Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

Analisis Peluang dan Tantangan Persidangan Jarak Jauh dalam Implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 aulia, muhammad erix; Mu'in, Fathul; Faizal, Liky
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan tekonologi perlu disikapi oleh institusi hukum seperti Mahkamah Konstitusi. Salah satu solusi yang muncul adalah mengadopsi persidangan jarak jauh yang mengubah cara tradisional mereka dalam memutuskan kasus-kasus yang kompleks. Penelitian ini untuk menganalisa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang sumber datanya dari buku dan artikel ilmiah. Penelitian ini menemukan bahwa persidangan jarak jauh telah membawa berbagai manfaat signifikan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi mereka sebagai penjaga keadilan konstitusional seperti aksesibilitas yang lebih luas, efisiensi operasional, fleksibilitas waktu, keamanan, dan pengurangan dampak lingkungan. Namun, persidangan jarak jauh juga menghadapi kendala yakni masalah infrastruktur teknologi, keamanan dan privasi data serta kendala teknis seperti gangguan koneksi internet, masalah perangkat lunak, atau kegagalan sistem dapat mengganggu kelancaran persidangan. Masalah tersebut dapat mempengaruhi efisiensi. Sedangkan dalam fikih siyasah, kehadiran di hadapan hakim tidak hanya merupakan kewajiban prosedural, tetapi juga mencerminkan adab dan sikap hormat terhadap keadilan. Meskipun demikian, fikih siyasah juga mengakomodasi prinsip keberlakuan (istihsan) yang memungkinkan interpretasi dan penyesuaian terhadap kondisi-kondisi kontemporer, termasuk penggunaan teknologi dalam proses hukum. Asalkan prinsip-prinsip keadilan dan keadaban dipatuhi. Penggunaan teknologi harus dikelola dengan bijaksana untuk memastikan bahwa tujuan dari sistem peradilan untuk menyediakan keadilan yang adil dan merata dapat tercapai dengan baik.
Manajemen Dakwah Pada Daerah Kristenisasi di Mushalla At-Tasrip Surabaya Mauludi, Mauludi; Ifansyah, M. Syukur; Mu'in, Fathul
Masjiduna : Junal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah Vol 4 No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Sekolah Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Ar Rahmah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52833/masjiduna.v4i2.83

Abstract

Masjid merupakan sarana yang sangat penting dan strategis untuk membangun kuwalitas umat. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, masjid dituntut untuk memiliki peran lebih di tengah-tengah masyarakat. Jika melihat lebih luas, masjid memiliki peran besar baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan dakwah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kembali peran dan fungsi masjid ini, aktivitas-aktivitasnya harus dikelola dengan manajemen yang baik. Sebagai pusat gerakan dakwah, masjid dapat difungsikan sebagai pusat pembinaan akidah umat dan manajemen dakwah yang diterapkan sebagai alat untuk memperbaiki keadaan masyarakat sekitar dalam aspek akidah. Beberapa kasus dalam aspek akidah, pembinaan akidah sangat penting bagi masyarakat awam yang hidup di tengah-tengah maraknya kristenisasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini terdapat dua fokus rumusan masalah, yaitu: 1) Manajemen dakwah masjid di daerah kristenisasi, 2) Upaya meningkatkan hasil dakwah yang telah dicapai. Penelitian ini sangat penting untuk dibahas terutama pada zaman yang sudah mulai merosot seperti saat ini. Kembali menjadikan masjid sebagai poros umat merupakan salah satu fungsi yang sudah mulai dilupakan karena melalui manajemen yang baik, semua akan terorganisir terkonsep, dan terstruktur dengan baik pula.
Pengaruh Pemahaman Masyarakat terhadap Pergantian Nasab Anak oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Jabung Lampung Timur) Mu'in, Fathul; Yanti, Meli
Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2023): Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/syakhshiyyah.v3i2.7926

Abstract

An adopted child often has his lineage transferred to his adoptive father. A child's nasab (lineage) in Islam is very important, nasab is the goal of Islamic law,especially Hifzu Nasab, so it must be protected by the family. An adopted child's lineage is only passed on to his biological father, even if the child is adopted from childhood, he still cannot transfer his lineage from his biological father to his adoptive father, however, the prohibition on transferring his lineage to his adoptive father is also explained in Islamic law. A child's lineage that is not suitable will bring disaster to that child, as happened in Jabung Village, East Lampung. The type of research carried out by researchers is field research using qualitative methods. Meanwhile, the data collection techniques used include observation, interviews and notes. Regarding the analysis technique used, namely using inductive thinking, inductive is a way of thinking that arises from specific data and empirical facts in the field which are synthesized, processed, studied, then the meaning is drawn in the form of general conclusions. This research uses an approach with Islamic legal theory, especially those related to lineage and adoption. From this research, it can be concluded that in the community's understanding of changes in children's lineages carried out by adoptive fathers in Jabung village, East Lampung, some people make their foster children their bloodlines. Factors that influence social ignorance are education and tradition. Islamic law prohibits adoption by affixing the adoptive father's name to the adopted child.
Analysis of the Minimum of Marriageable Age in the Perspective of Theology Febriani, Evi; Kumaidi, Muhamad; Mu'in, Fathul; Budiman, Arif
Nurani Vol 22 No 2 (2022): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v22i2.11797

