<![CDATA[ABSTRAKKabupaten Cianjur, dengan sejarah panjangnya terkait kerentanan terhadap bencana alam, khususnya gempa bumi, mengalami peristiwa signifikan pada Senin, 21 November 2022. Bencana tersebut menambah daftar panjang peristiwa alam yang mengguncang wilayah ini, menyebabkan kerugian materi dan korban jiwa yang besar. Kondisi ini mendorong perlunya penanganan yang lebih efektif dalam penataan ruang dan kebijakan mitigasi bencana yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah terkait mitigasi bencana dalam penataan ruang di Kabupaten Cianjur. Fokus utama meliputi proses penentuan tata ruang wilayah, peran politik hukum dalam mitigasi bencana, dan implementasi kebijakan oleh pemerintah daerah. Melalui metode studi literatur dan analisis kebijakan, hasil penelitian menyoroti pentingnya integrasi politik hukum yang berkelanjutan dalam tata ruang pasca bencana. Peran aktif pemerintah, partisipasi masyarakat, dan sinergi antara kebijakan mitigasi bencana serta tata ruang diidentifikasi sebagai krusial dalam membangun ketahanan wilayah terhadap bencana. Peningkatan kesadaran akan politik hukum mitigasi bencana menjadi kunci untuk mencapai tata ruang yang berkelanjutan dan adaptif pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur. ABSTRACTCianjur Regency, with its long history of vulnerability to natural disasters, especially earthquakes, experienced a significant event on Monday, November 21 2022. This disaster added to the long list of natural events that rocked this region, causing material losses and large casualties. This condition encourages the need for more effective management in spatial planning and sustainable disaster mitigation policies. This research aims to evaluate local government policies regarding disaster mitigation in spatial planning in Cianjur Regency. The main focus includes the process of determining regional spatial planning, the role of legal politics in disaster mitigation, and policy implementation by local governments. Through literature study and policy analysis methods, the research results highlight the importance of sustainable integration of legal politics in post-disaster spatial planning. The active role of government, community participation, and synergy between disaster mitigation policies and spatial planning are identified as crucial in building regional resilience to disasters. Increasing awareness of the legal politics of disaster mitigation is the key to achieving sustainable and adaptive spatial planning after the earthquake disaster in Cianjur Regency.]]>
Copyrights © 2024
