<![CDATA[Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi landasan regulasi bagi pemerintah dalam menyelenggarakan administrasi negara dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, terutama dalam konteks kesehatan ibu dan anak. Artikel ini membahas analisis beban administrasi dalam Program SAN PIISAN (Sayangi Damping Ibu dan Anak Kota Semarang) oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Program ini menjadi fokus penelitian untuk mengidentifikasi beban administratif masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, yang melibatkan biaya pembelajaran, biaya kepatuhan, dan biaya psikologis. Metode penelitian melibatkan data primer dari observasi di Dinas Kesehatan Kota Semarang dan data sekunder dari literatur, buku, website, dan sumber internet. Analisis menunjukkan beban administratif meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program, hambatan teknologi, dan stigma penggunaan pelayanan. Pemerintah berupaya mengatasi beban tersebut dengan pelayanan langsung oleh kader. Dalam pelayanan kesehatan, beban administratif dapat mempengaruhi efektivitas program, partisipasi masyarakat, dan pandangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur hukum administrasi negara dan kebijakan publik. Upaya terus menerus diperlukan untuk meminimalisir beban administratif dan meningkatkan efisiensi program pelayanan publik, terutama dalam sektor kesehatan.]]>
Copyrights © 2024
