Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum AKSIOLOGIYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Among : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Pelita Jurnal Hukum Caraka Justitia Binamulia Hukum
Retno Dewi Pulung Sari
Universitas Katolik Darma Cendika
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Pendampingan Untuk Perbaikan Perilaku Anak Terlantar di Kampung Anak Negeri Surabaya Retno Dewi Pulung Sari; Josephine Cindy Prisilla; Aschensio Saogo; Yoga Krisviciyanto
Among : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/ajpm.v2i2.744

Abstract

Kesenjangan sosial masih merupakan permasalahan kesejahteraan di kota Surabaya. Permasalahan ini menunjukkan bahwa masih terdapat hak warga negara yang belum terpenuhi. Hak atas kehidupan yang layak masih belum sepenuhnya dapat terpenuhi oleh pemerintah kota, namun Dinas Sosial Kota Surabaya menunjukkan suatu kepedulian dalam merespon permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pemerintahan Kota Surabaya memberikan pelayanan bagi anak jalanan, anak terlantar, anak-anak dari berbagai macam latar belakang bahkan yang dipekerjakan untuk mencuri agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan memberikan fasilitas tempat tinggal dan berbagai pembinaan di Kampung Anak Negeri (KANRI). Dengan ragam latar belakang anak, maka permasalahan yang akan dihadapi oleh pendamping KANRI akan beragam pula, baik dalam etika, kebersihan, moral ataupun hal lain yang tidak dapat diduga. Pengabdian masyarakat di KANRI dimulai dengan penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif. Data yang diperoleh dari data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber yang ada di KANRI. Data sekunder diperoleh dari buku referensi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hasil dari penelitian adalah : kurang disiplin, aksi bullying antar teman, kurang etika, kurang percaya diri.
Karakteristik Sistem Pre Project Selling Perumahan Ditinjau Dari Asas Keseimbangan Maria Rosalind; Retno Dewi Pulung Sari
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 7 NOMOR 1 OKTOBER 2022
Publisher : PDIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/jidh.v7i1.3026

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui karakteristik dan penilaian terhadap sistem pre project selling perumahan berdasarkan asas keseimbangan pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pengkajian tekstual terhadap tulisan atau teks hukum. Sementara, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kasus untuk membantu memahami penerapan norma hukum dalam praktiknya. Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik sistem pre project selling memiliki karakteristik preventif bagi konsumen sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum. Namun, belum dapat dikatakan seimbang terutama terhadap tanggung jawab developer karena masih bersifat merugikan dalam beberapa aspek, sehingga menjadi kontraproduktif terhadap keberlangsungan usaha para pengembang properti. Pemerintah diharapkan lebih peka dengan memperhatikan kembali hak dan kewajiban developer yang juga perlu diperjelas dan dilindungi, sehingga kepastian hukum dapat dirasakan semua pihak dalam kegiatan jual beli properti.
ANALISIS EX-ANTE OLEH EKSEKUTIF TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG: MENUJU LEGISLASI BERKUALITAS MELALUI PENDEKATAN TEKNOKRASI Victor Imanuel W. Nalle; Retno Dewi Pulun Sari; Martika Dini Syaputri
Arena Hukum Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8906.707 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.10

