Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Inicio Legis : Jurnal Hukum Pancasila International Journal of Applied Social Science AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Yudi Widagdo Harimurti, Yudi Widagdo
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Connection between Pancasila values and Madura Etiquette Harimurti, Yudi Widagdo; Widodo, Ibnu Sam; Fausta, Moza
Pancasila International Journal of Applied Social Science Том 2 № 03 (2024): Pancasila International Journal of Applied Social Science
Publisher : Pt. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/pancasila.v2i03.1018

Abstract

Self-values/personal values are very important for every person, considering that self-values are life principles, namely values that serve as a guide for a person in making decisions for life and life (self and those around you). In the context of being a state in Indonesia based on the Pancasila philosophy, the life principles of every citizen must reflect the moral values of Pancasila, as referred to in the first to fifth principles. So far, the self-values that Indonesian people carry out in their daily lives follow things taught from generation to generation according to local wisdom. Currently, the world is increasingly global and almost remote, with technology in various fields (especially information) becoming increasingly sophisticated, many things a person does can be known to the public in matter of seconds. People really depend on global information provided by ‘search engines’ such as Google, rather than other information manually because it is considered faster and more accurate, including people looking for clues about self-worth/personal values from various teachings. This greatly influences a person’s actions/decisions/attitudes towards life and life, thereby encouraging self-worth to become an object of research. This research uses a qualitative method with analysis techniques based on a literature review through primary data regarding existing policies in the region and secondary data that is avaliable in various literature, books, journals and website searches. This research also uses a humanist-pluralist perspective, social and sosial theories to explain the framework of the Pancasila self-value guide concept based on Madurese cultural etiquette in collaboration with Brawijaya University (UB). UB was chosen as a research partner considering that Malang is an educational city whose students are very ethnically diverse, so it is hoped that the can provide input and share new strategies for creating locality-based Pancasila self-values. The results of this research are in the form of models and academic texts for draft regional regulations that regulate the community’s obligations to implement local cultural etiquette. It is hoped that this regional policy can preserve Madurese cultural values which can be elevated to self-values as part of the Pancasila principles, apart from that is also provides a solid foundation for building a civilized national character. In this way, it is hoped that Madurese cultural customs will continue to be preserved from generation to generation, which can also elevate Madura as a trigger for the creation of locality-based Pancasila self-values throughout Indonesia.     
Analisis Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (Studi Kasus Kewarganegaraan Ganda Bupati Terpilih Sabu Raijua) Affandi, Sunan Ach.; Harimurti, Yudi Widagdo
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 2 (2023): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v4i2.15925

Abstract

Abstrak— Negara Indonesia telah mengatur secara jelas dan rinci mengenai status warga negaranya, hal tersebut terlihat dari berbagai peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah untuk mengatur warga negaranya. Bahkan perihal perubahan status kewarganegaraan baik dari Warga Negara Asing (WNA) yang akan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun dari WNI yang akan berganti menjadi WNA. Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia. Beberapa waktu lalu, kabar mengejutkan datang dari Bupati Sabu Raijua terpilih Orient P. Riwu Kore (Orient) yang diketahui memiliki kewarganegaraan ganda yaitu sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) serta sebagai Warga Negara Amerika Serikat (A.S.). Berdasarkan sudut pandang hukum, maka Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI telah dilanggar oleh Drs. Orient P. Riwu Kore.   Dilihat dari segi pandang politik hukum kewarganegaraan Indonesia saat ini, Indonesia memegang teguh prinsip asas kewarganegaraan tunggal (apatride) maka bagaimana keabsahan dokumen calon Bupati Sabu Raijua bagaimana sanksi yang akan di dapat oleh Bupati Sabu Raijua. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dengan metode library research dan teknik analisa hukum yang digunakan dengan metode kualitatif. Kata Kunci— Kewarganegaraan, Bupati, Komisi Pemilihan Umum Abstract— In the election, the elected Sabu Raijua Regent Orient P. Riwu Kore (Orient) who is known to have dual citizenship. Based on the Law (UU) No. 12 of 2006 concerning Indonesian Citizenship has been violated by him. Viewed from the political point of view of the current Indonesian citizenship law, Indonesia adheres to the principle of single citizenship (apatride), so how is the boutvalidity of the document and how the sanctions will be received by Orient. So, the type of research used is normative juridical, legislation approach with library research method and legal analysis technique used with qualitative method.Key word— Citizenship, Regent, General Election Commission
Pemberian Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Desa Wisata Melalui Peraturan Desa Alfian, Muhammad; Harimurti, Yudi Widagdo
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 2 (2022): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v3i2.15381