Abstract

Early marriage is a reality occurred in society. Some parents still have an understanding that getting their children married as soon as possible is part of the solution to lighten the burden on the family. This research aims to reveal what the ideal age for marriage in the theological perspective. This research uses a qualitative approach. Data collection by means of literature study, while data analysis is descriptive qualitative. This research concludes that theologically the age of marriage does not mention numbers, but the principle of maturity of the groom and bride. Therefore, the validity of marriage is not only due to the fulfillment of the pillars, but also develops in the fulfillment of the conditions of marriage. We recommend that the minimum age for marriage still refers to the latest law, in the age of 19 for men and women. This is because if the minimum age is lower than 19, it is still classified as children's age and is no longer relevant to today's era. Age shows a person's maturity to be able to marry in the perspective of theology, health (reproduction), psychology, and the ability to fulfill rights and obligations as husband and or wife.
Childfree in Modern Muslim Communities of Lampung and West Java Provinces: A Maqāṣid al-sharī'ah Perspective Mu'in, Fathul; Miswanto, Miswanto; Edy, Relit Nur; Santoso, Rudi; Fikri, Arif
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 7, No 2 (2024): EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v7i2.22400

Abstract

Recently, being childfree has become a trend in modern Muslim society. Childfree is practiced not only by celebrities but also by common people in Indonesia, particularly in Lampung and West Java provinces. On the one hand, the decision to be childfree is an individual right of each family, but it is considered contrary to the goals of Islamic law, which are to preserve offspring. This study examines the childfree phenomenon in modern Muslim communities in Lampung and West Java through the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. This research employed a qualitative method with an ethnographic approach. The research suggested that modern Muslim communities in Lampung and West Java Provinces choose childfree for economic, mental, health, perspective, and environmental reasons. According to maqāṣid al-sharī'ah, being childfree contradicts Sharia's purpose of preserving offspring. Sharia promotes marriage and having healthy offspring. Meanwhile, Sharia cannot justify childfree due to lifestyle or economic factors. Specifically, a fear of not being able to provide for the child's future needs because Allah ensures livelihood for every servant who has faith and works diligently. At the same time, being child-free due to health reasons is permissible.
Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Royalti Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dalam Putusan Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB Wardoyo, Tri; Hidayat, Eko; Mu'in, Fathul
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): February : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v3i1.374

Abstract

Salah satu kasus perceraian yang mendapat perhatian luas pada tahun 2023 adalah sengketa antara selebritas Virgoun Teguh Putra dan Ina Idola Rusli. Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, majelis hakim memutuskan bahwa royalti yang diperoleh Virgoun dianggap sebagai harta bersama dan diberikan kepada Inara. Kasus ini menjadi yang pertama di Indonesia di mana royalti dijadikan bagian dari harta bersama dalam perkara perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan royalti sebagai harta bersama serta menganalisisnya melalui prinsip hukum keluarga Islam, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan fikih terkait konsep syirkah dalam harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim Menjelaskan bahwa “royalti termasuk dalam hak ekonomi yang berasal dari hak cipta. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014, hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 91 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa royalti dapat dianggap sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan”. Kemudian Putusan hakim yang membagi 50% dari pendapatan bersih royalti sebagai harta bersama menunjukkan penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum Islam. Menurut Imam mazhab harta bersama dapat diqiyaskan dengan konsep syirkah. Keputusan ini mencerminkan penyesuaian hukum Islam terhadap dinamika modern yang menegakkan prinsip keadilan dan syirkah dalam hukum keluarga Islam.
Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Anggraini, Putri; Nur, Efa Rodiah; Mu'in, Fathul
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 11, No 1 (2025)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v11i1.15770

