Garuda - Garba Rujukan Digital

Training Of Disaster Response Cadres (Tagana) Reproductive Health Of Penyengat Olak Village Muaro Jambi Regency Ruwayda Ruwayda; Herinawati
ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2022): ABDIMAS UMTAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

BNPB recorded more than 1,200 disasters occurred from the beginning of the year to early May 2020. Disaster events were still dominated by hydrometeorological disasters, such as floods, landslides and tornadoes. BNPB data states that 172 people died as a result of the disaster. BNPB identified that more than 99% of disaster events were hydrometeorological disasters. The most dominant disasters are floods with 457 occurrences, 359 tornadoes, 275 landslides and tidal waves or abrasion 2. In addition, another category of hydrometeorological disasters with a high number is forest and land fires (karhutla), 119 times. The total number of disasters is 1,221. In addition to these disasters, BNPB also recorded other disasters such as 3 volcanic eruptions and 5 earthquakes.

Pelaksanaan Peradilan In Absentia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Girsang, Ardiansyah; Muhammad Hatta; Herinawati
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (948.127 KB)

Secara yuridis formal, pelaksanaan peradilan in Absentia telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi. Namun hanya terbatas pada tindak pidana korupsi yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang nyata. Peradilan in absentia telah dilaksanakan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna dengan tujuan untuk percepatan proses pemberantasan tindak pidana korupsi di di wilayah hukum Banda Aceh. Tujuan peradilan secara in absentia adalah untuk mempercepat dan mengurangi tunggakan perkara di pengadilan sehingga terciptanya kepastian hukum, kemanfaat hukum dan keadailan. Dalam membuat putusannya, hakim membuat pertimbangan sesuai dengan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang dihadirkan ke persidangan.

Pemberian Biaya Penganti Terhadap Saksi Perkara Pidana Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Polres Aceh Tengah Hadi, Yusri; Herinawati
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12743206

Kedudukan saksi dalam perkara pidana sangat penting. Secara hukum, semua saksi yang dipanggil oleh penyelidik dan penyidik wajib datang untuk proses pemeriksaan, namun kehadiran saksi sering terkendala karena kertebatasan biaya. Penelitian ini mengunakan metode kualitataif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah telah melanggar ketentuan Pasal 229 KUHAP dan Pasal ayat 5 ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014. Hambatan pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah terdiri dari anggaran Polres Aceh Tengah yang terbatas, tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang penggantian biaya saksi dalam proses penyidikan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang ketentuan hukum. Upaya Penyidik Polres Aceh Tengah dalam dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah dengan cara mendatangi rumah saksi yang jauh untuk memintai keterangan saksi dan bekerjasama dengan Polsek dekat tempat tinggal saksi.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Teknologi Bayi Tabung dan Surrogacy: Kajian Normatif Berdasarkan Maqasid al-Syari’ah Nur Aksa, Fauzah; Herinawati; Tahmid, Muhammad; Widia, Siska Mona
Palita: Journal of Social Religion Research Vol. 10 No. 1 (2025): Palita : Journal of Social Religion Research
Publisher : LP2M IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/pal.v10i1.6537

The advancement of modern reproductive technologies, such as in vitrofertilization (IVF) and surrogacy, has provided medical alternatives for couples facing infertility issues. Despite their benefits, these practices raise significant concerns from the perspective of Islamic law, particularly regarding lineage (nasab), the sanctity of the womb, and the protection of offspring. This study aimsto analyze the permissibility of IVF and surrogacy within Islamic jurisprudenceusing a normative approach, and to assess their compatibility through the lens ofmaqasid al-shari’ah (the higher objectives of Islamic law). This research employs a normative qualitative method, drawing upon classical and contemporary Islamic jurisprudential literature, fatwas from recognized Islamic legal institutions (such as the Indonesian Ulema Council and the International Islamic Fiqh Academy), and the theoretical framework of maqasid al-shari’ah. The study finds that IVF is permissible in Islamic law as long as it occurs within a lawfulmarital relationship and does not involve third-party donors. On the other hand, all forms of surrogacy—whether involving a genetic link to the surrogate or not—are prohibited (haram) due to their potential to compromise lineage, exploit women’s bodies, and violate the sanctity of the reproductive process. The findings reaffirm that Islamic law, through the objectives of maqasid al-shari’ah, places a strong emphasis on the preservation of lineage (hifz al-nasl) and the integrity ofthe family unit. Thus, modern reproductive technologies are only acceptable whenthey align with these fundamental ethical and legal principles. This study contributes to the development of contemporary Islamic jurisprudence and serves as a reference for formulating religiously appropriate policies in the face of evolving medical advancements. Keywords: Islamic Law, In Vitro Fertilization, Surrogacy, Maqasid al-Shari’ah, Lineage, Modern Reproduction.

GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENJUALAN SECARA SEPIHAK PERUMAHAN DI KOTA LHOKSEUMAWE (Studi Putusan Nomor 10/PDT.G/2023/PN Lsm) `Iqbal, Muhammad; Herinawati; Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.23184

Penelitian ini berupaya mengkaji secara kritis putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe terkait gugatan perbuatan melawan hukum terkait penjualan sepihak atas sebuah hunian. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis pertimbangan hukum yang tertuang dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lsm. Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris dan pendekatan studi kasus deskriptif, penelitian ini memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, serta sumber-sumber sekunder dari literatur yang relevan, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kasus ini dan implikasi hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengalihan perumahan secara sepihak dianggap tidak sah karena dilakukan tanpa persetujuan yang diperlukan dari pemegang hak bersama atau pihak yang berkepentingan, sehingga merupakan tindakan melawan hukum. Analisis ini menggarisbawahi pentingnya prinsip-prinsip seperti transparansi, musyawarah, dan konsensus dalam pengelolaan aset bersama, yang berfungsi sebagai perlindungan penting terhadap konflik di masa mendatang. Lebih lanjut, analisis ini menganjurkan evolusi berkelanjutan penalaran hukum menuju pendekatan yang progresif dan adil dalam menyelesaikan kasus-kasus serupa.

Peran Layanan Bimbingan Pribadi Terhadap Karakter Kejujuran Anak Khairunnisa, Rahma; Ayu, Elina Nurni; Maulidya, Riska; Herinawati; Hopeman, Teofilus Ardian
Jurnal Kiprah Pendidikan Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Kiprah Pendidikan | Januari 2024
Publisher : Program Studi Pendididikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/kpd.v3i1.217

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran layanan bimbingan pribadi terhadap karakter kejujuran anak. Subjek penelitian sebanyak 2 anak SD kelas V MI Cibolang kaler dengan menggunakan teknik random sampling. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa layanan bimbingan pribadi memiliki pengaruh positif terhadap karakter kejujuran anak. Melalui observasi, ditemukan bahwa anak-anak yang menerima layanan bimbingan pribadi lebih cenderung menunjukkan perilaku jujur dalam berbagai situasi. Wawancara dengan anak-anak dan dokumentasi aktivitas bimbingan menegaskan peran signifikan layanan tersebut dalam membentuk nilai-nilai kejujuran. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang pentingnya integrasi layanan bimbingan pribadi dalam pendidikan anak untuk mengembangkan karakter kejujuran sejak dini.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Teknologi Bayi Tabung dan Surrogacy: Kajian Normatif Berdasarkan Maqasid al-Syari’ah Nur Aksa, Fauzah; Herinawati; Tahmid, Muhammad; Widia, Siska Mona
Palita: Journal of Social Religion Research Vol. 10 No. 1 (2025): Palita : Journal of Social Religion Research
Publisher : LP2M IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/pal.v10i1.6537

The advancement of modern reproductive technologies, such as in vitrofertilization (IVF) and surrogacy, has provided medical alternatives for couples facing infertility issues. Despite their benefits, these practices raise significant concerns from the perspective of Islamic law, particularly regarding lineage (nasab), the sanctity of the womb, and the protection of offspring. This study aimsto analyze the permissibility of IVF and surrogacy within Islamic jurisprudenceusing a normative approach, and to assess their compatibility through the lens ofmaqasid al-shari’ah (the higher objectives of Islamic law). This research employs a normative qualitative method, drawing upon classical and contemporary Islamic jurisprudential literature, fatwas from recognized Islamic legal institutions (such as the Indonesian Ulema Council and the International Islamic Fiqh Academy), and the theoretical framework of maqasid al-shari’ah. The study finds that IVF is permissible in Islamic law as long as it occurs within a lawfulmarital relationship and does not involve third-party donors. On the other hand, all forms of surrogacy—whether involving a genetic link to the surrogate or not—are prohibited (haram) due to their potential to compromise lineage, exploit women’s bodies, and violate the sanctity of the reproductive process. The findings reaffirm that Islamic law, through the objectives of maqasid al-shari’ah, places a strong emphasis on the preservation of lineage (hifz al-nasl) and the integrity ofthe family unit. Thus, modern reproductive technologies are only acceptable whenthey align with these fundamental ethical and legal principles. This study contributes to the development of contemporary Islamic jurisprudence and serves as a reference for formulating religiously appropriate policies in the face of evolving medical advancements. Keywords: Islamic Law, In Vitro Fertilization, Surrogacy, Maqasid al-Shari’ah, Lineage, Modern Reproduction.

Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Dari Perundungan (Bullying) di Sekolah MTsN Nomor 4 Kabupaten Aceh Utara Fauzah Nur Aksa; Herinawati; Nuribadah; Jamidi
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2024): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14642580

Perilaku bullying menjadi isu yang sering diperbincangkan saat ini. Perilaku ini justru sering ditemukan dalam lingkungan yang tidak seharusnya, seperti dalam lingkungan sekolah dan keluarga. Perilaku bullying merupakan tindakan agresif ataupun kasar yang dapat menimbulkan konflik bagi pelaku dan korbannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan tindakan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan edukasi, pendampingan dalam bentuk penyuluhan serta pencegahan perundungan kepada siswa MTsn Nomor 4 Aceh Utara, agar tidak melakukan tindakan bullying di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa pemberian materi dalam bentuk penyuluhan dalam bentuk ceramah serta tanya jawab .Adapun hasil kegiatan penyuluhan/sosialisasi menunjukkan bahwa siswa sangat termotivasi dan antusias dalam proses kegiatan penyuluhan serta dapat memahami materi dan informasi yang disampaikan oleh pemateri. Implikasi dari kegiatan ini agar siswa menyadari akan dampak negatif dari perilaku bullying serta bertanggung jawab dalam upaya mencegah perilaku tersebut dalam lingkungan sehari-hari.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search