Analisis Dampak Kebijakan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Penyerahan Barang Hasil Industri Daur Ulang Plastik

Riezka Yunita Handinie (Pratama Indomitra Konsultan)

Cakrawala Ekonomi dan Keuangan
Vol 30 No 1 (2023): Januari - Juni

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rasa keberatan dari industri daur ulang plastik melalui Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) dengan kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Barang Hasil Industri Daur Ulang Plastik. ADUPI mengemukakan pertimbangan di balik rasa keberatan tersebut, yaitu pengenaan PPN 10% memberatkan keuntungan mereka dan juga mereka tidak dapat membebankan pajak ke alur-alur industri di bawahnya. Industri daur ulang plastik di Indonesia menjadi titik terang pengelolaan sampah plastik di Indonesia karena Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik kedua terbesar di dunia setelah China. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan barang hasil industri daur ulang plastik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, murni, dan cross sectional. Hasil penelitian ini adalah penyerahan barang hasil industri daur ulang plastik dikenakan PPN. Kebijakan harga dalam industri daur ulang plastik dipengaruhi oleh industri plastik yang melakukan impor bahan baku dan juga industri plastik yang melakukan produksi menggunakan bahan baku plastik baru di dalam negeri. Industri daur ulang plastik mendapatkan dampak kebijakan pengenaan PPN yang kurang berdampak baik pada usahanya.