<![CDATA[Fenomena wanprestasi dalam transaksi hutang piutang sering kali menimbulkan masalah yang kompleks di bidang hukum perdata. Kasus-kasus ini memerlukan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum yang mengatur perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini membahas bagaimana wanprestasi diidentifikasi dan diselesaikan dalam konteks hukum perdata Indonesia, khususnya dalam kasus perjanjian hutang piutang di PT BPR. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, termasuk KUHPerdata dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan berdasarkan norma-norma hukum yang relevan untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi. Penelitian menunjukan bahwa wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang di PT BPR disebabkan oleh ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran pinjaman tepat waktu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Grt, mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan perjanjian kredit sah dan berkekuatan hukum, serta menghukum tergugat untuk membayar sisa pinjaman. Temuan ini menunjukkan pentingnya dokumen perjanjian yang sah dan prosedur penagihan yang sesuai untuk mengurangi risiko wanprestasi.]]>
Copyrights © 2024
