<![CDATA[Artikel ini bermula dari permasalahan terkait mekanisme hukum penanganan kekerasan berbasis gender online (KBGO) di Indonesia . KBGO adalah kekerasan gender dan/atau pelecehan seksual dan didukung oleh teknologi Internet. Pada dasarnya KBGO sangat dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Namun, seperti halnya kasus kekerasan seksual di kehidupan nyata, jumlah kasus KBGO yang tercatat dan diselesaikan hanya sebagian kecil dari jumlah kasus sebenarnya. Keadaan ini semakin diperburuk dengan penyelesaian kasus KBGO yang hanya sebatas menggunakan UU ITE dan UU TPKS. Saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur hal tersebut. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pandangan masyarakat terhadap KBGO; Kedua, apa saja kendala lembaga penegak hukum dalam menangani KBGO dan bagimana efektivitas UU ITE dan UU TPKS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sosio-legal. Penelitian sosio-legal adalah perpaduan antara legal research dan social research. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keterbatasan pemahaman KBGO menjadi salah satu kendala dan tantangan dalam penyelesaian kasus KBGO selain kendala dari Lembaga penegak hukum. Dimana keduanya berpengaruh dalam efektivitas UU ITE dan UU TPKS.]]>
Copyrights © 2024
