<![CDATA[Hak asasi manusia dan demokrasi mirip dengan dua bagian logam yang saling mendukung satu sama lain. Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang beragam. Salah satu hak yang dilindungi oleh konstitusi adalah kesepakatan dan keselarasan martabat dalam hukum dan pemerintahan tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi, serta memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan istimewa bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, bagaimana pengaturan hak politik penyandang disabilitas? Dan bagaimana pengaturan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Dengan adanya ketetapan kebijakan tersebut, penyandang disabilitas di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam memperjuangkan kesetaraan hak, terutama dalam hak politik di mana mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam kedudukan umum. Bagaimana pemenuhan hak politik ini tercermin dalam kerangka hukum Indonesia yang didasarkan pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945? Selain itu, Undang-Undang Pemilihan Umum tidak hanya menjelaskan hak politik penyandang disabilitas, tetapi juga mengatur bahwa mereka berhak mendapatkan akses yang lebih terbuka untuk menyampaikan suara mereka.]]>
Copyrights © 2023
