PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR)

Himawan Estu Bagijo (Balitbangda Bidang Hukum dan Konstitusi Provinsi Jawa Timur)

Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan
Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari

Menurut Nr hukum. 28, 2009, setiap pemerintah daerah atau Provience sholud menjadi relay peraturan saja mereka lokal tentang Pajak dan Retribusi. Basis revisi pada dua alasan, pertama, tentang tarif dan waktu; kedua batas untuk mengambil uang dari fiskus. Untuk mencapai target anggaran, pemerintah setempat harus repaidly merevisi semua peraturan daerah. Berdasarkan alasan ini, penelitian ini akan muncul posisi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berurusan dengan Anggaran. Data akan menunjukkan tren pajak dan retribusi form 2007, 2008 dan 2009.According to law Nr. 28, 2009, every local government or provience sholud be a just they local regulation relay on Tax and Retribusi. The revision base on two reason, first, about tariff and the second, time limits to take some money from fiscus. To reach a target of Budgeting, local government should be repaidly revise all the local regulation. Base on this reason, this research will show up the position of Local Tax and Retribusi dealing with Local Budgeting. The data will show the trend of tax and retribusi, fraom 2007, 2008, and 2009.