<![CDATA[Penelitian ini membahas mengani urgensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Data diperoleh dari kepustakaan di analisis secara deskriptif kualitatif. Inti pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Pemilihan Kepala Daerah dalam Konteks Demokrasi; 2) Hak Konstitusional Partai Politik; dan 3) Kualitas Demokrasi dan Kepercayaan Publik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan penting yang memengaruhi dinamika politik dan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Putusan tersebut ialah gugatan terkait Pemilihan Kepala Daerah 2024 dengan perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengubah persyaratan pengusungan pasangan calon oleh partai politik. Di mana yang semula memerlukan perolehan minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah, menjadi lebih rendah. Yakni 6,5% hingga 10% sesuai jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap. Syarat persentase partai politik atau gabungan partai politik perserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon harus pula diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan. Sebab, mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik peserta pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi dan sistem politik di Indonesia. Kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada bagaimana lembaga negara, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat, mematuhi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Jika mereka memberikan contoh yang baik dengan mengikuti putusan tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan konstitusi akan tetap terjaga.]]>
Copyrights © 2024
