<![CDATA[Sektor pertanian Indonesia sangat penting bagi perekonomiannya, namun alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian semakin meningkat karena pertumbuhan ekonomi dan demografis. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menekan alih fungsi lahan pertanian dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Kabupaten Sukabumi, salah satu wilayah di Jawa Barat, secara proaktif menanggapi upaya nasional tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014, yang secara khusus dirancang untuk menangani masalah Lahan Pertanian Pangan Lestari (LP2B) di wilayahnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis respon petani terhadap penerapan LP2B di tujuh desa di Kabupaten Sukabumi. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai 36 petani yang dibagi menjadi enam klaster berdasarkan sebaran lokasi LP2B kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani di dataran rendah dan dekat pemukiman padat penduduk didominasi oleh petani penggarap yang tidak memahami LP2B. Sebaliknya, petani di daerah pegunungan dan jauh dari pemukiman padat lebih banyak yang memahami kebijakan LP2B. Perbedaan pengetahuan petani dipengaruhi oleh kondisi fisiografis dan keberadaan kelompok tani di masing-masing lokasi. Untuk rekomendasi lebih lanjut, diperlukan sosialisasi kebijakan secara merata dan penguatan kelompok tani.]]>
Copyrights © 2024
