<![CDATA[Seseorang yang namanya dimasukkan ke dalam kontak darurat tidak mengetahui bahwa ia menjadi penanggung jawab dalam proses peminjaman yang sudah dilakukan oleh peminjam karena tidak dilakukan tanpa sepengetahuan orang tersebut. Hal ini membuat pemilik data pribadi merasa tidak nyaman terhadap gangguan yang terjadi ketika peminjam melakukan wanprestasi. Adanya teror berupa ancaman, makian dan bocornya data pribadi menjadi penyebab keresahan yang terjadi pada pemilik data pribadi. Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan terletak pada absennya kekuatan hukum ketika data diberikan akibat kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan dan penipuan, yang membuat kesepakatan tersebut tidak sah menurut Pasal 1321 KUH Perdata. Berdasarkan analisa peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa UU PDP yang telah disahkan masih belum dapat mengatur permasalahan terhadap pengaturan penggunaan data pribadi secara komprehensif, sehingga masih terdapatnya permasalahan secara hukum pemilik data pribadi yang dipakai secara diam-diam sebagai kontak darurat. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini menggunakan bahan hukum primer, dan sekunder.]]>
Copyrights © 2023
