Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.439
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT National Multidisciplinary Sciences Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Law and Justice Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Indonesia
Reykasari, Yunita
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Peningkatan Literasi Politik Bagi Generasi Muda Muhammadiyah Sebagai Pemilih Pemula Pada Pemilu Serentak 2024 Reykasari, Yunita; Citraningrum, Dina Merdeka; Andaru, Dimas; Artamevia, Rayma; Afrizal, Mohamad; Aprilia, Cahyani
TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Vol 4, No 2 (2024): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/transformasi.v4i2.24737

Abstract

Literasi politik atau melek politik ialah pengetahuan dan kesadaran akan aspek-aspek substantif elektoral yang penting untuk dikuasi oleh setiap pemilih. Sayangnya, literasi politik seringkali “terabaikan dan gagal ditumbuhkan secara masif sebagai bentuk kesadaran substantif di kalangan pemilih pemula”. Khususnya, bagi generasi muda Muhammadiyah yang akan menjadi pemilih pemula pada gelaran pemilu serentak 2024, literasi politik merupakan hal yang sangat mendesak. Tujuan program ini ialah meningkatkan literasi politik bagi generasi muda Muhammadiyah sebagai pemilih pemula pada pemilu serentak 2024. Sasaran program ini ialah siswa-siswi SMA sederajat kelas XII dan mahasiswa baru di Kabupaten Jember. Metode pelaksanaan program ini ialah gelar wicara literasi politik yang meliputi tema tentang a) urgensi pemilu pada negara demokrasi dan dampak pilihan pada kehidupan bangsa dan negara; b) memilih pemimpin yang kompeten dalam konteks pemilu; c) dampak politik tranksaksional; dan d) bahaya penyebaran konten-konten negatif pada media sosial terkait pemilu. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa setelah pelaksanaan program ini terjadi peningkatan kemampuan literasi politik dari para peserta sebanyak 55,70%, yang sebelumnya 19,27% meningkat menjadi 74,97%.
SOSIALISASI PEMANFAATAN BUKU SUPLEMEN SEBAGAI IMPLEMENTASI GERAKAN LITERASI SEKOLAH DI SMA MUHAMMADIYAH 4 SONGGON BANYUWANGI Afrizal, Mohamad; Citraningrum, Dina Merdeka; Reykasari, Yunita; Fauziah, Putri Nur; Doviani, Belva Yulia; Rahmawati, Erdita Nur
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 5, No 1 (2024): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v5i1.48848

Abstract

Buku suplemen merupakan salah satu bagian dari bahan ajar yang cenderung diabaikan penggunaannya baik guru apalagi siswa sekolah. Pemakaian buku suplemen yang tidak wajib dalam pembelajaran menjadi satu alasan rendahnya minat siswa memanfaatkannya. Hal ini seiring dengan dengan rendahnya budaya literasi masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, dilakukanlah program pengabdian tentang pemanfaatan buku suplemen dan gerakan literasi. Tujuan program ini ialah untuk meningkatkan pemahaman mitra terhadap pemanfaatan buku suplemen, literasi & gerakan literasi, serta menumbuhkan sikap gemar membaca. Metode pelaksanaan program ini ialah sosialisasi yang terdiri dari pretest, penyampaian materi, tantangan membaca, refleksi dan evaluasi. Mitra pengabdian yang dipilih adalah siswa-siswi SMA Muhammadiyah 4 Songgon Banyuwangi. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman siswa terhadap pemanfaatan buku suplemen, literasi dan gerakan literasi ialah 90%. Peningkatan ini terdiri dari pemahaman tentang konsep literasi sebanyak 100%, tentang buku suplemen 92%, tentang tujuan dan manfaat literasi 94%, sikap menumbuhkan budaya literasi diri sendiri 84,5%, dan sikap menumbuhkan budaya literasi bagi keluraga dan masyarakat 73%.
KEABSAHAN TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH SINGLE PARENT (ORANG TUA TUNGGAL) MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM Reykasari, Yunita; Amiroh, Amzad Balqis
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i1.22293

