Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPW (Jurnal Politik Walisongo) Jurnal Pemikiran Sosiologi ENDOGAMI Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi Sospol : Jurnal Sosial Politik Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics) Indonesian Journal of Political Studies
Lalu Ary Kurniawan Hardi
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Environmental Justice Advocacy Oleh Gerakan Masyarakat Cinta Alam dalam Konflik Pembangunan Kereta Gantung Rinjani Lalu Ary Kurniawan Hardi
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 10, No 1 (2023): June
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jps.v10i1.83010

Abstract

GEMA ALAM muncul sebagai konfigurasi gerakan sosial baru yang memiliki domain tuntutan terkait keadilan lingkungan dalam konflik pembangunan kereta gantung rinjani, dimana keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat menjadi dua hal yang paling krusial didalamnya. Artikel ini ditulis melalui pendekatan kualitatif, dengan memanfaatkan metode pengumpulan data sekunder dan wawancara untuk menjawab dua pertanyaan mendasar terkait faktor pendorong keterlibatan GEMA ALAM dalam konflik ini dan strategi advokasi yang digunakan dalam menjawab berbagai persoalan yang timbul di masyarakat.   Keterlibatan GEMA ALAM sendiri didorong oleh jati diri gerakan yang mereka miliki, serta berbagai fenomena lain yang mengindikasikan minimnya akses bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan yang partisipatif. Hal inilah yang mendorong GEMA ALAM melakukan berbagai strategi seperti edukasi, advokasi digital, membangun jejaring, serta public hearing untuk menjembatani terbentuknya kesepahaman antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aktor multisektoral. Upaya ini pula yang turut mendudukkan GEMA ALAM sebagai pihak penting yang berperan besar sebagai mediator lintas aktor, edukator masyarakat, agregator perspektif publik, dan katalisator tuntutan masyarakat dalam upaya resolusi konflik pembangunan Kereta Gantung Rinjani ini.
Permasalahan Korupsi dan Hak Asasi Manusia dalam Penyaluran Dana Rehabilitasi Gempa di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Lalu Ary Kurniawan Hardi
Sospol Vol. 9 No. 2 (2023): Juli-Desember
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jurnalsospol.v9i2.26602

Abstract

Dalam menilik praktik korupsi yang merajalela selama alokasi dana pemulihan pasca gempa tahun 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika terkait masalah korupsi di Indonesia dan dampaknya pada penegakan hak asasi manusia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menganalisis data sekunder yang bersumber dari literatur online, artikel ini berusaha mengungkap implikasi teoritis dan praktis yang timbul dari perpotongan antara masalah korupsi dengan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini menggali kasus korupsi terkait dana rehabilitasi untuk gempa tahun 2018 di Provinsi NTB. Melalui analisis data yang seksama, penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi telah terbukti menghambat realisasi tiga hak asasi manusia mendasar: kebebasan untuk mengakses pendidikan, hak untuk hidup layak dengan akses ke jaminan sosial, dan kebebasan untuk menjalankan agama. Selain itu, rumitnya korupsi tidak hanya berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan di NTB, tetapi juga memperparah ketidaksetaraan yang sudah ada, terutama terlihat sebelum gempa tahun 2018. Persoalan ini lebih lanjut didorong oleh penegakan hukum yang lemah dalam konteks manajemen pasca bencana di Indonesia dan kurangnya kesadaran dan pemahaman publik terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar.
Cultural Materialism of Ghost: Debunking The Prevalence of Women Ghost in Indonesia Lalu Ary Kurniawan Hardi
Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi Vol 7, No 1 (2023): November
Publisher : Prodi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/endogami.7.1.77-86

