<![CDATA[Di era globalisasi yang dinamis dan perubahan ekonomi yang pesat, para pelaku usaha kerap melakukan kebijakan pemutusan hubungan kerja. Salah satu bidang yang terkena dampak signifikan dari kebijakan ini adalah sektor jasa keamanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menelaah berbagai data sekunder serta menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Hak untuk memperoleh pekerjaan merupakan hak dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, terdapat dua bentuk perjanjian yang dapat dibuat antara pekerja dan pengusaha, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Apabila terjadi PHK secara sepihak, pekerja jasa keamanan mempunyai hak yang harus dilindungi dan ditegakkan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja berupa uang jasa dan/atau uang jasa serta imbalan atas hak yang seharusnya diterimanya. Dalam hal ini, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh petugas jasa keamanan dengan perjanjian kerja lisan untuk mendapatkan haknya adalah dengan melakukan mekanisme perundingan bipartit terlebih dahulu. Apabila tidak berhasil, petugas jasa keamanan dapat melanjutkan ke mekanisme perundingan tripartit dan dapat mengajukan permohonan gugatan perselisihan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial]]>
Copyrights © 2024
