Permasalahan Korupsi dan Hak Asasi Manusia dalam Penyaluran Dana Rehabilitasi Gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018

Lalu Ary Kurniawan Hardi (Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland)

Sospol : Jurnal Sosial Politik
Vol. 9 No. 2 (2023): Juli-Desember

Dalam menilik praktik korupsi yang merajalela selama alokasi dana pemulihan pasca gempa tahun 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika terkait masalah korupsi di Indonesia dan dampaknya pada penegakan hak asasi manusia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menganalisis data sekunder yang bersumber dari literatur online, artikel ini berusaha mengungkap implikasi teoritis dan praktis yang timbul dari perpotongan antara masalah korupsi dengan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini menggali kasus korupsi terkait dana rehabilitasi untuk gempa tahun 2018 di Provinsi NTB. Melalui analisis data yang seksama, penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi telah terbukti menghambat realisasi tiga hak asasi manusia mendasar: kebebasan untuk mengakses pendidikan, hak untuk hidup layak dengan akses ke jaminan sosial, dan kebebasan untuk menjalankan agama. Selain itu, rumitnya korupsi tidak hanya berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan di NTB, tetapi juga memperparah ketidaksetaraan yang sudah ada, terutama terlihat sebelum gempa tahun 2018. Persoalan ini lebih lanjut didorong oleh penegakan hukum yang lemah dalam konteks manajemen pasca bencana di Indonesia dan kurangnya kesadaran dan pemahaman publik terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar.