<![CDATA[Salah satu konsekuensi dari perluasan kewenangan KTUN pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah dialihkannya seluruh gugatan onrechtmatige overheidsdaad menjadi kompetensi absolut PTUN. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan dan kebingungan bagi masyarakat dan hakim apakah semua perbuatan melanggar hukum pemerintah menajdi kewenangan PTUN. Mengingat Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah tidak hanya berdimensi hukum publik saja tetapi juga hukum perdata. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendudukkan kembali konsep tindakan pemerintah dan akibatnya dalam penentuan kedudukan Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah. Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), dalam penelitian ini ditemukan bahwa pasca diundangkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2019 yang notabene mengalihkan kewenangan gugatan PMH Pemerintah seluruhnya kepada PTUN, masih banyak gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri. Hal ini karena tidak ada penjelasan lebih lanjut pada PERMA tersebut tentang ruang lingkungan Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah yang menjadi kompetensi absolut PTUN. Selain itu ditemukan bahwa ternyata seluruh tindakan hukum pemerintah baik bersifat privat maupun publik selalu didahului dengan tindakan hukum publik. Sehingga seharusnya PTUN yang berwenang mengadili gugatan onrechtmatige overheidsdaad. Untuk memberikan kepastian hukum diharapkan pemerintah juga merevisi peraturan teknis yang berkaitan dengan ketentuan ganti rugi.]]>
Copyrights © 2023
