<![CDATA[Dalam negara demokrasi, kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara yang terletak di tangan rakyat. Pada hakekatnya pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak hak tersebut oleh rakyat kepada wakil wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Kedaulatan rakyat merupakan hak konstitusional setiap warga negara baik yang berada didalam maupun diluar negeri. Pekerja migran adalah bagian dari warga negara yang wajib dijamin hak politiknya oleh pemerintah. Di Indonesia legal formal instrumen pengawal tejaminnya hak politik warga negara dalam pemilu diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu bagian substantif regulasi tersebut mengatur tentang pelaksanaan pemilu bagi warga negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk pekerja migran sebagai fokus kajian dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara deskreptif partsipasi pekerja migran dalam pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik warga negara yang berdomisili diluar negeri termasuk pekerja migran dalam pemilu tahun 2019 masih cendrung rendah, namun ada peningkatan dibandingkan dengan hasil pemilu tahun 2014. Kemudahan dan kekhususan perlakuan terhadap mereka yang atur dalam regulasi pemilu belum berdampak signifikan untuk peningkatan partisipasi politik warga negara dan pekerja migran Indonesia dalam pemilu. Kendala yang menyulitkan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pemilu adalah minimnya akses informasi mengenai proses pemilu, sulitnya mendaftar sebagai pemilih di luar negeri, dan keterbatasan waktu. Pemerintah sebagai keterwakilan negara perlu mengupayakan langkah strategis dalam mengantisipasi dan menanggulangi problema tersebut dengan cara memberikan akses yang lebih baik kepada Pekerja Migran Indonesia guna menjamin tersalurnya partisipasi politik mereka dalam pemilu secara maksimal]]>
Copyrights © 2023