Abstract

The purpose of this study is to understand the “Review of Fiqh Siyasah Tanfidziyah on the Implementation of Government Regulation No. 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises at BUMDes Abdi Tani, Rejosari Jaya Village, Belitang Jaya District, East Oku Regency.” This research technique employs a qualitative and descriptive approach. This research data comes from primary data obtained through interviews with Rejosari Jaya Village Government Apparatus and documents related to BUMDes management and secondary data obtained by researchers through relevant literature review. The findings of this research reveal that the administration of BUMDes in Rejosari Jaya Village does not completely comply with Government Regulation No. 11 of 2021 regarding “BUMDes”. This is due to the lack of ability of administrators and village government officials in managing BUMDes. For this reason, training and coaching are needed to improve the ability of the management to manage BUMDes Abdi Tani. Fiqh Siyasah Tanfidziyah review of government regulation No. 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises (BUMDes). That the Village-Owned Enterprises are the implementers of Siyasah Tanfidziyah, the management of Village-Owned Enterprises has not gone well because the management lacks responsibility and mandate in managing BUMDes abdi tani, this is in accordance with the letter al-anfal verse 27 which explains the responsibility and mandate of the Bumdes Abdi Tani implementer.
Analysis on the Decisions of the Tanjungkarang and Metro Religious Courts toward State Civil Apparatus Divorce Case On Islamic and Positive Law Perspective Mu'in, Fathul; Firdaweri, Firdaweri; Muhammad, Hasanuddin; A, Habib Shulton; Nawawi, M Anwar
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 7 No. 1 June (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v7i1.2442

Abstract

Artikel ini membahas tentang perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih marak terjadi. Padahal sudah banyak anggaran serta peraturan pemerintah yang bertujuan untuk harmonisasi rumah tangga para ASN. Abdi negara dituntut untuk disiplin dan mampu menunjukkan prestasi kerja, di sisi lain juga berkewajiban menjaga keutuhan rumah tangganya. Penelitian ini termasuk penelitian normatif yang datanya diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas I Lampung yang meliputi Pengadilan Agama Tanjungkarang dan Pengadilan Agama Metro. Artikel ini menyimpulkan faktor penyebab perceraian adalah faktor internal dan eksternal. Penyebab perceraian ASN di Pengadilan Agama Tanjungkarang dan Metro adalah faktor perselisihan dalam rumah tangga serta faktor ekonomi. Meski berprofesi sebagai ASN, dianggap belum mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dalam konteks hukum Islam, perceraian boleh dilakukan apabila perkawinan diteruskan akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya, karena sudah tidak ada keharmonisan antara suami istri. Sedangkan dalam hukum positif faktor tersebut boleh menjadi alasan untuk bercerai.
Pembaruan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Penyelesaian Problematika Perwakafan Di Provinsi Lampung Maraliza, Helma; Mu'in, Fathul; Kartika, Kartika; Hasyimi, Diah Mukminatul
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap problem perwakafan di Provinsi Lampung serta bagaimana membangun tata kelola perwakafan modern di Indonesia dengan pembaruan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Riset ini termasuk riset lapangan, datanya didapat dari BWI Lampung serta akademisi. Penelitian ini menemukan bahwa problematika perwakafan di Provinsi Lampung meliputi manajemen pengelolaan wakaf belum sehat, minimnya sosialisasi dan literasi wakaf, kurangnya kompetensi sumber daya nazhir dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat terhadap wakaf masih rendah. Akibat dari problem-problem tersebut pengelolaan wakaf belum maksimal dan belum mampu meningkatkan ekonomi umat. Sehingga perlu dibangun tata kelola perwakafan yang modern dengan penguatan hukum wakaf dengan pembaruan hukum wakaf yakni UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Kemudian, peningkatan profesionalisme nazhir. Dengan profesionalisme nazir akan mampu mengembangkan dan memberdayakan wakaf menjadi lebih produktif, sekaligus mengalihkan usaha tradisional kepada usaha-usaha yang lebih menguntungkan, seperti rumah sakit, hotel, wisata halal, dan lainnya. Selanjutnya transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya wakaf modern yang dipercaya publik.Kata Kunci: Pembaruan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Wakaf
IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung) Nurasari, Nurasari; Mu'in, Fathul; Sulistyani, Ambar
ASAS Vol. 13 No. 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v13i1.9331

Abstract

Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. The large number of the Muslim population makes Indonesia has a large potential for zakat. Through zakat, it is hoped that Indonesia will be able to realize the country's goals. As stated in the preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia, namely "advancing the welfare and the intellectual life of the nation". This type of research used in this research is qualitative research. Qualitative research is a research method based on the philosophy of postpositivism, used to examine the natural conditions of objects. This research is descriptive. Descriptive research is research that is intended to investigate conditions or other things that have been mentioned, the results of which are presented in the form of a research report. The implementation and implications of Law Number 23 Year 2011 in BASNAS Bandar Lampung City are carried out well. And BAZNAS Bandar Lampung City through funds obtained from zakat through several excellent programs such as the Healthy Bandar Lampung program, the Smart Bandar Lampung program, the Mandiri Bandar Lampung Program, the Bandar Lampung Care Program, the Bandar Lampung program, the Bandar Lampung Prosper and Justice.Keywords: Zakat, BAZNAS, Welfare, Bandar Lampung City