<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi refocusing APBD Provinsi Bangka Belitung pasca pandemi Covid-19 dan mengetahui dampak dan mampu memberikan solusi terkait refocusing APBD Provinsi Bangka Belitung terhadap fungsi anggaran DPRD Bangka Belitung. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia sejak akhir periode tahun 2019 membawa perubahan besar pada ekonomi Indonesia. landasan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020. Instruksi tersebut menekankan perintah untuk setiap daerah yang diwakili oleh pemangku kepentingan daerah otonom untuk menerapkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Refocusing APBD di Provinsi Bangka Belitung. Artinya, beberapa anggaran mengalami perubahan yang ditunjukkan melalui adanya penambahan pengeluaran maupun pengurangan pengeluaran untuk belanja tertentu. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Memilih metode penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif sendiri dapat dengan mudah menggali informasi lebih dalam mengenai inti penelitian dan menyajikan data yang lebih detail dan original. Adapun Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Penelitian ini difokuskan kepada teori Implementasi Edward III yang dilatarbelakangi permasalahan refocusing anggaran di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dampak dari adanya refocusing, pada penelitian ini ada 3 hal diantaranya yang pertama yakni terhambatnya pembangunan infrastruktur pelayanan terhadap masyarakat menjadi tertunda misalnya pembangunan gedung sekolah, pembangunan jembatan harus dihentikan sementara waktu untuk dialihkan kepada penanganan covid-19. Kata Kunci: Refocusing, Pandemi Covid 19, Dampak.]]>
Copyrights © 2024
