<![CDATA[Eksistensi kelompok difabel (different ability) di Indonesia sering dipandang sebagai sebuah permasalahan karena melekatnya anggapan bahwa mereka adalah beban dan tidak berdaya. Berangkat dari negative awareness tersebutlah memberikan efek domino pada rendahnya pelayanan publik yang didapat oleh kelompok difabel, khususnya dalam hal ini pencatatan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini mengacu pada pemecahan masalah (problem solution) menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) mengacu pada solusi permasalahan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang disusun atas data-data kepustakaan yang mencakup data arsip, data yang dipublikasikan, dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan. Ironisnya, segala bentuk perlindungan dan jaminan hukum yang telah tercantum baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya menjadi sia-sia karena faktanya tidak sejalan dengan yang tertulis. Terlebih dalam bidang adminduk, masih banyak kelompok difabel yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) padahal kepemilikan KTP sangatlah penting dalam mengakses pelayanan-pelayanan publik lainnya. Formulasi pembuatan KTP secara digital dapat dilakukan dengan menggunakan ICT System. Penggunaan ICT System dalam hal ini berupa aplikasi I-KTP dibawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pengelola Adminduk di Indonesia.]]>
Copyrights © 2024
