<![CDATA[Tulisan ini membahas analisis terkait peran dan kinerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan menguraikan mengenai hubungan DPR dan DPD sebagai kerangka sistem parlemen bikameral. DPD-RI dalam peran dan kinerjanya selama empat periode ini masih saja kurang memuaskan, problematika kinerja yang tak memuaskan tak bisa dilepaskan dari kewenangannya yang minimalis, meskipun adanya angina segar dalam beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap berpihak pada DPD. Meski begitu, DPD tetap kinerjanya tidaklah istimewa dalam penilaian publik, sayangnya juga DPD telah menjadi tempat bagi anggota partai politik menjadi anggota DPD. Berbagai permasalahan ini akan menjadi tantangan untuk periode baru dari DPD agar dapat meningkatkan kinerjanya sehingga kiprahnya tidak lagi dinilai aksesoris demokrasi dari lembaga perwakilan semata]]>
Copyrights © 2024
