<![CDATA[WHO menyatakan ada tambahan varian virus Corona yang lebih mudah menular dan resisten terhadap vaksin. Pemerintah Indonesia diwajibkan untuk mencegah masuknya varian tersebut ke wilayah Indonesia. Pencegahan ini diwujudkan dengan menerapkan kebijakan karantina yang berpedoman pada Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Namun, ada kesenjangan antara jumlah pelanggaran dan rendahnya tingkat penyelesaian kasus. Salah satu penyebabnya adalah ketidakpatuhan masyarakat terhadap ketentuan karantina setelah bepergian ke luar negeri. Hal ini bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan legalitas dan konstruksi hukum penyusunan UU Karantina Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelanggaran UU Karantina Kesehatan dapat dipidana guna memberikan kepastian dan penegakan hukum berdasarkan asas ultimum remedium apabila memenuhi ketentuan UU Karantina Kesehatan. Dengan demikian, evaluasi muatan hukum terkait akibat yuridis, dan sosialisasi sebagai upaya persuasif dan strategi komunikasi perlu dilakukan agar transparansi akibat hukum dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.]]>
Copyrights © 2023