Abstract

AbstractIndonesia has the Constitutional Court to maintain the constitutionality of the law. However judicial review in Indonesian Constitutional Court does not always able to prevent potential or actual violation of constitutional rights. In addition, ex-post facto review in Indonesian Constitutional Court is not to examine the harmonization between the law and the synchronization of legal concepts used by the law. Therefore, the practice of ex-post facto review can open up opportunities for poor legislation and affect parties directly over long periods of time. The complementary of ex-post facto review is ex-ante review which is addressed to test the drafted law (bill). Ex-ante review in Indonesia can be found in the synchronization of academic paper and the harmonization of Bill by the Ministry of Justice and Human Rights. This research aims to analyze the weaknesses of ex-ante review mechanism in Indonesia. This is a socio-legal research conducted through an analysis of legislation, policy documents, and interviews with relevant informants. Based on the analysis of legislation, policy documents and primary data collection, it was found that ex-ante review mechanisms by executives had weaknesses in terms of the associated institutional role, the methods used, and the procedures.AbstrakIndonesia telah memiliki Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga konstitusionalitas undang-undang. Namun uji materiil di MK tidak selalu dapat mencegah kerugian konstitusional yang mungkin timbul, khususnya kerugian konstitusional yang bersifat aktual. Selain itu uji materiil ex-post facto di MK bukan untuk menguji harmonisasi antar undang-undang maupun sinkronisasi ketepatan konsep-konsep hukum yang digunakan oleh undang-undang. Oleh karena itu mekanisme uji materiil ex-post facto yang dipraktikkan selama ini membuka peluang bagi berlakunya legislasi dengan kualitas yang buruk dan dapat merugikan pihak-pihak yang terkena dampaknya secara langsung dalam rentang waktu yang lama. Mekanisme yang dapat melengkapi ex-post facto review adalah ex-ante review, yaitu pengujian yang ditujukan pada rancangan undang-undang. Mekanisme ex-ante review di Indonesia dapat ditemukan pada mekanisme penyelarasan naskah akademik dan harmonisasi rancangan undang-undang yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan-kelemahan pada mekanisme ex-ante review. Penelitian ini adalah penelitian sosio-legal dan dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundangan, dokumen kebijakan, serta hasil wawancara dengan informan yang relevan. Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundangan, dokumen kebijakan serta pengumpulan data primer ditemukan bahwa mekanisme ex-ante review oleh eksekutif memiliki kelemahan dari aspek peran kelembagaan terkait, metode yang digunakan, serta prosedur yang perlu ditempuh.
Pembentukan Karakter Servant Leadership Penerima Beasiswa Yayasan Santo Martinus De Porres Retno Dewi Pulung Sari; Martika Dini Syaputri; Hansen Alandi
Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7 No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aks.v7i1.13944

Abstract

Siswa yang mendapat beasiswa telah memiliki niat untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keinginan yang besar yang di fasilitasi oleh Yayasan Martin de Porres untuk dapat membantu siswa meraih setiap mimpi mereka. Namun terdapat kendala yang tidak dapat dipungkiri bahwa siswa tidak mudah beradaptasi dengan pola Pendidikan dan karakter yang dibutuhkan agar menjadi siswa yang berprestasi. Metode yang dilakukan adalah pengumpulan data, observasi, membuat program, melaksanakan program serta melakukan evaluasi dari program yang telah dilaksanakan.Setelah program dijalankan selama 6 bulan ternyata belum didapatkan hasil yang signifikan untuk memperoleh karakter servant leadership. Para penerima beasiswa Yayasan Martin de Porres masih berkutat pada pencapaian self leadership yaitu pada disiplin. Sedangan kemajuan yang didapat adalah pengalaman berorganisasi dan penyelesaian masalah dalam kelompok, Untuk menekankan kedisiplinan perlu diberikan metode reward and punishment sehingga dapat menekan ketidakteraturan. Untuk rekomendasi kedepan, diperlukan adanya konsistensi para pendamping kegiatan sehingga dapat memberikan masukan atau solusi yang kurang lebih sama. Pendampingan minimal dilakukan 3 semester berturut-turut untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh Yayasan Martin de Porres.
PROBLEMATIKA KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KERJA LISAN Tania Erika Dharmanto; Retno Dewi Pulung Sari
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2783

Abstract

Perjanjian kerja adalah produk pengikat yang dibuat antara pekerja dan pengusaha. Pengusaha sebagai pihak penyedia lapangan pekerjaan dan pekerja sebagai penerima pekerjaan yang akan menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Perjanjian kerja lisan adalah perjanjian yang dilakukan secara langsung tanpa penandatanganan kontrak. Penelitian ini akan fokus pada permasalahan yang terjadi dalam perjanjian kerja lisan, bagaimana proses pembuktian apabila terjadi perselisihan hubungan industrial karena tidak adanya kontrak perjanjian, serta juga pertanggungjawabannya. Supaya bisa memberi jawaban atas dua masalah itu. Riset ini mempergunakan metode riset hukum Yuridis – Normatif dengan penelitian yang mengkaji dari norma hukum positif. Permasalahan yang diteliti dengan sumber data primer yaitu ketentuan hukum Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer) serta UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Hasil riset ini adalah (1) Perjanjian lisan walaupun dibuat tanpa adanya kontrak tertulis tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum; dan (2) Perlindungan pekerja bisa dilaksanakan melalui pemberian tuntutan dan menaikan hak – hak pekerja dan memberikan perlindungan fisik maupun sosial. Selain itu apabila terjadi perselisihan industrial diantara pekerja terhadap pebisnis terdapat beberapa mekanisme penyelesaian masalah sesuai dengan Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan.
Aspek Hukum Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak Sebagai Kontak Darurat Dalam Perjanjian Kredit Online Ricky Shandy; Retno Dewi Pulung Sari
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i1.452

