<![CDATA[The Provincial Government of Bangka Belitung Islands has designed a Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands (RZWP3K) under Regional Regulation No. 3 of 2020, ratified in the Plenary Session of The Regional Legislative Council of Bangka Belitung. However, this regional regulation hasn’t adequately reduced conflicts arising from offshore tin mining. This paper will evaluate RZWP3K’s enactment through a qualitative descriptive research method and socio-legal research approach, integrating it with field realities. This study employs primary data from direct observation and secondary data from literature reviews. It delves into not just policy content and execution, but also the responses of stakeholders. The merits and drawbacks of Regional Regulation RZWP3K’s formulation in terms of tin mining zoning in coastal areas, economic ramifications, and socio-ecological repercussions are discussed. Findings reveal the government’s attempt to oversee marine resource usage in coastal zones and small islands through three stages: socialization, implementation, and monitoring. Zoning is segregated into four regions, each assigned varying roles and functions. The study identifies four factors impeding regional regulation execution, originating both internally and externally.Keywords: conflict, environment, offshore tin mining, RZWP3KAbstrakPemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah merumuskan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) melalui Peraturan Daerah (perda) Nomor 3 Tahun 2020, yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPRD Bangka Belitung. Namun implikasi perda tersebut sampai saat ini belum cukup untuk meminimalisir konflik lingkungan akibat offshore tin mining. Tulisan ini akan menganalisis implementasi kebijakan Perda RZWP3K dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan sosio-legal research untuk mengintegrasikan penerapan Perda RZWP3K dengan kondisi lapangan. Tulisan ini menggunakan sumber data primer dari observasi langsung dan data sekunder melalui studi literatur. Tulisan ini tidak hanya menganalisis substansi dan implementasi kebijakan, tetapi juga mengelaborasi reaksi dari para pemangku kebijakan. Pro dan kontra perumusan Perda RZWP3K dalam hal zonasi pertambangan timah di wilayah pesisir laut, implikasi ekonomi, dan dampak sosial-ekologis. Hasil dari penelitian mengindikasikan bahwa pemerintah berupaya mengatur pemanfaatan sumber daya laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui tiga tahapan, yaitu tahap sosialisasi, pelaksanaan, dan monitoring. Zonasi terbagi menjadi empat kawasan dengan masing-masing wilayah memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Penelitian ini mengidentifikasi empat faktor yang menghambat implementasi perda, baik dari sisi internal maupun eksternal.Kata kunci: konflik, lingkungan, offshore tin mining, RZWP3K]]>
Copyrights © 2023
