<![CDATA[Sistem hukum pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara normatif mengenal asas pembalikan beban pembuktian yang ditujukan terhadap kesalahan orang yang diatur dalam Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan kepemilikan harta benda terdakwa diatur dalam Pasal 37A, Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Dalam penelitian ini mengkaji 2 permasalahan yaitu Bagaimana pengaturan dan penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Bagaimana penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi pada kasus tindak pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach),pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi kasus (case approach).]]>
Copyrights © 2024
