningkatkan struktur sosial yang mendukung pembangkitan energi lokal berkelanjutan dengan manfaat sosial dan ekonomi bagi penduduk lokal.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI AJANG BALAP LARI DI KUTAI KARTANEGARA Septiawan, Aristo; Sabaruddin, Abdul Kadir; Apriyani, Rini
VARIABLE RESEARCH JOURNAL Vol. 2 No. 04 (2025): OCTOBER 2025
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines law enforcement efforts against gambling offenses occurring during seasonal running races in Kutai Kartanegara Regency, particularly during the month of Ramadan. This phenomenon is often used by the community as a means of gambling, even though it is presented as a recreational and sporting event. The study employs a socio-legal method with a qualitative approach. The results show that although legal provisions clearly prohibit gambling under Article 303 of the Criminal Code and Article 15 of the Police Law, implementation remains suboptimal. The police do not possess official data on gambling in these events, despite empirical evidence from local communities. The main obstacles include a lack of public reports, weak field supervision, and limited proactive measures by law enforcement officers. The study emphasizes the need for improved coordination, consistent monitoring, and preventive legal education to enhance the effectiveness of law enforcement.
Co-Authors Endyka, Yovi Cajapa Muhamad Muhdar Noor, M. Syahdian Rini Apriyani Septiawan, Aristo Sipayung, Baren Supardi Supardi Wati, Agustina