Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

OPTIMALISASI FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BAGI PENYANDANG DIFABEL BERBASIS ICT SYSTEM Mardhotillah, Ananda
Al-Qisth Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.7.2.199-214

Abstract

Eksistensi kelompok difabel (different ability) di Indonesia sering dipandang sebagai sebuah permasalahan karena melekatnya anggapan bahwa mereka adalah beban dan tidak berdaya. Berangkat dari negative awareness tersebutlah memberikan efek domino pada rendahnya pelayanan publik yang didapat oleh kelompok difabel, khususnya dalam hal ini pencatatan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini mengacu pada pemecahan masalah (problem solution) menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) mengacu pada solusi permasalahan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang disusun atas data-data kepustakaan yang mencakup data arsip, data yang dipublikasikan, dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan. Ironisnya, segala bentuk perlindungan dan jaminan hukum yang telah tercantum baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya menjadi sia-sia karena faktanya tidak sejalan dengan yang tertulis. Terlebih dalam bidang adminduk, masih banyak kelompok difabel yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) padahal kepemilikan KTP sangatlah penting dalam mengakses pelayanan-pelayanan publik lainnya. Formulasi pembuatan KTP secara digital dapat dilakukan dengan menggunakan ICT System. Penggunaan ICT System dalam hal ini berupa aplikasi I-KTP dibawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pengelola Adminduk di Indonesia.
Formulasi Parameter Kebaruan Desain Industri Sebagai Economic Growth Stimulus Melalui Peran Litigasi Mardhotillah, Ananda; Dyah Ayu Deliyanthi; Tazkir Harun Al-Rasyid Lating
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 6 No. 01 (2024): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v6i01.20241

Abstract

Prinsip kebaruan desain industri merupakan unsur yang fundamental dikarenakan menjadi penentu batasan dari adanya ekslusifitas suatu ide yang bernilai estetika. Namun sayangnya, unsur fundamental tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi di Indonesia sehingga hak moral dan ekonomi bagi pengembang desain industri tidak dapat terlindungi dengan baik. Ketidakomperhensifan tersebut berakibat pada inkonsistensi hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara. Penelitian ini bertujuan mengkaji problematika parameter kebaruan dan tingkatan peniruan dalam regulasi desain industri di Indonesia serta implikasinya terhadap pertimbangan hakim di pengadilan. Adapun jenis penelitian ini menggunakan yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketidakomperhensifan regulasi terkait parameter kebaruan dan sengketa desain industri menimbulkan disparitas putusan hakim di beberapa pengadilan tingkat pertama hingga kasasi. Oleh karena itu, pencantuman parameter kebaruan maupun tingkatan peniruan berguna menjamin kepastian hukum bagi hakim maupun pemilik hak desain industri sehingga berimplikasi terhadap perkembangan komersialisasi dan nilai ekonomi di Indonesia.