Abstract

The abundance of folklore, myth, and urban legends in Indonesia that put its central attention to the vengeful character of “female ghost”, delineates clear cultural portrayal about the broad scope of violence that happen to Indonesian women. Avery Gordon (2008) conceptualize ghost as the figurative depiction of inarticulate occurrence and haunting reminder about the repression and injustice that exist in our complex social relations. Concurrently, Cheryl Lawther (2021) suggests that haunting is an animated stages inflicted by the unresolved social violence and oppression. In regards to these notions, this article aimed to: (a) examine the socio-economic impetus that drives the over-mystification towards women in Indonesia, and; (b) determine the factors that perpetuate the haunting narratives throughout the generations. As the demystification attempt to rationalize the answer of these questions, this article will operationalize Marvin Harris’s cultural materialism theory as its main framework. This article argues that the rich narratives about female ghosts in Indonesia are mainly inflicted by the failure of agrarian economy to provide a decent living condition for women. This phenomenon forced women to step outside the traditional gender roles which led to the massification of violence and oppression. These problems remained until present times, which then contributed to the perpetuation of several ghost stories and haunting narratives that reflects the recurring injustice and oppressions towards women. It is concluded that these narratives serve as: (1) reminder about the recurring oppression; (2) exigent call for reconciliation; (3) pre-emptive narratives for deterrent, and; (4) lesson learned for future improvement.
LITERASI DIGITAL DALAM MEMITIGASI RISIKO JUDI DAN PINJAMAN ONLINE BAGI KOMUNITAS PEREMPUAN DI DESA BLUNGUN KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH Hardi, Lalu Ary Kurniawan; Lestari, Kalimah Wasis; Asfar, Mohammad; Fitrianto, Hari; Widjayanto, Febby Risti; Latifah, Najwa; Aqila, Ratu Sakinatul; Sholikin, Ahmad Nur
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 2 (2025): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v8i2.58494

Abstract

The community service program held in Blungun Village, Blora, Central Java, aimed to improve digital literacy regarding the risks of online loans, online gambling, and cyber fraud. This activity involved members of the village’s Family Welfare Empowerment (PKK) Team and utilized both quantitative and qualitative approaches, with pre-tests and post-tests to measure improvements in digital literacy. The Wilcoxon analysis showed a significant increase in participants' understanding of digital threats. Additionally, the training enhanced participants' social campaigning skills, as demonstrated through their innovative strategies to educate the community about cybercrime. The success of the program was measured by active participation, creativity in developing educational materials, and the enthusiasm of participants in learning new topics. Participants not only increased their understanding but also became agents of change, helping to raise collective awareness and protect the community from digital threats. With significant results, this activity is expected to contribute to strengthening the community's resilience against risks in the digital era.Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Blungun, Blora, Jawa Tengah bertujuan meningkatkan literasi digital terkait risiko pinjaman online, judi online, dan penipuan siber. Kegiatan ini melibatkan anggota Tim Penggerak PKK dan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan literasi. Analisis Wilcoxon menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terkait bahaya digital. Selain itu, pelatihan ini juga mengembangkan keterampilan kampanye sosial peserta, yang ditunjukkan melalui rancangan strategi inovatif untuk mengedukasi masyarakat tentang kejahatan siber. Keberhasilan kegiatan diukur dari partisipasi aktif, kreativitas dalam membuat materi edukasi, serta antusiasme peserta dalam mempelajari topik baru. Peserta tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka tetapi juga mampu berperan sebagai agen perubahan, membantu meningkatkan kesadaran kolektif dan melindungi komunitas dari ancaman digital. Dengan hasil yang signifikan, diharapkan kegiatan ini dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap risiko yang dihadapi di era digital.
Child labour and sexual exploitation in Bangladesh: Analysis of government failure to protect children's rights within the constitutional framework Lalu Ary Kurniawan Hardi; Casey Alexa Kruger; Richard Anderson; Ryanta Septario Yudhananta; Irfan Rafi Maulana; Celine Chelsea Amelia Afaratu; Nicky Emmanuel Simanjuntak; Chantya Rania Syaikha Jatmiko; Taufik Hidayat; Fahanza Dalih Al Faraz
Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics) Vol. 11 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jpi.v11i2.79896