Abstract

Desa wisata merupakan salah satu kegiatan kepariwisataan yang memberikan kontribusi yang besar dan signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Di Indonesia, pengelolaan wisata desa merupakan kewenangan pemerintah desa, namun hal tersebut tidak secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undnagan di Indonesia, padahal jika berdasar pada teori kewenangan, pemerintah desa berwenang dalam mengelola wisata desa. Permasalahan penelitian ini meliputi berbagai dinamika aturan terkait kewenangan pemerintah desa dalam mengelola wisata desa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dimana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar pentingnya pengaturan terhadap kekosongan hukum untuk memberikan unsur keadilan dan kepastian hukum terhadap kewenangan pemerintah desa dalam mengelola wisata desa. Penelitian ini menghasilkan Pertama, berdasarkan kekosongan hukum yang ada sangat penting untuk membuat aturan terkait kewenangan pemerintah desa terhadap pengelolaan wisata desa. Kedua, untuk mengisi kekosongan hukum diperlukan pengelolaan wisata desa melalui peraturan desa. Kata Kunci : Kewenangan, Pariwisata, Desa, Pemerintah
Dasar Hukum Penataan Lembaga negara yang tidak Diatur Undang-Undang Dassar Negara Republik Indonesia Harimurti, Yudi Widagdo
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4, No 1 (2019): Juni 2019
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.63 KB) | DOI: 10.17977/um019v4i1p186-196

Abstract

This study aims to explain the occurrence of various types of rules as the legal basis for regulating state institutions that are not regulated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the types of rules that are appropriate for the legal basis for regulating state institutions that are not regulated by the 1945 Constitution. The study shows that the problems in structuring state institutions are due to the absence of a common legal basis for state institutions that are not regulated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The types of rules that are appropriate as the legal basis for regulating state institutions that are not regulated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia are the laws.
Doktrin Business Judgment Rule Sebagai Perlindugan Direksi Terhadap Kerugian Keuangan Negara Dewi, Shofiyyah Az-zahra; Harimurti, Yudi Widagdo
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 2 (2024): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i2.27605

Abstract

Doktrin Business Judgment Rule sangat relevan bagi direksi, khususnya terkait dengan transaksi bisnis yang akan dilakukan dalam mengambil keputusan. Doktrin ini bertentangan dengan asas itikad baik yang mana asas tersebut merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian serta tujuan penulis untuk men-eksaminasi  putusan terhadap kasus mantan Direktur Utama PT. Pertamina. dan peranan Doktrin Business Judgment Rule. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menjadikan Undang-Undang sebagai pusat kajianya serta pendekatan penelitian melalui pendekatan kasus (case study) dan studi kepustakaan (library research), yang kemudian diproses menjadi analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Doktrin Business Judgment Rule bertujuan untuk melindungi sepenuhnya kewenangan direksi sebagai pengambilan keputusan, sehingga direksi suatu perusahaan tidak dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat keputusan yang diambil, asalkan keputusan tersebut dilakukan dengan itikad baik serta kehati-hatian, jika terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, direksi tersebut dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain, maka harus membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan
EFEKTIVITAS PROGRAM INTERVENSI BERBASIS SEKOLAH UNTUK MENGURANGI KASUS CYBERBULLYING Makayasa, Al Hambra Bilal; Anwar, Nurkholis; Harimurti, Yudi Widagdo
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 6, No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v6i1.27719

Abstract

ABSTRAKCyberbullying merupakan tindakan merugikan oleh seseorang atau kelompok tertentu dengan berbagai cara, seperti merendahkan foto, video tidak senonoh. yang bertujuan untuk melecehkan, menghina atau mencemarkan nama baik. Artikel ini mengkaji efektivitas program intervensi berbasis sekolah untuk mengurangi insiden cyberbullying di kalangan siswa. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, cyberbullying telah menjadi masalah serius  yang berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan siswa. Kajian tersebut mencangkup analisis data dari berbagai sekolah yang telah menerapkan program intervensi seperti pelatihan guru, workshop untuk siswa, dan kesadaran orang tua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  program-program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi frekuensi kejadian cyberbullying, namun juga meningkatkan pemahaman siswa terhadap etika dan empati digital. Selain itu, intervensi ini menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan aman. Temuan ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik untuk memerangi cyberbullying dan menyarankan perlunya sekolah, orang tua, dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan budaya yang mendukung dan melindungi siswa dalam upaya mencegah terjadinya peristiwa cyberbullying di kalangan sekolah.Kata Kunci : Cyberbullying, Program Intervensi, Sekolah.
Upaya Pembentukan Karakter Bangsa Melalui Keluarga Berbasis Sila Pertama Pancasila Dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan) Kurniawati, Alif; Toha, Mohammad Mardiyan; Harimurti, Yudi Widagdo
AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2025): AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/aldalil.v3i1.1094

Abstract

Penelitian ini membahas tentang upaya pembentukan karakter bangsa melalui peran keluarga yang dilandasi nilai-nilai sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dari perspektif hukum. Penelitian ini dilakukan di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, dengan tujuan untuk mengeksplorasi peran keluarga sebagai lembaga utama dalam menanamkan nilai-nilai agama dan moral sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai sila pertama Pancasila dalam kehidupan keluarga di Desa Dasok memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk karakter generasi muda yang religius, bermoral, dan berintegritas. Selain itu, dari perspektif hukum ditemukan bahwa keluarga memiliki tanggung jawab hukum dan sosial untuk memberikan pendidikan moral berbasis agama yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam memperkuat pembentukan karakter bangsa berdasarkan sila pertama Pancasila.
Co-Authors Affandi, Sunan Ach. Anwar, Nurkholis Dewi, Shofiyyah Az-zahra Fausta, Moza Kurniawati, Alif Makayasa, Al Hambra Bilal Muhammad Alfian, Muhammad Toha, Mohammad Mardiyan Widodo, Ibnu Sam