<![CDATA[Perkawinan atau pernikahan berdasarkan atas cinta yang tumbuh alamiah dari semua insan Tuhan Yang Maha Esa, dan budaya maupun relasi sosial ini terjadi sejak jaman purba. Pada kondisi di Indonesia saat ini, peristiwa perkawinan bergeser diatur oleh hukum negara dengan berbagai pertimbangan. Hak private yang dijamin konstitusi dan Pancasila sebagai falsafah bangsa, kembali menarik dikaji terkait terbitnya surat edaran MA No. 2 tahun 2023 yang secara langsung/ tidak langsung beririsan dengan pelaksanaan Undang-undang. Dimana masyarakat dari berbagai belahan dunia memodernisasi hukumnya dengan isu-isu hukum teknologi dan ekonomi pembangunan, kita seolah jalan ditempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mendasarkan pada konsep, doktrin, maupun peraturan perundang-undangan. Masalah yang dikaji adalah Perkawinan yang merupakan perwujudan dari cinta, yang salah satu tujuanya untuk melahirkan keturunan seolah dibatasi oleh lahirnya Surat Edaran MA. Tentu penulis mempersilahkan segenap peneliti/ahli untuk beropini, karena hakekatnya ini sebatas refleksi penulis atas isu-isu hukum yang relatif stagnan (berputar-putar disitu selalu). Penulis beropini bahwa SEMA No. 2 tahun 2023 ini tidak seiring dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang notabene lahir dari sejarah heterogenitas bangsa Indonesia.]]>
Copyrights © 2023
