<![CDATA[Kedudukan saksi dalam perkara pidana sangat penting. Secara hukum, semua saksi yang dipanggil oleh penyelidik dan penyidik wajib datang untuk proses pemeriksaan, namun kehadiran saksi sering terkendala karena kertebatasan biaya. Penelitian ini mengunakan metode kualitataif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah telah melanggar ketentuan Pasal 229 KUHAP dan Pasal ayat 5 ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014. Hambatan pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah terdiri dari anggaran Polres Aceh Tengah yang terbatas, tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang penggantian biaya saksi dalam proses penyidikan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang ketentuan hukum. Upaya Penyidik Polres Aceh Tengah dalam dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah dengan cara mendatangi rumah saksi yang jauh untuk memintai keterangan saksi dan bekerjasama dengan Polsek dekat tempat tinggal saksi.]]>
Copyrights © 2024
