Analisis Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (Studi Kasus Kewarganegaraan Ganda Bupati Terpilih Sabu Raijua)

Affandi, Sunan Ach.
Harimurti, Yudi Widagdo

Inicio Legis : Jurnal Hukum
Vol 4, No 2 (2023): November

Abstrak— Negara Indonesia telah mengatur secara jelas dan rinci mengenai status warga negaranya, hal tersebut terlihat dari berbagai peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah untuk mengatur warga negaranya. Bahkan perihal perubahan status kewarganegaraan baik dari Warga Negara Asing (WNA) yang akan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun dari WNI yang akan berganti menjadi WNA. Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia. Beberapa waktu lalu, kabar mengejutkan datang dari Bupati Sabu Raijua terpilih Orient P. Riwu Kore (Orient) yang diketahui memiliki kewarganegaraan ganda yaitu sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) serta sebagai Warga Negara Amerika Serikat (A.S.). Berdasarkan sudut pandang hukum, maka Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI telah dilanggar oleh Drs. Orient P. Riwu Kore.   Dilihat dari segi pandang politik hukum kewarganegaraan Indonesia saat ini, Indonesia memegang teguh prinsip asas kewarganegaraan tunggal (apatride) maka bagaimana keabsahan dokumen calon Bupati Sabu Raijua bagaimana sanksi yang akan di dapat oleh Bupati Sabu Raijua. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dengan metode library research dan teknik analisa hukum yang digunakan dengan metode kualitatif. Kata Kunci— Kewarganegaraan, Bupati, Komisi Pemilihan Umum Abstract— In the election, the elected Sabu Raijua Regent Orient P. Riwu Kore (Orient) who is known to have dual citizenship. Based on the Law (UU) No. 12 of 2006 concerning Indonesian Citizenship has been violated by him. Viewed from the political point of view of the current Indonesian citizenship law, Indonesia adheres to the principle of single citizenship (apatride), so how is the boutvalidity of the document and how the sanctions will be received by Orient. So, the type of research used is normative juridical, legislation approach with library research method and legal analysis technique used with qualitative method.Key word— Citizenship, Regent, General Election Commission