Garuda - Garba Rujukan Digital

THE MEANING OF WAGE JUSTICE DURING THE COVID-19 PANDEMIC Bagijo, Himawan Estu; Santoso, Hendrawan Dendy
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 12, No 2 (2021): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v12i2.13355

Workers and employers felt the impact of Covid-19 that spread among the labor cluster. One of the problems is wage. The novelty of this research is the discussion of the governmentâ€™s point of view on the differences in interests based on the wages meaning. This paper aims to find out the meaning of wage justice for workers and entrepreneurs during the Covid-19 pandemic through the perspective of Islam. The descriptive qualitative methodology is used to find out the wage justice meaning regarding the reduced wages of the workers that are on the essential category, 51 companies with 3,032 workers at the hotel sector and export-oriented industries such as charcoal briquettes and footwear. The data of companies that do not provide wages and lay off the workers on the critical category show 36 companies with 2,290 workers. Most of them are working on the food industry, beverage industry and the supporting sectors. The duties and roles of the Manpower Office, through labor inspectors, are supervising the implementation of the manpower public policies in the form of laws protecting both workers and employers. The formulation of this new policy aims to minimize the employment problems that may occur during the Covid-19 pandemic.Dampak penyebaran Covid-19 klaster ketenagakerjaan dirasakan bagi pekerja dan pengusaha. Salah satu permasalahannya yaitu upah. Kebaruan penelitian ini adalah pembahasan sudut pandang pemerintah terhadap perbedaan kepentingan yang didasarkan pemaknaan upah. Tujuan penulisan artikel ini untuk dapat mengetahui makna keadilan upah bagi pekerja dan pengusaha saat pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan upah yang berkeadilan saat upah pekerja yang dikurangi pada kategori esensial sejumlah 51 perusahaan dengan pekerja 3.032 orang yaitu sektorÂ perhotelan dan industri orientasi ekspor seperti arang briket dan alas kaki. Data perusahaan yang tidak memberikan upah sekaligus merumahkan pekerja pada kategori kritikal sejumlah 36 perusahaan dengan pekerja 2.290 orang yang sebagian besar adalah sektor industri makanan dan minuman serta penunjangnya. Tugas dan peran Dinas Tenaga Kerja melalui pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah sebagai pembina dalam pelaksaan kebijakan publik ketenagakerjaan berupa perundangan yang melindungi baik pekerja maupun pengusaha. Perumusan kebijakan baru ini adalah untuk meminimalisasi timbulnya masalah ketenagakerjaan saat pandemi Covid-19.

DAFTAR PEMILIH TETAP DAN PERLINDUNGAN HAK PILIH (KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI) Himawan Estu Bagijo
Perspektif Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjadi tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum yang dibentuk berdasar Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pemilu. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pemikiran memberikan deskripsi hak asasi sebagai sebuah konsekwensi dari keberadaan Natural Rights manusia sebagai mahluk Tuhan. Hak-hak asasi tersebut sifatnya kodrati (natural) dalam arti kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia; setiap orang dilahirkan dengan hak-hak tersebut; hak-hak itu dimiliki manusia dalam keadaan alamiah (state of nature) dan kemudian dibawanya dalam hidup bermasyarakat. Secara normatif, hak politik warga “hak untuk memilih” telah dijamin oleh putusan MK, namun dalam pelaksanaannya tentu masih harus dikaji secara mendalam. Pernyataan ini wajar dalam hal pemahaman warga dan petugas TPS terhadap putusan ini belum secara keseluruhan dipahami.Elections main tasks of the Election Commission established under Law No. 48 Year 2008 about Election. Article 2 paragraph (1) of the Constitution of the Republicof Indonesia 1945 states that “sovereignty in the hands of the people and executed accor ding to the Constitution.” Thought to provide a description of rights as a consequence of the existence of Natural Rights of man as God’s creatures. These rights are innate (natural) in meaning who create and inspire the human mind and opinion, every person born with those rights, the rights were owned by humans in a state natural (state of nature) and then brought in social life. The normative, political rights citizens’ right to choose “has been secured by the decision of the Court, but in its implementation would still have to be studied in depth. This statement is reasonable in terms of understanding people and polling officers against this decision has not been a whole.

