Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains IBLAM Law Review Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Habib Anwar
Unknown Affiliation
Humanities Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA DALAM MENANGANI NORMALISASI POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK Habib Anwar; Widyawati Boediningsih
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i4.2218

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, sebagai wujud kedaulatan rakyat, menghadapi tantangan serius akibat praktik politik uang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran krusial dalam mengidentifikasi dan menanggulangi ancaman politik uang. Tingginya praktik politik uang berpotensi merusak integritas pemilu dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan studi kepustakaan untuk menyelidiki peran, upaya, serta strategi Bawaslu Kota Surabaya dalam mencegah dan menangani politik uang pada Pemilihan Umum Serentak. Pemahaman konsep integritas pemilu, transparansi, akuntabilitas, dan peran Kebijakan Hukum Bawaslu menjadi fokus dalam membangun pemilu yang demokratis dan berintegritas. Namun, tingginya insiden politik uang menunjukkan tantangan yang dihadapi Bawaslu. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan hukum yang lebih efektif berupa pembentukan aturan turunan, pengawasan aktif, sanksi tegas, pendidikan pemilih, dan perlindungan pelapor. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meminimalisir politik uang sehingga terwujud pemilu yang demokratis dan berkualitas di Kota Surabaya. Pemantauan politik uang di setiap tahapan pemilu, pengawasan pelaksanaan kampanye, hingga penindakan melalui Sentra Gakkumdu, mencerminkan komitmen Bawaslu untuk memastikan pemilu yang adil dan demokratis. Dalam menghadapi politik uang, revisi UU Pemilu dan pemberian kewenangan penuh kepada Bawaslu dalam penanganan pidana pemilihan menjadi langkah strategis. Penyelenggaraan pemilu yang bermartabat dan berkualitas memerlukan sinergi antara lembaga-lembaga terkait dan kesadaran masyarakat untuk melawan praktik politik uang.
Fulfillment of Voting Rights for Persons with Disabilities in General Elections in Indonesia Habib Anwar; Moh Saleh
YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Vol. 20 No. 4 (2025): March
Publisher : Faculty of Law, Merdeka University Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55173/yurisdiksi.v20i4.267

Abstract

Human rights are fundamental rights inherent in every individual because of their existence as human beings and are based on their dignity. Fulfillment of the right to vote for people with disabilities in general elections is a concrete form of respect for political rights that are universal, inalienable, and guaranteed in national and international law. This study aims to analyze the legal regulations related to the fulfillment of voting rights for people with disabilities in Indonesia and evaluate their compliance with human rights principles. The problems raised in this study include how these legal regulations are formulated in laws and regulations, and to what extent their implementation has fulfilled the principles of non-discrimination and equality. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. The statutory approach is used to examine regulations such as Law Number 8 of 2016, Law Number 7 of 2017, and other implementing regulations, while the conceptual approach is used to explore the principles and legal doctrines related to political rights for people with disabilities. The research results are expected to provide concrete recommendations in formulating more inclusive and equitable policies, in order to support the realization of an election system that guarantees equal political rights for all citizens without discrimination.
EFEKTIVITAS ATURAN HUKUM YANG MENJERAT KEKERASAN GENDER BERBASIS ONLINE Putri, Adhelia Ananda; El Aisna Putri Achsia; Ugi Putri Pamungkas; Habib Anwar
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.214

Abstract

Artikel ini bermula dari permasalahan terkait mekanisme hukum penanganan kekerasan berbasis gender online (KBGO) di Indonesia . KBGO adalah kekerasan gender dan/atau pelecehan seksual dan didukung oleh teknologi Internet. Pada dasarnya KBGO sangat dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Namun, seperti halnya kasus kekerasan seksual di kehidupan nyata, jumlah kasus KBGO yang tercatat dan diselesaikan hanya sebagian kecil dari jumlah kasus sebenarnya. Keadaan ini semakin diperburuk dengan penyelesaian kasus KBGO yang hanya sebatas menggunakan UU ITE dan UU TPKS. Saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur hal tersebut. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pandangan masyarakat terhadap KBGO; Kedua, apa saja kendala lembaga penegak hukum dalam menangani KBGO dan bagimana efektivitas UU ITE dan UU TPKS. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sosio-legal. Penelitian sosio-legal adalah perpaduan antara legal research dan social research. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keterbatasan pemahaman KBGO menjadi salah satu kendala dan tantangan dalam penyelesaian kasus KBGO selain kendala dari Lembaga penegak hukum. Dimana keduanya berpengaruh dalam efektivitas UU ITE dan UU TPKS.
Co-Authors Boediningsih, Widyawati El Aisna Putri Achsia Moh Saleh Putri, Adhelia Ananda Ugi Putri Pamungkas