Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia
Vitria, Yati
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Remaja Dalam Menghadapi Kasus Kenakalan Remaja Dan Bullying di SMK NU Gresik Vitria, Yati; Noer, Zakiah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 2 (2025): Bulan November
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i2.630

Abstract

Fenomena meningkatnya kasus kenakalan remaja dan bullying di lingkungan sekolah menjadi perhatian serius dalam dunia pendidikan, khususnya di SMK NU Gresik. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum para remaja terhadap meningkatnya kasus kenakalan remaja dan bullying serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan atau sosialisasi dengan pendekatan partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar remaja masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah, khususnya dalam mengenali dampak hukum dari perilaku bullying dan kenakalan remaja. Faktor internal seperti pola asuh keluarga, penanaman nilai-nilai etika, pengaruh pergaulan sebaya, serta faktor eksternal berupa peran sekolah, lingkungan sosial, dan program penyuluhan hukum memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja. kegiatan ini juga menekankan pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai landasan hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan kenakalan remaja serta bullying.
Beban Pembuktian dan Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Vitria, Yati; N, Dwi Wachidiyah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11078

Abstract

Sistem hukum pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara normatif mengenal asas pembalikan beban pembuktian yang ditujukan terhadap kesalahan orang yang diatur dalam Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan kepemilikan harta benda terdakwa diatur dalam Pasal 37A, Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Dalam penelitian ini mengkaji 2 permasalahan yaitu Bagaimana pengaturan dan penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Bagaimana penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi pada kasus tindak pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach),pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi kasus (case approach).
Pendekatan Komunitas dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Pemuda di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme - Gresik Vitria, Yati; Effendi, Prihatin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 2 (2025): Bulan November
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i2.649

Abstract

Penyalahgunaan zat terlarang di kalangan anak muda adalah isu serius yang bisa berakibat buruk bagi kesehatan, kehidupan sosial, serta masa depan generasi. Melalui analisis situasi, terungkap bahwa angka penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja cukup tinggi, dengan kesadaran yang minim mengenai bahaya dari substansi terlarang ini. Sasaran program pengabdian masyarakat ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan berbasis komunitas, yang melibatkan partisipasi aktif dari remaja, keluarga, serta tokoh masyarakat. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini, kesadaran dan pemahaman remaja tentang risiko narkotika akan meningkat, di samping memperkuat pengawasan serta dukungan dari lingkungan sosial. Metode yang dipakai mencakup penyuluhan, diskusi kelompok, pelatihan bagi kader anti-narkoba, serta pembentukan kelompok dukungan sebaya. Hasil dari pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan remaja terkait bahaya narkotika, serta munculnya inisiatif dari komunitas untuk melaksanakan tindakan pencegahan secara berkelanjutan. Kesadaran di lingkungan pun meningkat berkat keterlibatan berbagai pihak yang turut berkontribusi menjaga agar lingkungan anak muda bebas dari narkotika. Pendekatan berbasis komunitas terbukti menjadi strategi yang efektif dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif bagi para remaja.
Pemberdayaan Remaja dalam Program Indonesia Bersinar melalui KKN di Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Jawa Timur Sutiyowati; Vitria, Yati; Kaka, Susanti Radi; Rahmawati, Fatimah Dwi; Sugiarto, Oki; Sutiyowati, Sutiyowati; Sihotang, Pandapotan; Budi, Wahyu Setia; Pratama, Arthana Setia; Khomilia, Crysant Ayu Sufi; Juhroh, Aminatul; Ismail, Ismail; Hidayatullah, Aydymas Davansyah; Susanti, Audry Nadifa; Hamdani, Muhammad Alif Iza
Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia Vol 3 No 5 (2025): JPMII - Oktober 2025
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jpmii.870

Abstract

Remaja di Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik menghadapi permasalahan rendahnya kesadaran akan bahaya narkoba, kesehatan reproduksi dan mental, serta keterlibatan dalam menjaga lingkungan. Kondisi ini berpotensi menghambat upaya pembangunan masyarakat yang sehat dan produktif. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan dengan tujuan memberdayakan remaja agar mampu berperan sebagai agen perubahan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kepemimpinan. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan tahapan observasi partisipatif, sosialisasi, pelatihan, diskusi kelompok, serta evaluasi dan monitoring. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran remaja terhadap bahaya narkoba, keterlibatan aktif dalam gerakan lingkungan bersih dan bank sampah, serta kemampuan mengembangkan produk lokal seperti bubuk herbal jahe dan pemanfaatan larva Black Soldier Fly untuk biokonversi sampah organik. Selain itu, remaja menunjukkan peningkatan keterampilan komunikasi, kerja sama dalam kelompok, serta kemampuan menyusun program kegiatan secara mandiri. Kolaborasi dengan perangkat desa juga menghasilkan sinergi yang lebih kuat dalam mendukung program Indonesia Bersinar. Dampak yang dirasakan mitra adalah meningkatnya partisipasi remaja dalam menjaga kesehatan, kebersihan, dan perekonomian desa, serta tumbuhnya kepemimpinan dan rasa tanggung jawab sosial di kalangan generasi muda.
REFORMULASI HUKUM TERKAIT PENGGUNAAN SKCK DALAM PROSES REKRUTMEN TENAGA KERJA DALAM PERSPEKTIF HAM Arianti, Ririn; Agustalita , Dinda Hediyuan; Vitria, Yati
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.1995