KETERBUKAAN DAN AKUNTABILITAS PEJABAT PUBLIK (Kerangka Pemikiran dan Analisa Kasus Kepegawaian Kota Batu) Himawan Estu Bagijo
Perspektif Vol 12, No 3 (2007): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Public servant have an abligation to transparent on public policy related to citizen interest. This value is one of the important point in the Democratic Government and Good Governance principles. To apply the principle of transparent and public accountability if is need General principle law of administration (government). The "Batu" case is "maladministration of public servant". The problem is the period and requirement of the promotion is contradictive with regulation. But for all of the problem the Mayor of Kota Batu and Chief of Regional Administration of Public Servant Regional II East Java should be responsible.

HUKUM SEBAGAI PRODUK SEJARAH Himawan Estu Bagijo
Perspektif Vol 15, No 2 (2010): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Aturan hukum merupakan produk penyelenggara Negara yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan, menciptakan keadaan tertentu yang diinginkan oleh pembentuknya. Dalam kerangka berfikir yang demikian, maka situsai dan kondisi yang melatarbelakangi proses terbentuknya aturan hukum mempunyai pengaruh besar atas substansi pengaturannya. Pemikiran tersebut dapat dibuktikan, dengan mengungkapkan berbagai aturan yang pernah ada dalam sistem hukum Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga saat reformasi telah digulirkan.The purpose of the rules that compose by the state organ is to solve the problem and create definite situation trough the creator idea. Base on the reason, the background (situation and condition) of law making process will be influence the substance of the output (rules). This idea can be proof by description most of the rules form the beginning of the Indonesian independence till the reformation.

POTRET PEMENUHAN HAK-HAK SOSIAL RAKYAT MISKIN DI JAWA TIMUR Himawan Estu Bagijo
Perspektif Vol 17, No 3 (2012): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Penyelenggaraan pemerintahan yang seringkali disebut eksekutif, tidak cukup dinyatakan sebagai executive power yang diberi label pelaksana undang-undang. Executive di dalam pengertian yang luas justru memiliki kewenangan yang lebih dari sekedar pelaksana, executive power yang dalam terminologi lain disebut bestuur memiliki kewenangan hingga membuat aturan, mengikat personil, mengatur subsidi dan melaksanakan pengendalian dengan instrumen izin. Penggunaan kewenangan oleh penyelenggara pemerintahan harus diarahkan untuk tercukupinya perlindungan hukum bagi rakyat. Juga secara khusus untuk mampu memenuhi tugas-tugas yang harus dilakukan sebagai pemerintah. Pada dasarnya, tugas penyelenggara pemerintahan bukan saja menjaga kehidupan rakyat tetapi juga memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Secara luas dinyatakan melindungi hak-hak rakyat sekaligus juga mencukupkan hak-hak rakyat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Jawa Timur telah dilakukan berbagai upaya terprogram untuk memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, khususnya dalam meningkatkan perlindungan HAM bagi warga miskin. Upaya tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan demokratis.Government administrator are often called the executive, but its not quite enough to be declared as the executive power that were labeled law enforcement. Executive in broad sense has more authority than just an implementer, the executive power in another terms is called bestuur, it have the authority to make the rules, binding personnel, organize and implement the subsidy and also perform an instrument control. The use of authority by government administrators should be directed, in order to the insufficient of people legal protection. Also specifically able to fulfill the dutys that have to be done as a government. Essentially, the task of government administrators are not only to maintain their people life, but also makes their people meets their needs. It was broadly stated that protecting their people rights is as well as replenishing their people rights. Especially in East Java governance, has been done some programmed efforts to fulfill the good governance principle, this is related to human rights protection improvements. The efforts are made with due regard to the principles of accountable governance, transparent and democratic.

FUNGSI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA Himawan Estu Bagijo
Perspektif Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Tipologi pembangunan ekonomi secara garis besar dapat dirumuskan ke dalam dua bentuk utama, yaitu Model Ekonomi Berencana dan Model Ekonomi Pasar. Pada masing-masing model, peran dan fungsi hukum mempunyai karakter yang spesifik. Dengan sistem Ekonomi Berencana, hukum berfungsi sebagai node! perkembangan ekonomi yang dicita-citakan. Dengan lain perkataan hukum merupakan “Legal Framework of Economic Policy”. Dalam hal ini posisi hukum berada di atas (mendahului) perkembangan ekonomi. Berbeda dengan sistem Ekonomi Pasar, yang menempatkan hukum sebagai perangkat yang memberikan jaminan hukum terhadap setiap perkembangan hukungan hukum dalam masyarakat. Hukum lebih berfungsi sebagai “a tool of social control”. Oleh karena itu kedudukan hukum berada di bawah (mengikuti) perkembangan ekonomi. Secara historik, kedua model sistem ekonomi pernah dan/atau masih dianut di Indonesia. Penerapan kedua model sistem ekonomi dalam pembangunan nasional sekarang ini telah menempatkan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial sekaligus menjadi instrumen pengendali masyarakat. Pendek kata hukum sebagai “agent of development”.