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh single parent menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dimana penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau data sekunder yang ada. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan keabsahan pengangkatan anak yang dilakukan oleh single parent  menurut Kompilasi Hukum Islam sah dilakukan. Meskipun Kompilasi Hukum islam pada dasarnya tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh single parent. Majelis Ulama Indonesia dalam Surat Nomor U-335/MUI/VI/83 juga tidak menjelaskan secara detail mengenai batas usia serta siapa sajah yang boleh melakukan pengangkatan anak. Dimana pengangkatan anak menurut Majelis Ulama Indonesia tidak membawa akibat hukum dibidang hubungan darah, wali mewali, dan hubungan waris dengan orang tua angkat melainkan dengan orang tua kandung. Hal ini menyebabkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh single parent  menurut Kompilasi Hukum Islam sah dilakukan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Obyek Jaminan Fidusia yang Digadaikan Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia (Studi Kasus di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Jember) Cipta Nurrovik , M. Dani; Reykasari, Yunita
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2023): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i2.2039

Abstract

This research examines the juridical review of fiduciary collateral objects pledged without the consent of the fiduciary recipient. The aim of this research is to analyze the juridical review of fiduciary collateral objects pledged without the consent of the fiduciary recipient. The research method used is the statutory approach method (statue approach) and the case approach method. The type of research is normative juridical, meaning that the problems raised, discussed and described in this research are prioritized by applying positive rules or norms. The research results reveal that in practice we encounter many cases with obstacles in the field. Firstly, this is because many fiduciary recipients still do not register fiduciary collateral objects. Second, fiduciary parties can still be found who violate the agreed provisions. Even though the object of the fiduciary guarantee has been registered, there are still fiduciary providers who pledge the object of the fiduciary guarantee. The form of formal legal protection that can be done is by registering the object of fiduciary collateral with the fiduciary registration office. The second step is to provide a clause to provide sanctions against the party giving the fiduciary.
Pemberian Sanksi Hukum Bagi Perusahaan Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam Pelanggaran Kewajiban Coorporate Social Responsibility: (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.53/PUU-VI/2008 tentang Judicial Review pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas) Yahya, Michael Gerarrldino; Reykasari, Yunita
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2136

Abstract

Perusahaan yang merupakan badan usaha dan berada di tengah masyarakat harus memperhatikan kondisi lingkungan maupun masyarakat yang terdapat disekitarnya sehingga yang tidak merusak ataupun berdampak merugikan, setidaknya tentang menghilangkan atau mengurangi dari dampak negatif dari pendirian serta kegiatan produksi perusahaan. Untuk mengetahui pengaturan sanksi hukum bagi PT yang tidak melakukan kewajiban Coorporate Social Responsibility berdasarkan studi dari Putusan MK RI No. 53/PUU-VI/2008 tentang Judicial Review Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT. Pendekatan yang dilaksanakan melalui cara melangsungkan telaah terhadap seluruh undang-undang maupun peraturan yang mempunyai keterkaitan terhadap isu hukum yang sedang dihadapi. Hendaknya pemerintah selaku pembuat undang-undang lebih ditegaskan lagi perarturan tentang sanksi dari pelanggaran Coorporate Social Responsibility di pasal yang sudah dijelaskan agar tidak menimbulkan kekaburan norma. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR berdasarkan studi dari putusan Mahkamah Konstitusi RI No.53/PUU-VI/2008 tentang judicial review  pasal 74 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang PT.
Analisis Yuridis terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Secara Sepihak dengan Akta Hibah Wasiat (Berdasarkan Putusan No. 560/PDT.G/205/PN.Sby, Jo. No. 60/PDT/2017/PT Sby, Jo. No. 1568 K/PDT/2018) Annisa', Rofi'; Reykasari, Yunita
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2209

