<![CDATA[Permintaan kebutuhan perumahan / tempat tinggal yang layak bagi masyarakat di Indonesia tidak diimbangi dengan daya beli rumah oleh masyarakat. Dalam permasalahan ini Pemerintah dan Bank sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan kredit memegang peran yang sangat penting. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi adalah mekanisme yang dijadikan solusi untuk permasalahan pemilikan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah kebawah. Pada proses KPR Bersubsidi tidak jarang ditemui pula debitor yang bermasalah sehingga menyebabkan kredit macet. Untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet pada KPR Bersubsidi yang hanya dipasang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tanpa dipasang Hak Tanggungan bank melakukan pengalihan piutang (cessie). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah tipe penelitian normative menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Tujuan penelitian ini adalah akibat hukum dari pengalihan piutang (cessie) kredit macet pada KPR Bersubsidi. Hasil penelitian diperoleh adalah akibat hukum pengalihan piutang (cessie) kredit macet KPR yang hanya diikat dengan SKMHT saja tidak dapat dijadikan dasar peralihan hak atas tanah sehingga pembeli cessie harus mengajukan permohonan putusan penetapan pengadilan.]]>
Copyrights © 2024
