<![CDATA[Terbitnya UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 yang mengatur tentang pengelolaan dan pelaksanaan wakaf, melahirkan kebijakan yang luar biasa mengenai tata kelola perwakafan di Indonesia baik regulasi maupun kerjasama antar kementerian terkait, salah satunya adalah sertifikasi tanah wakaf. Sertifikasi tanah wakaf adalah upaya penyelamatan aset wakaf yang belum bersertifikat agar terhindar dari konflik kepentingan di kemudian hari. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Ponorogo dalam percepatan program sertifikasi tanah wakaf. Hasil menunjukkan bahwa Kemenag Ponorogo telah mengadakan sosialisasi dengan mengundang perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI), ormas Islam, forum nadzir, kepala KUA, kelompok kerja penyuluh bidang Wakaf se-kabupaten Ponorogo dalam Focus Group Discussion. Kemenag Kabupaten Ponorogo juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo yang berisi kesepakatan: mendukung program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Ponorogo, memberi akses kemudahan secara administrasi, bersama-sama melakukan sosialisasi percepatan sertifikasi tanah wakaf, memberikan pembinaan, bimbingan, edukasi pada masyarakat tentang percepatan sertifikasi tanah wakaf, dan membantu proses sertifikasi aset Kemenag. Kemenag juga melalui Asosiasi Penghulu Republik Indononesia Cabang Kabupaten Ponorogo menginisiasi Ikrar Wakaf Massal yang pertama dan baru satu-satunya di Indonesia. ]]>
Copyrights © 2022
