<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena perkawinan dini yang masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia, meskipun sudah ada aturan yang membatasi usia minimal untuk menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur telah tercermin dalam praktik berhukum di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah nominal-empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur tidak tercermin dalam praktik di masyarakat. Sebagai contoh, di SMA Negeri 4 Jember, terdapat peraturan yang mengharuskan anak yang menikah di bawah umur untuk dikembalikan kepada orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Penelitian ini menyarankan agar peraturan di sekolah-sekolah yang mengatur tentang anak yang menikah di bawah umur perlu dievaluasi dan diubah untuk memastikan bahwa anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur dapat diwujudkan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak-hak anak dapat ditingkatkan.]]>
Copyrights © 2024