Abstract

In the context of the constitution and in its execution, the state is now required to satisfy the rights of its citizens, particularly the rights of children. Nonetheless, many nations around the world continue to fail to fully enforce these rights, which would lead to social discontent. Bangladesh is one of these nations, with a high prevalence of abuses of children's rights. With an emphasis on child labor, sexual exploitation, and the government's policy reaction, this study uses a qualitative research approach and a thorough literature analysis to investigate child rights abuses in Bangladesh. Peer-reviewed scholarly journals, official government publications, and reports from international organizations were among the many secondary sources from which the data were collected. Despite the existing legal and constitutional framework for protecting children's rights, child labour and sexual exploitation still happens regularly. It is found that the root causes of these phenomenon are poverty and religio-cultural values in Bangladesh’s society. Thus addressing these problems could help to further make existing laws to protect children’s rights even more systemic.
Exploration of Hi-Res Sikap: Patriarchal Attitude and Support for Militaristic Government in Indonesia Hardi, Lalu Ary Kurniawan; Maritta, Alifia Moci
Indonesian Journal of Political Studies Vol. 6 No. 1 (2026): April
Publisher : Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ijps.2026.6.1.81-104

Abstract

This study investigates whether patriarchal attitudes predict public support for a militaristic government in Indonesia amid concerns about democratic backsliding and renewed military influence in civilian politics. Drawing on nationally distributed survey data from the 2025 HI-RES SIKAP project (N ≈ 2,500), the analysis examines whether agreement with the belief that men are better political leaders than women is associated with stronger endorsement of military rule when civilian institutions are perceived as ineffective. Using ordinary least squares regression with sequential model specifications, the study controls for nationalism, trust in religious leaders, education, income, sex, religiosity, support for democracy, tolerance for electoral violence, and presidential preference. The findings demonstrate that patriarchal attitude is a robust and statistically significant predictor of support for militaristic governance across all models. Interaction analysis further reveals that the effect is particularly pronounced among female respondents. Overall, the results underscore the central role of gender ideology in shaping orientations toward authority, hierarchy, and coercive political order.
From Armed Struggle to Symbolic Politics: Left-Populist Repertoire in the Ejército Zapatista de Liberación Nacional Lalu Ary Kurniawan Hardi; Fitri Jayitri Iti Saibah; Aveny Raisa Maarif; Ahmad Idris Al-Hammad; Ryanta Septario Yudhananta
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v8i1.31222

Abstract

The Zapatista movement (EZLN) is a radical leftist populist movement that frames the struggle of poor peasants and indigenous communities in Chiapas against state domination and neoliberal economic forces as a fight between "the people" and elites. Rejecting hierarchical power, the Zapatistas advocate for collective leadership, direct democracy, and self-government as alternatives to elitist structures. Their movement champions social justice, land rights, cultural identity, and local sovereignty as the core of their political struggle. This article aims to understand how EZLN mobilises its constituents using the framework of Political Process Theory and its relevance towards populist discourse. The Zapatista movement faced intense repression, militarisation, and state-led stigmatisation that portrayed them as violent, limiting their growth and support. Neoliberal policies like NAFTA worsened local poverty and harmed indigenous communities, fuelling the Zapatistas' resistance against economic and social injustice. In response, they built grassroots support through community engagement and gained solidarity from civil society. International networks of NGOs, activists, and human rights groups amplified their cause, pressuring the Mexican government to halt repression and revise harmful policies.
Co-Authors Ahmad Idris Al-Hammad Aqila, Ratu Sakinatul Asfar, Mohammad Aveny Raisa Maarif Casey Alexa Kruger Celine Chelsea Amelia Afaratu Chantya Rania Syaikha Jatmiko Fahanza Dalih Al Faraz Fitri Jayitri Iti Saibah Fitrianto, Hari Irfan Rafi Maulana Latifah, Najwa Maritta, Alifia Moci Nicky Emmanuel Simanjuntak Richard Anderson Ryanta Septario Yudhananta Ryanta Septario Yudhananta Sholikin, Ahmad Nur Taufik Hidayat Wasis Lestari, Kalimah Widjayanto, Febby Risti