Abstract

Penerima hibah wasiat, pemberi atau pewaris berhak menentukan siapa saja yang menerima hibah wasiat tersebut. Penerima tersebut bisa datang dari keluarga pewaris atau bukan dari keluarga pewaris. Salah satu contoh yang menjadi permasalahan mengenai hibah wasiat adalah pada Putusan Nomor 560/Pdt.G/205/PN.Sby, Putusan Nomor 60/PDT/2017/PT SBY, dan Putusan Nomor 1568 K/Pdt/2018 yang mana hakim tidak mengabulkan terkait dengan gugatan hak mutlak (legitime portie) anak pertama dikarenakan orang tua dari anak tersebut memberikan secara rgseluruhnya kepada anak kedua tanpa sepengetahuan dari anak pertama selaku ahli waris. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah peralihan hak atas tanah dengan aktra hibah wasiat dapat dilaksanakan secara sepihak tanpa sepengetahuan ahli waris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah proses peralihan hak atas tanah dengan akta hibah wasiat dapat dilaksanakan tanpa sepengetahuan ahli waris dan manfaatnya adalah memberikan informasi serta ilmu mengenai hukum peralihan hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif (legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Berdasarkan Pasal 914 KUHPer, setiap ahli waris berhak mendapatkan bagian mutlak. Meskipun Penggugat adalah WNA, Penggugat masih bisa mendapatkan bagian mutlak berdasarkan uang penjualan tanah hibah wasiat dan tidak memiliki hak atas tanah di Indonesia. Akan tetapi peralihan hak atas tanah bisa dilakukan secara sepihak dengan akta hibah wasiat dengan catatan bahwa penuntutan terhadap bagian mutlak tidak lebih dari 3 tahun setelah adanya akta hibah wasiat tersebut dan dalam gugatan tersebut yang diajukan oleh penggugat juga kurang pihak karena tidak mendudukkan notaris dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, sehingga gugatannya cacat error in persona serta gugatan tersebut harus dinyatakan secara jelas siapa pemilik tanah tersebut.
Studi Putusan Hakim Terhadap Belum Dilaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Atas Tuntutan Ganti Rugi yang Kadaluwarsa (Putusan No.523/Pdt.G/2001/PN.Jaksel, jo. No.245/Pdt/2003/ PT.DKI, jo. 611K /Pdt/2004, jo. No.64PK /Pdt/2007) Rafiqoh, Achrianti; Reykasari, Yunita
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2378

Abstract

Kasus terkait kepemilikan tanah atas Hak Eigendom Verponding yang mengalami keterlambatan dalam proses konversi, menyebabkan tanah tersebut kembali dikuasai oleh negara. Proses hukum telah berlangsung dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga Peninjauan Kembali, di mana keputusan akhir menetapkan bahwa tergugat, secara kolektif, harus Memberikan kompensasi kepada pihak yang mengajukan gugatan terkait kepemilikan tanah yang mereka klaim. Namun, sampai saat ini, tergugat belum memenuhi kewajiban tersebut. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan pembayaran ganti rugi atas hak tanah berdasarkan putusan No. 523/pdt.g/2001/Pn.Jaksel, jo. No. 245/pdt/2003/PT.DKI, jo. 611K/pdt/2004, jo. No. 64PK/pdt/2007. Kedua, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi penerima ganti rugi jika sampai jangka waktu pembayaran belum menerima ganti rugi sesuai putusan pengadilan. Metode penelitian yang diterapkan ialah pendekatan normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan studi kasus. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus tersebut sesuai dengan prinsip hukum dan melibatkan perlindungan hukum yang bersifat represif. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa hak atas tanah Eigendom tidak dapat dilakukan eksekusi karena tanah tersebut dimiliki oleh negara, dan keputusan pengadilan tidak menetapkan batas waktu pembayaran. Akibatnya, perlindungan hukum bagi para penggugat terkait ganti rugi atas tanah tersebut diperuntukkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur Maulana, Dito Adhitia; Reykasari, Yunita
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2810

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena perkawinan dini yang masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia, meskipun sudah ada aturan yang membatasi usia minimal untuk menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur telah tercermin dalam praktik berhukum di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah nominal-empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur tidak tercermin dalam praktik di masyarakat. Sebagai contoh, di SMA Negeri 4 Jember, terdapat peraturan yang mengharuskan anak yang menikah di bawah umur untuk dikembalikan kepada orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Penelitian ini menyarankan agar peraturan di sekolah-sekolah yang mengatur tentang anak yang menikah di bawah umur perlu dievaluasi dan diubah untuk memastikan bahwa anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan mereka. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur dapat diwujudkan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak-hak anak dapat ditingkatkan.
Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan Yunitasari, Agil; Reykasari, Yunita
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3036

Abstract

Kekosongan hukum menyebabkan interpretasi yang beragam dan seringkali merugikan pasangan beda agama. Menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah berbagai peraturan tertulis dan studi kepustakaan untuk memahami bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam konteks ini. Berdasarkan UU Adminduk yang diperbarui oleh UU Nomor 24 Tahun 2013, perkawinan yang keluar sebuah penetapan oleh pengadilan, termasuk perkawinan beda agama, diakui secara administratif. Namun, tantangan tetap ada karena pandangan agama yang melarang memperbolehkan perkawinan berbeda agama mempengaruhi penerimaan hukum positif. Penelitian ini mengkaji bagaimana teori keadilan, khususnya teori keadilan distributif dan retributif, dapat digunakan untuk menilai kebijakan dan praktik pencatatan perkawinan beda agama. Hasil analisis menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum negara dan nilai-nilai agama untuk memastikan perlakuan yang adil bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Penelitian yang dilakukan dapat memberikan ilmu dan masukan teruntuk pembuat dan pemberi kebijakan atau peraturan saat merumuskan regulasi yang lebih inklusif dan adil terkait perkawinan beda agama di Indonesia.
Analisis Yuridis Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Bancassurance di Indonesia Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bancassurance Widhianti, Kris; Reykasari, Yunita
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 1 No. 1 (2023): November
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v1i1.1947

Abstract

The concept of bancassurance is that banks act as intermediaries in helping insurance companies reach their target customers with the aim of increasing market share. Financial Services Authority supervision of bancas-surance needs to be carried out. In reality, the implementation of bancassurance does not necessarily always comply with the Financial Services Authority Circular Letter Number 33/SEOJK.03/2016 and allows for future risks. The implementation of bancassurance allows for operational, legal and reputation risks. Risk management is carried out to avoid the possibility of these risks occurring. Therefore, the question arises about the role of the Financial Services Authority in mitigating the implementation of bancassurance in Indonesia. This research uses a statutory and conceptual approach with a normative juridical research type. The initial mitigation in implementing bancassurance is by selecting the right insurance company partner in accordance with the advantages and benefits for carrying out cooperation to the work plan and approval from the financial services authority as the supervisory institution. Banks are required to have written procedures to manage the risks inherent in bancassurance activities which include systems and procedures as well as authority; identification of all inherent risks; risk measurement and monitoring methods; accounting recording methods; analysis of legal aspects; and transparency of information to customers.
Co-Authors Alifiya, Andini Amiroh, Amzad Balqis Andaru, Dimas Annisa', Rofi' Aprilia, Cahyani Artamevia, Rayma Azza Ikfani, Firsa Zerlinda Cipta Nurrovik , M. Dani Citraningrum, Dina Merdeka Doviani, Belva Yulia Fauziah, Putri Nur Firmansyah , Moh Adi Hadi, Moh Ainur Rofiq Ishaq , Hasbi Maulana Jannah, Ayudha Maulana, Dito Adhitia Mohamad Afrizal Nurwachidiansyah, M. Dwi Putri, Ela Oktavia Putri, Fiddar Tahwifa Rafiqoh, Achrianti Rahmawati, Erdita Nur Sejati, Lintang Wahyu Wicaksana, Aditya Wira Widhianti, Kris Yahya, Michael Gerarrldino Yunitasari, Agil