Abstract

Seseorang yang namanya dimasukkan ke dalam kontak darurat tidak mengetahui bahwa ia menjadi penanggung jawab dalam proses peminjaman yang sudah dilakukan oleh peminjam karena tidak dilakukan tanpa sepengetahuan orang tersebut. Hal ini membuat pemilik data pribadi merasa tidak nyaman terhadap gangguan yang terjadi ketika peminjam melakukan wanprestasi. Adanya teror berupa ancaman, makian dan bocornya data pribadi menjadi penyebab keresahan yang terjadi pada pemilik data pribadi. Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan terletak pada absennya kekuatan hukum ketika data diberikan akibat kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan dan penipuan, yang membuat kesepakatan tersebut tidak sah menurut Pasal 1321 KUH Perdata. Berdasarkan analisa peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa UU PDP yang telah disahkan masih belum dapat mengatur permasalahan terhadap pengaturan penggunaan data pribadi secara komprehensif, sehingga masih terdapatnya permasalahan secara hukum pemilik data pribadi yang dipakai secara diam-diam sebagai kontak darurat. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini menggunakan bahan hukum primer, dan sekunder.
Kajian Peraturan Perjanjian Lisensi Ciptaan Lagu dan Peranan LMK Dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia Vincentius Adhi Pramana; Retno Dewi Pulung Sari
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Pelita November 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i2.6159

Abstract

The phenomenon of copyright often becomes problematic for both songwriters and users. This occurs because the rights of songwriters are used arbitrarily without their permission. The government, through the LMKN (National Institute for Musical Research and Community Empowerment) and LMK (National Institute for Musical Research and Community Empowerment), which have played roles according to their respective competencies, needs to reorganize and accommodate the parties involved, namely songwriters and users. Law No. 28 of 2014 concerning Copyright has regulated how the regulation and licensing process for the use of songs owned by a songwriter. This research is a normative juridical study using primary legal materials, namely Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation No. 56 of 2021 concerning Management of Song and Music Copyright Royalties. In addition, the author also used secondary legal materials, namely books and several journals related to this research. The results of this study indicate that the role of LMKN and LMK has not fulfilled and accommodated the rights of songwriters and users. This problem becomes even more pronounced when song users lack legal permission from the songwriters. Therefore, changes or revisions to the regulations governing song creation and use are needed to ensure fairness for both parties
Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Pemilik Kendaraan dalam Kasus Penggelapan oleh Penyewa Hendra Dwi Kurnia; Retno Dewi Pulung Sari
Jurnal Hukum Caraka Justitia Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Proklamasi 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30588/jhcj.v6i1.2357

Abstract

The increasing incidence of vehicle embezzlement in Indonesia, particularly in rental car businesses, highlights legal gaps in protecting owners against misuse by renters. This study aims to examine the legal framework and available protection mechanisms for vehicle owners when renters commit embezzlement after legally acquiring vehicles through rental agreements. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the research analyzes provisions under Indonesian criminal law (KUHP), civil law (KUHPerdata), and procedural law (KUHAP). The findings indicate that such cases fulfill the elements of embezzlement as defined in Article 372 of the Criminal Code and often overlap with civil breaches, such as default or unlawful acts. It was also found that weak contract structures and the lack of clear legal clauses make law enforcement and recovery of losses more difficult. The study emphasizes that written agreements, with explicit terms and legal sanctions, are crucial to strengthen the owner's legal position. The implication of this research is the need for preventive legal awareness and stronger contractual practices among vehicle owners, as well as coordinated law enforcement responses to ensure justice and legal certainty in rental-related embezzlement cases.
Co-Authors Aschensio Saogo Hansen Alandi Hendra Dwi Kurnia Josephine Cindy Prisilla Maria Rosalind Martika Dini Syaputri Martika Dini Syaputri, Martika Dini Ricky Shandy Tania Erika Dharmanto Victor Imanuel W. Nalle Vincentius Adhi Pramana Yoga Krisviciyanto