Abstract

Penggunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai syarat dalam penerimaan pegawai di Indonesia diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014. SKCK ini sering kali menjadi salah satu kelengkapan administratif yang tidak wajib, menyebabkan adanya diskriminasi sistemik kepada mantan narapidana yang menghalangi akses mereka terhadap pekerjaan dan reintegrasi sosial. Hal ini dianalisis dengan metode yuridis normatif yang menginventarisasi peraturan utama seperti UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan serta prinsip non-diskriminasi dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan Konvensi ILO Nomor 111. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana regulasi hukum yang berkaitan dengan penggunaan SKCK dalam rekrutmen tenaga kerja, yang seringkali disalahartikan sebagai syarat yang mutlak meskipun sebenarnya bersifat diskresioner? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi mantan narapidana dalam konteks penggunaan SKCK, di mana catatan kriminal sebelumnya melanggar hak asasi manusia dan reintegrasi, serta usulan dari Kemenkumham 2025 untuk membatasi atau menghapusnya? Hasil analisis normatif menunjukkan ketidaksesuaian dalam regulasi yang memerlukan reformulasi, termasuk penetapan batas waktu relevansi catatan kriminal (5-10 tahun setelah pembebasan), verifikasi proporsional yang berlandaskan risiko jabatan, serta harmonisasi dengan UU Cipta Kerja guna mencapai keadilan restoratif yang sejalan dengan SDGs 8 tentang pekerjaan yang layak, tanpa mengesampingkan kepentingan publik.
Hak Kewarisan Anak Angkat Tercatat sebagai Anak Kandung dalam Kompilasi Hukum Islam Liana, Liana; Vitria, Yati; Noer, Zakiah
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.1996

Abstract

Pencatatan anak angkat sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga masih kerap ditemukan dalam praktik administrasi kependudukan di Indonesia. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum ketika dikaitkan dengan penentuan kedudukan hukum dan hak kewarisan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan anak angkat sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga bersifat administratif dan tidak mengubah kedudukan hukum anak menurut hukum keluarga Islam. Anak angkat tetap tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya dan tidak berkedudukan sebagai ahli waris berdasarkan sistem kewarisan Islam. Akibat hukum pencatatan tersebut terhadap hak kewarisan bersifat terbatas, karena hak anak angkat hanya dapat diberikan melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemisahan yang jelas antara aspek administratif dan aspek keperdataan guna menjamin kepastian hukum dan konsistensi penerapan hukum kewarisan Islam.
KEBEBASAN BEREKSPRESI DI SOSIAL MEDIA HAK DEMOKRASI ATAU SUMBER JERAT PIDANA Vitria, Yati; Dwi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2063

Abstract

Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan ide di platform media sosial merupakan hak dalam sistem demokrasi yang dilindungi oleh hukum di Indonesia, tetapi sering kali juga menjadi alat untuk menghukum secara pidana melalui penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE, yang telah diperbarui pada tahun 2024, dirancang untuk melindungi warga dari penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, serta pelanggaran privasi di dunia maya. Meski demikian, beberapa pasal seperti Pasal 27 dan 28 dalam UU ITE memiliki penjabaran yang sangat luas dan bisa diintepresentasikan berbagai arti dan makna, sehingga dapat dengan gampang digunakan untuk memidana jenis pendapat dan ide yang seharusnya dilindungi, seperti kritik terhadap sosial dan politik. Tujuannya adalah untuk mengkaji dampak UU ITE terhadap kebebasan berpendapat dan partisipasi politik masyarakat, terutama generasi muda, di media sosial Indonesia. Dalam penelitian ini mengkaji 2 permasalahan yaitu Bagaimana UU ITE bisa menjadi jebakan hukum yang membatasi kebebasan menyatakan pendapat di platform media sosial? Bagaimanakah efek pembungkaman (chilling effect) di media sosial mengurangi partisipasi politik dan mengancam demokrasi Indonesia? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan yang sedang berlaku dan sumber hukum yang lain. Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach),pendekatan konseptual (conceptual approach), dan studi kasus (case approach). Kesimpulan dari penulisan penelitian ini Adalah UU ITE di Indonesia banyak dianggap meredam kebebasan berpendapat di platform media sosial karena pasal-pasal yang tidak jelas sering digunakan untuk menghukum orang yang mengkritik pemerintah atau pihak tertentu. Situasi ini menciptakan rasa takut yang menghalangi masyarakat, terutama kaum muda, dari menyampaikan pendapat mereka dengan leluasa. Akibatnya, keterlibatan politik menurun dan kondisi demokrasi terganggu karena terbatasnya kebebasan untuk berekspresi dan kekhawatiran akan konsekuensi hukum di ranah digital.
Co-Authors Agustalita , Dinda Hediyuan Dwi Effendi, Prihatin Hamdani, Muhammad Alif Iza Hidayatullah, Aydymas Davansyah Ismail Ismail Juhroh, Aminatul Kaka, Susanti Radi Khomilia, Crysant Ayu Sufi Liana Liana N, Dwi Wachidiyah Noer, Zakiah Pratama, Arthana Setia Rahmawati, Fatimah Dwi Ririn Arianti, Ririn Sihotang, Pandapotan Sugiarto, Oki Susanti, Audry Nadifa Sutiyowati Sutiyowati, Sutiyowati Wahyu Setia Budi