Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Al-Qisth Law Review Jurnal Gagasan Hukum
Mardhotillah, Ananda
Unknown Affiliation
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
OPTIMALISASI FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BAGI PENYANDANG DIFABEL BERBASIS ICT SYSTEM Mardhotillah, Ananda
Al-Qisth Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.7.2.199-214

Abstract

Eksistensi kelompok difabel (different ability) di Indonesia sering dipandang sebagai sebuah permasalahan karena melekatnya anggapan bahwa mereka adalah beban dan tidak berdaya. Berangkat dari negative awareness tersebutlah memberikan efek domino pada rendahnya pelayanan publik yang didapat oleh kelompok difabel, khususnya dalam hal ini pencatatan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini mengacu pada pemecahan masalah (problem solution) menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) mengacu pada solusi permasalahan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang disusun atas data-data kepustakaan yang mencakup data arsip, data yang dipublikasikan, dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan. Ironisnya, segala bentuk perlindungan dan jaminan hukum yang telah tercantum baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya menjadi sia-sia karena faktanya tidak sejalan dengan yang tertulis. Terlebih dalam bidang adminduk, masih banyak kelompok difabel yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) padahal kepemilikan KTP sangatlah penting dalam mengakses pelayanan-pelayanan publik lainnya. Formulasi pembuatan KTP secara digital dapat dilakukan dengan menggunakan ICT System. Penggunaan ICT System dalam hal ini berupa aplikasi I-KTP dibawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pengelola Adminduk di Indonesia.
Formulasi Parameter Kebaruan Desain Industri Sebagai Economic Growth Stimulus Melalui Peran Litigasi Mardhotillah, Ananda; Dyah Ayu Deliyanthi; Tazkir Harun Al-Rasyid Lating
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 6 No. 01 (2024): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v6i01.20241

Abstract

Prinsip kebaruan desain industri merupakan unsur yang fundamental dikarenakan menjadi penentu batasan dari adanya ekslusifitas suatu ide yang bernilai estetika. Namun sayangnya, unsur fundamental tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi di Indonesia sehingga hak moral dan ekonomi bagi pengembang desain industri tidak dapat terlindungi dengan baik. Ketidakomperhensifan tersebut berakibat pada inkonsistensi hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara. Penelitian ini bertujuan mengkaji problematika parameter kebaruan dan tingkatan peniruan dalam regulasi desain industri di Indonesia serta implikasinya terhadap pertimbangan hakim di pengadilan. Adapun jenis penelitian ini menggunakan yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketidakomperhensifan regulasi terkait parameter kebaruan dan sengketa desain industri menimbulkan disparitas putusan hakim di beberapa pengadilan tingkat pertama hingga kasasi. Oleh karena itu, pencantuman parameter kebaruan maupun tingkatan peniruan berguna menjamin kepastian hukum bagi hakim maupun pemilik hak desain industri sehingga berimplikasi terhadap perkembangan komersialisasi dan nilai ekonomi di Indonesia.
Legal Progressiveness for Heirs with Disabilities as a Form of Affirmative Action Mardhotillah, Ananda; Yunus, Nur Rohim; Rosdiana, Rosdiana
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition
Publisher : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v12i2.45920

Abstract

This study discusses the problem of the special inheritance section for heirs with disabilities as a form of legal progressiveness based on affirmative action. The distribution of inheritance based on needs provides a greater sense of justice because it is in line with the principle of proportionality. The purpose of this study is to determine and analyze the distribution of special inheritance for heirs with disabilities as a form of legal progressiveness based on affirmative action. The type of research used is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that legal guarantees for heirs with disabilities are still very weak. However, the absence of the phrase heirs with disabilities and the inheritance section, in particular, indicates that the state does not provide a guarantee for the right to receive an inheritance and inherit. This study provides a solution in the form of regulating a special section for heirs with disabilities as a form of progressive Indonesian law based on affirmative action. The existence of special treatment for vulnerable groups is in line with the mandate of the constitution and the principle of justice of John Rawls in the theory of Justice as Fairness. The government, as a duty bearer, must continue to pay attention to heirs with disabilities by fully guaranteeing constitutional rights.Keywords: Disabled Heirs; Legal Progressiveness; Affirmative Action
Co-Authors Dyah Ayu Deliyanthi Rosdiana Rosdiana Tazkir Harun Al-Rasyid Lating Yunus, Nur Rohim