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR) Himawan Estu Bagijo
Perspektif Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Menurut Nr hukum. 28, 2009, setiap pemerintah daerah atau Provience sholud menjadi relay peraturan saja mereka lokal tentang Pajak dan Retribusi. Basis revisi pada dua alasan, pertama, tentang tarif dan waktu; kedua batas untuk mengambil uang dari fiskus. Untuk mencapai target anggaran, pemerintah setempat harus repaidly merevisi semua peraturan daerah. Berdasarkan alasan ini, penelitian ini akan muncul posisi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berurusan dengan Anggaran. Data akan menunjukkan tren pajak dan retribusi form 2007, 2008 dan 2009.According to law Nr. 28, 2009, every local government or provience sholud be a just they local regulation relay on Tax and Retribusi. The revision base on two reason, first, about tariff and the second, time limits to take some money from fiscus. To reach a target of Budgeting, local government should be repaidly revise all the local regulation. Base on this reason, this research will show up the position of Local Tax and Retribusi dealing with Local Budgeting. The data will show the trend of tax and retribusi, fraom 2007, 2008, and 2009.

SISTEM PELAYANAN PERIJINAN HO (HINDER ORDONNANNNTIE) UNTUK KEGIATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) Himawan Estu Bagijo
Perspektif Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Kegiatan ekonomi yang penting berpikir untuk mendukung pembangunan. Bagi mereka sistem perizinan tujuan adalah salah satu masalah membuat penghalang untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi pada Kegiatan Ekonomi Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan masalah ini artikel ini akan membahas dan menemukan cara terbaik untuk memecahkan hubungan antara sistem lisensi dan kegiatan ekonomi. Relasi ini untuk melindungi lingkungan dengan lisensi di sisi lain dan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi untuk bisnis kecil.Economic activities are an important think to support development. For those purpose licensing system is one issues make barrier to promote economic growth relay on Micro, Small and Middle Economic Activities. Base on this problem this article will discuss and find the best way to solve the relationship between licensing system and economic activities. The relation is to protect an environmental by license on the other hand and to promote economic growth for a small business.

SISTEM PELAYANAN PERIJINAN HO (HINDER ORDONNANNNTIE) UNTUK KEGIATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) Himawan Estu Bagijo
Perspektif Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v15i1.37

Kegiatan ekonomi yang penting berpikir untuk mendukung pembangunan. Bagi mereka sistem perizinan tujuan adalah salah satu masalah membuat penghalang untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi pada Kegiatan Ekonomi Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan masalah ini artikel ini akan membahas dan menemukan cara terbaik untuk memecahkan hubungan antara sistem lisensi dan kegiatan ekonomi. Relasi ini untuk melindungi lingkungan dengan lisensi di sisi lain dan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi untuk bisnis kecil.Economic activities are an important think to support development. For those purpose licensing system is one issues make barrier to promote economic growth relay on Micro, Small and Middle Economic Activities. Base on this problem this article will discuss and find the best way to solve the relationship between licensing system and economic activities. The relation is to protect an environmental by license on the other hand and to promote economic growth for a small business.

HUKUM SEBAGAI PRODUK SEJARAH Himawan Estu Bagijo
Perspektif Vol. 15 No. 2 (2010): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v15i2.50

Aturan hukum merupakan produk penyelenggara Negara yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan, menciptakan keadaan tertentu yang diinginkan oleh pembentuknya. Dalam kerangka berfikir yang demikian, maka situsai dan kondisi yang melatarbelakangi proses terbentuknya aturan hukum mempunyai pengaruh besar atas substansi pengaturannya. Pemikiran tersebut dapat dibuktikan, dengan mengungkapkan berbagai aturan yang pernah ada dalam sistem hukum Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga saat reformasi telah digulirkan.The purpose of the rules that compose by the state organ is to solve the problem and create definite situation trough the creator idea. Base on the reason, the background (situation and condition) of law making process will be influence the substance of the output (rules). This idea can be proof by description most of the rules form the beginning of the Indonesian independence till the reformation.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search